Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Anggaran untuk Pangkalan AL di Nabire "Macet", Ini Penjelasan Kadispenal

Kompas.com - 27/02/2023, 23:42 WIB
Nirmala Maulana Achmad,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Dinas Penerangan Angkatan Laut (Kadispenal) Laksma Julius Widjojono angkat bicara terkait Pangkalan TNI AL (Lanal) di Kabupaten Nabire, Provinsi Papua Tengah, yang belum menerima anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana (sarpras).

Julius mengatakan bahwa Lanal di Nabire tersebut baru saja berganti status dari Pos TNI AL (Posal) menjadi Lanal.

Oleh karena itu, untuk anggaran sarpras masih menjadi kewenangan Satuan Kerja Pangkalan Utama AL (Lantamal) Jayapura dan Lanal Biak.

“Untuk anggaran lainnya sudah terdukung, seperti anggaran rutin belanja barang operasional dan belanja pegawai. Anggaran rutin seperti binopslat, binpam, binpotmar, uang makan Posal, ATK (alat tulis kantor), pemeliharaan gedung, dan belanja barang operasional lainnya sudah terdukung sesuai indeks Posal,” kata Julius saat dihubungi, Senin (27/2/2023).

Baca juga: Kapal Selam India Berlabuh di Tanjung Priok, TNI AL Beri Pengawalan

Julius menambahkan bahwa Lanal di Nabire itu masih dalam tahap pembentukan.

Artinya, Lanal belum diresmikan berdasarkan Surat Keputusan (Skep) Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL).

“Personel Lanal Nabire pun saat ini belum diisi sesuai DSP (daftar susunan personel) Lanal, masih kondisi eksisting sebagai Posal. Dalam waktu dekat Skep akan dikeluarkan,” ucap Julius.

Julius menyebutkan, masih banyak Lanal bernasib sama seperti Lanal Nabire yang belum memiliki anggaran sarpras sendiri. Namun, ia tidak menyebutkan jumlahnya.

Baca juga: Validasi Organisasi TNI AL, Beberapa Lantamal Akan Diubah Jadi Kodamar

“Birokrasi perubahan nama, perubahan status bekorelasi dengan besaran anggaran, dan prosuder pengajuannya berjenjang, membutuhkan waktu. Hal ini harus dilaksanakan sesuai ketentuan agar tidak menjadi temuan badan pemeriksa dari mulai level AL, TNI, Kemenhan atau BPK,” kata Julius.

Diberitakan sebelumnya, Anggota Komisi I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Yan Permenas Mandenas menyampaikan bahwa Lanal Nabire belum menerima anggaran untuk memenuhi kebutuhan sarpras.

“Iya, (Lanal di Kabupaten Nabire) belum dapat anggaran karena statusnya dari (dahulu) Pos TNI Angkatan Laut (Posal) sekarang naik jadi Lanal tipe D,” kata Yan Permenas dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Sabtu (25/2/2023).

Yan Permenas kemudian akan menyampaikan permasalahan ini ke Panglima TNI Laksamana TNI Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Muhammad Ali.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Prabowo Mau Bentuk 'Presidential Club', Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Prabowo Mau Bentuk "Presidential Club", Pengamat: Kalau Diformalkan, Berapa Lagi Uang Negara Dipakai?

Nasional
Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Hadiri MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10 di Meksiko, Puan: Kepemimpinan Perempuan adalah Kunci Kemajuan Negara

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com