Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Kebakaran di Plumpang Makan Korban, Jokowi Minta Semua Zona Bahaya Diaudit

Kompas.com - 05/03/2023, 12:32 WIB
Syakirun Ni'am,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo memerintahkan agar semua zona berbahaya yang menjadi tempat tinggal penduduk diaudit.

Perintah ini Jokowi sampaikan menyusul kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang, Kecamatan Koja, Jakarta Utara dan mengakibatkan belasan warga meninggal dunia.

"Semuanya memang harus zona-zona berbahaya ini tidak hanya di sini saja harus diaudit, harus dievaluasi semuanya," ujar Jokowi saat membesuk pengungsi korban kebakaran Depo Pertamina Plumpang di RPTRA Rasela, Kelurahan Rawa Badak Selatan, Koja, Jakarta Utara, Minggu (5/3/2023).

Baca juga: Update Korban Kebakaran Depo Pertamina Plumpang: 19 Tewas, 49 Luka-luka

Jokowi mengatakan, objek vital milik negara harus dilindungi. Di sisi lain, penduduk tidak bisa menempati area tersebut karena menyangkut keselamatan jiwa mereka.

Jokowi menyatakan telah memerintahkan bawahannya untuk mengaudit semua zona berbahaya yang menjadi tempat tinggal penduduk.

"Iya sudah saya perintahkan tadi," kata Jokowi.

Adapun kawasan Plumpang, kata Jokowi, tidak lagi bisa ditinggali karena masuk zona berbahaya. 

Baca juga: Jokowi Soal Kebakaran Plumpang: Ini Zona Berbahaya, Tidak Bisa Ditinggali

Jokowi telah memerintahkan Menteri BUMN Eric Thohir dan Penjabat Gubernur DKI Jakarta Heru Budi Hartono untuk mencari solusi atas persoalan di Plumpang.

"Bisa saja Plumpangnya digeser ke reklamasi atau penduduknya yang digeser ke relokasi," ujar Jokowi.

Pilihan tersebut, kata Jokowi, nantinya akan diputuskan oleh pihak Kementrian BUMN dan Pemprov DKI Jakarta.

"Nanti akan diputuskan oleh Pertamina dan Gubernur DKI," ujarnya.

Kebakaran hebat di Depo Pertamina Plumpang di Jalan Tanah Merah Bawah Kelurahan Rawa Badak Selatan, Kecamatan Koja, Jakarta Utara, terjadi pada Jumat (3/3/2023) malam.

Api dilaporkan muncul pada pukul 20.11 WIB, berasal dari ledakan pipa bahan bakar minyak (BBM) di area Depo.

Sebanyak 17nornag dilaporkan meninggal dunia dan 51 luka-luka akibat kebakaran ini. Sementara, ratusan warga setempat mengungsi di sejumlah lokasi.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda

Terkini Lainnya

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Desember Memperingati Hari Apa?

Nasional
Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Singgung Kekhususan Daerah, Mahfud Tak Persoalkan RUU DKJ Atur Gubernur Jakarta Ditunjuk Presiden

Nasional
Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Peringatan Hari HAM Sedunia 2023 Bertemakan Harmoni dalam Keberagaman

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Di Hadapan Pimpinan Ponpes, Mahfud Janji Beri Perhatian Penuh pada Pesantren jika Terpilih

Nasional
Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Di Hadapan Pimpinan Ponpes dan Dewan Masjid, Hary Tanoe Klaim Said Aqil Dukung Mahfud

Nasional
Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Hary Tanoe Sebut Parpol Pengusung Ganjar-Mahfud Tak Pernah Bahas Bagi-bagi Kekuasaan

Nasional
Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Soal Cegah Konflik Kepentingan, Ketua KPK Nawawi Singgung Sikap Eks Kapolri Hoegeng Tutup Toko Bunga Miliknya

Nasional
Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Didakwa Terima Suap Rp 11 Miliar, Sekretaris MA Hasbi Hasan: Bukti Nanti di Persidangan

Nasional
Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Skor Penanganan Perkara Turun, KPK Diimbau Tutup Celah Kebocoran Perkara

Nasional
Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Banyak Pelanggaran, KPK Diimbau Benahi Sistem Integritas Internal

Nasional
KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

KPK Disarankan Kembali Independen Supaya Sesuai Tujuan Pendirian

Nasional
Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Integritas KPK Saat Ini Dinilai yang Paling Buruk

Nasional
Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Skor Independensi KPK Anjlok Sejak Penerapan UU Baru

Nasional
Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Tolak Draf RUU DKJ soal Gubernur Ditunjuk Presiden, Fraksi PKS: Jangan Kebiri Hak Demokrasi Warga

Nasional
Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Kampanye di Aceh, Cak Imin Ungkap Keinginan Angkat Menteri Urusi Pesantren

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com