Dikaitkan dengan Pemilu, Pergantian Panglima TNI dan KSAD Dinilai Pantik Persepsi Negatif

JAKARTA, KOMPAS.com - Pengaitan pergantian Panglima TNI Laksamana Yudo Margono dan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman dengan Pemilu 2024 dinilai dapat memantik persepsi negatif.

Pengamat militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS) Khairul Fahmi menyebutkan, pengaitan tersebut juga cenderung tendensius.

Sebab, hal tersebut secara tidak langsung menarik TNI untuk cawe-cawe pada agenda politik praktis, bukan politik negara.

"Padahal, saat ini kita berada pada masa reformasi, bukan masa Orde Baru lagi, di mana militer saat itu selain berfungsi sebagai stabilisator dan dinamisator, juga punya andil signifikan dalam pemenangan Golkar di Pemilu," ujar Fahmi dalam siaran pers, Jumat (24/2/2023).

Fahmi pun heran mengapa pergantian Panglima TNI dan KSAD ke depan justru dikaitkan dengan agenda Pemilu 2024.

Baca juga: Pengamat Heran Pergantian Panglima TNI dan KSAD Dikaitkan dengan Pemilu

Menurutnya, pergantian pucuk pimpinan angkatan bersenjata tersebut sebetulnya tidak berkaitan langsung dengan pelaksanaan Pemilu.

"Dalam berbagai kesempatan saya sering mengatakan bahwa sebenarnya tidak ada keterkaitan langsung antara tahapan pelaksanaan Pemilu dengan pergantian Panglima TNI maupun KSAD," kata Fahmi.

Fahmi menyebutkan, nihilnya kerentanan dan kerawanan Pemilu pada dasarnya bergantung pada integritas penyelenggara, pemerintah, peserta Pemilu, dan masyarakat.

Bahkan, kesuksesan pengamanan Pemilu bukan semata-mata ditentukan oleh TNI, melainkan sinergi dari berbagai institusi.

Di antaranya Komisi Pemilihan Umum (KPU), Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu), Kementerian Dalam Negeri (Kemendagari), dan Badan Intelijen Negara (BIN).

Menurutnya, dalam hal pengamanan pelaksanaan Pemilu, TNI bukannya tidak berperan sama sekali, tetapi peran TNI lebih pada tugas perbantuan yang tanggung jawab utamanya berada di tangan Polri.

"TNI sendiri saya kira sudah memiliki pedoman dan prosedur baku dalam hal ini. Artinya, sistem sudah berjalan tanpa harus bergantung pada siapa yang menjabat," kata Fahmi.

Baca juga: Lemhannas: Mekanisme Transisi Kepemimpinan Yudo dan Dudung Harus Segera Disiapkan

Diberitakan, Gubernur Lembaga Ketahanan Nasional (Lemhannas) Andi Widjajanto menyebutkan, pergantian Yudo dan Dudung idealnya terjadi tiga bulan sebelum masa kampanye Pemilu 2024 dimulai.

Menurut Andi, waktu ideal pergantian tersebut berkaitan erat dengan operasi pengamanan tahapan kampanye yang dimulai pada 28 November 2023.

“Tidak ideal karena kedua pejabat bintang empat itu pensiun pada saat kampanye Pemilu sudah terjadi, sudah dilakukan," ujar Andi dalam acara forum komunikasi di Kantor Lemhannas, Jakarta, Rabu (22/2/2023).

"Ya idealnya pergantiannya tiga bulan sebelum kampanye Pemilu mulai karena kemudian harus terlibat dalam operasi pengamanan,” sambung Andi.

Sebagai informasi, seorang perwira tinggi TNI akan purnabakti ketika menginjak usia 58 tahun.

Yudo akan purnatugas dari kedinasan militer tepat ketika berusia 58 tahun pada 26 November 2023.

Begitu juga dengan Dudung yang akan memasuki usia 58 tahun pada 19 November mendatang.

Keduanya akan sama-sama pensiun tepat ketika jadwal kampanye Pemilu 2024 sudah di depan mata.

Untuk itu, Andi menyarankan Markas Besar TNI dan Markas Besar TNI Angkatan Darat segera menyiapkan transisi kepemimpinan dari sekarang.

Hal ini dilakukan dengan harapan supaya operasi pengamanan kampanye Pemilu 2024 dapat berjalan baik.

"Maka Mabes TNI dan Mabesad sudah harus disiapkan mekanisme transisinya, sehingga operasi pengamanan terpadu yang nanti dilakukan oleh TNI-Polri tetap bisa berjalan pada saat transisi kepemimpinan ini dilakukan pada bulan November 2023,” imbuh Andi.