Tugas dan Wewenang BPK

KOMPAS.com – Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK adalah lembaga negara yang yang bebas dan mandiri.

Lembaga ini dibentuk berdasarkan Pasal 23 Ayat 5 Bab VIII tentang Hal Keuangan UUD 1945 sebelum perubahan.

Setelah ada perubahan ketiga UUD 1945, kelembagaan BPK diatur dalam Pasal 23E Bab VIIIA tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Dipisahkannya Badan Pemeriksa Keuangan dalam bab tersendiri bertujuan untuk memberikan dasar hukum yang lebih kuat dan rinci mengenai lembaga negara yang bebas dan mandiri.

Baca juga: BPK: Pengertian, Dasar Hukum, Kedudukan, dan Strukturnya

Tugas dari BPK

Perihal BPK diatur secara khusus dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan.

Menurut undang-undang ini, tugas BPK adalah memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah (Pemda), lembaga negara lainnya, Bank Indonesia (BI), badan usaha milik negara (BUMN), badan layanan umum, badan usaha milik daerah (BUMD), dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara.

Pemeriksaan yang dilakukan BPK mencakup pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

BPK kemudian akan menyerahkan hasil pemeriksaan atas pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara kepada DPR, DPD dan DPRD sesuai dengan kewenangannya.

Untuk keperluan tindak lanjut hasil pemeriksaan, BPK juga menyerahkan hasil pemeriksaan secara tertulis kepada presiden, gubernur atau bupati/wali kota.

Jika dalam pemeriksaan ditemukan unsur pidana, BPK wajib melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang paling lama satu bulan sejak diketahui.

Baca juga: Cegah Kerugian Negara, BPK Mulai Audit Keuangan BUMN

Wewenang dari BPK

Dalam melaksanakan tugasnya, BPK memiliki sejumlah wewenang. Wewenang BPK menurut UU Nomor 15 Tahun 2006, yakni:

• menentukan objek pemeriksaan, merencanakan dan melaksanakan pemeriksaan, menentukan waktu dan metode pemeriksaan serta menyusun dan menyajikan laporan pemeriksaan;
• meminta keterangan dan/atau dokumen yang wajib diberikan oleh setiap orang, unit organisasi pemerintah pusat, Pemda, lembaga negara lainnya, BI, BUMN, badan layanan umum, BUMD,dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara;
• melakukan pemeriksaan di tempat penyimpanan uang dan barang milik negara, di tempat pelaksanaan kegiatan, pembukuan dan tata usaha keuangan negara, serta pemeriksaan terhadap perhitungan-perhitungan, surat-surat, bukti-bukti, rekening koran, pertanggungjawaban, dan daftar lainnya yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara;
• menetapkan jenis dokumen, data, serta informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang wajib disampaikan kepada BPK;
• menetapkan standar pemeriksaan keuangan negara setelah konsultasi dengan pemerintah pusat/Pemda yang wajib digunakan dalam pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
• menetapkan kode etik pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara;
• menggunakan tenaga ahli dan/atau tenaga pemeriksa di luar BPK yang bekerja untuk dan atas nama BPK;
• membina jabatan fungsional pemeriksa;
• memberi pertimbangan atas standar akuntansi pemerintahan; dan
• memberi pertimbangan atas rancangan sistem pengendalian intern pemerintah pusat/Pemda sebelum ditetapkan oleh pemerintah pusat/ Pemda.

Selain wewenang ini, BPK juga dapat memberikan:

• pendapat kepada DPR, DPD, DPRD, pemerintah pusat/ Pemda, lembaga negara lain, BI, BUMN, badan layanan umum, BUMD, yayasan, dan lembaga atau badan lain, yang diperlukan karena sifat pekerjaannya;
• pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah yang ditetapkan oleh pemerintah pusat/ Pemda; dan/atau
• keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara/daerah.

Dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya ini, anggota BPK, pemeriksa, dan pihak lain yang bekerja untuk dan atas nama BPK diberikan perlindungan hukum dan jaminan keamanan oleh instansi yang berwenang.

Undang-undang menjamin anggota BPK tidak dapat dituntut di muka pengadilan karena menjalankan tugas, kewajiban dan wewenangnya.

Apabila terjadi gugatan pihak lain dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya, BPK berhak atas bantuan hukum dengan biaya negara.

Referensi:

• Simbolon, Laurensius Arliman. 2019. Lembaga-lembaga Negara (Di Dalam Undnag-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945). Yogyakarta: Deepublish.
• UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan