Terungkap Banyak Pejabat Punya Harta Fantastis, Mahfud: Bagus

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengapresiasi banyaknya pejabat yang terungkap memiliki harta bernilai fantastis usai terungkapnya harta kekayaan eks pejabat Direktorat Jenderal Pajak (DJP) Rafael Alun Trisambodo.

Mahfud pun meminta para pejabat pemerintahan berhenti bergaya hedonis di media sosial karena tidak etis dilakukan.

“Bagus. Kenapa, karena saya enggak takut. Itu kan urusan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) ya. Kalau bidang saya akan saya langsung laksanakan tapi kan bukan bidang Kemenkopolhukam,” ujar Mahfud di Kompleks Istana Kepresidenan, Kamis (2/3/2023).

"Itu tidak etis juga ya pamer di media sosial tuh supaya dihentikan," ucap Mahfud.

Baca juga: KPK Akan Panggil Istri Rafael Alun Trisambodo: Transaksinya Banyak di Rekening Dia

Sebagaimana diketahui, harta Rafael Alun Trisambodi sebesar Rp 56,1 miliar menjadi sorotan setelah anaknya, Mario Dandy Satrio (20), menjadi tersangka penganiayaan D (17).

Gaya hidup Mario kemudian juga menjadi sorotan karena kerap memamerkan gaya hidup mewah di media sosial.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo memberikan atensi khusus atas para abdi negara yang gemar pamer harta di media sosial.

Hal itu disampaikan Presiden dalam sidang kabinet paripurna di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Kamis siang.

Baca juga: Jokowi: Pantas Rakyat Kecewa, Aparat Jumawa, Pamer Kuasa, dan Hedonis

Kepala Negara pun menyebutkan reaksi publik atas peristiwa yang menyeret pegawai Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea Cukai baru-baru ini.

Kedua Direktorat Jenderal tersebut berada di bawah Kementerian Keuangan.

Menurut Jokowi, kekecewaan masyarakat terlihat dari komentar-komentar di media sosial.

"Dari komentar-komentar yang saya baca, baik di lapangan maupun di kementerian, di media sosial karena peristiwa di pajak dan di bea cukai, saya tahu betul, mengikuti kekecewaan masyarakat terhadap aparat kita aparat pemerintah," ujar Jokowi.

Tak hanya pegawai pajak dan bea cukai, Jokowi juga memberikan penekanan kepada jajaran kepolisian, aparat hukum lain dan aparat birokrasi lainnya agar berhati-hati.

"Hati-hati, tidak hanya urusan pajak dan bea cukai, ada kepolisian dan juga aparat hukum lainnya terhadap birokrasi yang lainnya. Dan kalau seperti itu ya, kalau menurut saya, pantas rakyat kecewa," ungkap Jokowi.

"Karena pelayanannya dianggap tidak baik kemudian aparatnya perilakunya jumawa dan pamer kuasa kemudian pamer kekuatan pamer kekayaan hedonis," tutur Kepala Negara.

Oleh karena itu, Jokowi meminta kepada semua menteri dan kepala lembaga untuk mendisiplinkan jajarannya.

Menurut Jokowi, jajaran kementerian dan lembaga harus diingatkan lagi soal hal-hal yang boleh dan tak boleh dilakukan.