Sederet Kendala Pembebasan Pilot Susi Air, Intervensi Selandia Baru hingga KKB Kerap Berpindah

Pada video itu pula, salah seorang separatis yang melakukan penyanderaan menyatakan penawanan ini dilakukan supaya mata dunia melihat kondisi di Papua.

"Kami bawa pilot ini karena Indonesia tidak pernah mengakui Papua Merdeka, jadi kami tangkap pilot. Karena semua negara harus buka mata soal Papua Merdeka," kata salah satu separatis.

Datangi Papua

Beberapa hari setelah pemberitaan mengenai Philips yang ditawan KKB semakin kencang, diplomat Selandia Baru mendatangi langsung ke Papua.

Para diplomat tersebut terdiri dari Deputi Misi Diplomatik untuk ASEAN, Brendan Andrew Stanbury, dan Sekretaris II Politik Kedutaan Besar, Patrick John Fitzgibbon.

Di Papua, mereka menemui Panglima Komando Gabungan Wilayah Pertahanan III Letnan Jenderal I Nyoman Cantiasa di Rimba Papua Hotel Timika, Mimika, Papua, Senin (13/2/2023).

Pertemuan ini tak lain untuk membahas Philips yang tengah ditawan KKB.

Baca juga: KKB Minta Uang dan Senjata untuk Bebaskan Pilot Susi Air, Pengamat: Sulit Dipenuhi

Cantiasa mengatakan, dari pertemuan tersebut, Selandia Baru menawarkan bantuan apabila ada hal yang diperlukan Indonesia dalam menyelamatkan Philips.

"Diplomat Selandia Baru menawarkan bantuan apabila ada yang diperlukan saat melakukan pencarian dan evakuasi pilot Susi Air yang saat ini sedang dalam pencarian oleh aparat gabungan TNI-Polri," kata Cantiasa.

Diplomat Selandia Baru juga menyampaikan harapannya agar Philips dapat segera ditemukan dalam keadaan aman dan selamat.

"Kita juga minta dukungan internasional untuk membicarakan kepada Komisioner Tinggi Dewan HAM Internasional terkait masalah tersebut," kata Cantiasa.

Intervensi

Belakangan baru diketahui bahwa sebetulnya aparat TNI dan Polri telah mengepung markas KKB pimpinan Egianus Kogoya untuk membebaskan Philips.

Tetapi, ketika upaya pembebasan akan dilakukan, aparat tiba-tiba menemui kendala.

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD mengungkapkan, aparat sebenarnya telah mengetahui titik koordinatnya.

Namun, ketika aparat ingin bergerak, pemerintah Selandia Baru meminta agar tidak ada kekerasan dalam operasi pembebasan itu.

"Saya katakanlah, loh kita sudah tahu itu tempatnya, di koordinat berapa sudah kita kepung. Tetapi begitu kita bergerak kan pemerintah Selandia Baru datang ke sini dan memohon tidak ada tindakan kekerasan karena itu warga kami (Selandia Baru) agar masalah ini tidak menjadi (masalah) internasional,” ujar Mahfud di Kantor Kemenko Polhukam, Jakarta, Selasa (21/2/2023).