Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Banyak Orang Berobat ke Luar Negeri, IDI Pastikan Dokter di Indonesia Tak Kalah Bagus

Kompas.com - 09/03/2023, 17:06 WIB
Fika Nurul Ulya,
Novianti Setuningsih

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), dr Adib Khumaidi SpOT memastikan bahwa kemampuan diagnosis dokter-dokter di Indonesia tidak kalah dengan dokter-dokter di luar negeri, termasuk di Singapura.

Tanggapan ini menyusul viralnya cuitan Komika Kiky Saputri terkait bedanya diagnosis yang diberikan oleh dokter di Indonesia dengan dokter di Singapura.

Dalam unggahannya, Kiky mengatakan, dokter Indonesia mendiagnosis mertuanya stroke kuping. Sedangkan dokter Singapura mendiagnosis flu biasa.

Cerita Kiky Saputri ini me-retweet unggahan Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang menyatakan masih ada sekitar 2 juta rakyat Indonesia yang berobat ke luar negeri setiap tahunnya.

"Tidak kalah. Saya menjamin bahwa dokter Indonesia lebih baik, dan dokter Indonesia fokus untuk rakyat Indonesia karena pelayanan mereka sebagian besar untuk pelayanan BPJS," kata Adib saat ditemui di Gedung PB IDI, Jakarta Pusat, Kamis (9/3/2023).

Baca juga: Jokowi Ungkap Rp 165 Triliun Devisa Hilang karena 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri

Menurut Adib, adanya perbedaan kemungkinan terjadi karena metode pemeriksaan yang dilakukan.

Di luar negeri biasanya terdapat sistem paket sehingga pemeriksaan untuk mendoagnosis penyakit dilakukan menyeluruh sesuai dengan paket tersebut.

Sedangkan di Indonesia, terdapat sistem pemilahan ataupun penyesuaian pemeriksaan (clinical pathway) dengan adanya Pedoman Praktek Klinis (PPK).

Pemeriksaan penunjang merupakan langkah ketiga setelah dokter melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik.

"Tapi sesuai dengan apa kita temukan pada saat kita melakukan anamnesa dan pemeriksaan fisik, karena pemeriksaan penunjang itu nomor ketiga. Karena (kalau) kita tidak (mengacu pada) PPK, nanti akan ada ketidakefisiensian pembiayaan. Artinya, kita lihat juga dari sisi BPJS," ujar Adib.

Baca juga: Soroti Jastip Obat di Sumut, Menkes Ingin Harga Obat di Dalam Negeri Lebih Murah

Kendati begitu, Adib memastikan bahwa pelayanan kepada pasien tetap diusahakan berjalan dengan baik.

Ia mengatakan, banyak pula kasus-kasus pasien dengan BPJS kesehatan yang tertangani dengan baik saat memilih berobat di dalam negeri tanpa mengeluarkan biaya sepeser pun.

"Kalau secara SDM dokter Indonesia mampu bahkan banyak sekali kasus kalau mau kita buka semuanya dengan BPJS, semuanya terlayani. Pasien dengan jantung, pasien dengan operasi yang semua tercover dengan BPJS tanpa biaya," kata Adib.

Sebelumnya diberitakan, Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyinggung banyaknya orang Indonesia yang pergi ke luar negeri untuk berobat.

Baca juga: Balas Twit Jokowi soal WNI Berobat ke Luar Negeri, Kiky Saputri Curhat Saat Mertua Didiagnosa Stroke Telinga Ternyata Flu

Dengan rincian, 1 juta orang berobat ke Malaysia, 750.000 ke Singapura, sisanya ke Jepang, Amerika Serikat, Jerman, dan lainnya.

Hal ini membuat banyak devisa keluar. Jokowi mengatakan, devisa yang hilang tersebut mencapai Rp 165 triliun.

"Informasi yang saya terima hampir 2 juta masyarakat kita masih pergi berobat ke luar negeri bila sakit. Padahal, kita punya rumah sakit seperti Mayapada Hospital Bandung," ujar Jokowi dalam peresmian Mayapada Hospital Bandung, Senin (6/3/2023).

"Mau kita teruskan? Rp 165 triliun devisa kita hilang karena itu, karena ada modal yang keluar," katanya lagi.

Baca juga: 2 Juta WNI Berobat ke Luar Negeri, Jokowi: Rp 165 Triliun Devisa Kita Hilang

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Kejagung Periksa Adik Harvey Moeis Jadi Saksi Kasus Korupsi Timah

Nasional
SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

SYL Ngaku Bayar Eks Jubir KPK Febri Diansyah Jadi Pengacara dengan Uang Pribadi

Nasional
PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

PDI-P Sebut Pemanggilan Hasto oleh Polda Metro Jaya Upaya Bungkam Suara Kritis

Nasional
Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Apresiasi Perwira Inovatif, Annual Pertamina Awards Ke-14 Resmi Dibuka

Nasional
Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Bertanya ke Saksi, SYL Tegaskan Bagikan Sembako hingga Sewa Pesawat untuk Kepentingan Masyarakat

Nasional
162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

162.961 Jemaah Haji Sudah Tiba di Arab Saudi, 36 Wafat

Nasional
34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

34 dari 37 WNI yang Berhaji Tanpa Visa Haji Dibebaskan dan Dipulangkan ke Tanah Air

Nasional
KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

KPU Akan Rapat Internal dan Konsultasi dengan DPR Usai MA Ubah Batas Usia Calon Kepala Daerah

Nasional
TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

TNI Siap Dikirim ke Gaza untuk Operasi Perdamaian

Nasional
Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Istri Terima Uang Rp 30 Juta Per Bulan dari Kementan, SYL: Ada Kegiatan Dharma Wanita

Nasional
PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

PN Jakpus Tak Berwenang Adili Gugatan soal Pencalonan Gibran, Pengacara Jokowi: Tak Terbukti Lawan Hukum

Nasional
Hasto Curiga Ada 'Orderan' di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Hasto Curiga Ada "Orderan" di Balik Pemanggilannya ke Polda Metro Jaya

Nasional
Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Kata PP Muhammadiyah soal Jokowi Beri Izin Usaha Tambang untuk Ormas

Nasional
Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Mundur, Jokowi: Pembangunan IKN Terus Lanjut

Nasional
Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Prabowo Bentuk Gugus Sinkronisasi, Hasto Singgung Rekomendasi Tim Transisi Era Jokowi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com