Pemerintah Akan Pangkas Bandara Internasional di RI Jadi 15

JAKARTA, KOMPAS.com - Pemerintah berencana memangkas bandara (aiport) internasional di Indonesia menjadi 15 saja.

Menurut Menteri BUMN Erick Thohir, pembukaan 15 bandara internasional itu sudah disepakati dalam rapat terbatas bersama Presiden Joko Widodo, Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi dan Menparekraf Sandiaga Uno pada Senin (30/1/2023).

"Di situ ada kesepakatan, silakan Pak Menhub kita akan membuka international airport 14-15 saja," ujar Erick di Hotel Fairmont, Jakarta, Rabu (1/2/2023).

Baca juga: Erick Thohir Ungkap Rencana Pemerintah Pangkas Jumlah Bandara Internasional Jadi Tinggal 15

Erick menyebutkan, kesepakatan itu dilakukan untuk mendukung peningkatan wisata dalam negeri. Utamanya, agar masyarakat lokal mau berlibur di tempat-tempat wisata dalam negeri. Sehingga, konektivitas penerbangan lokal akan diperbaiki.

Selain itu, Erick mengatakan, pemangkasan jumlah bandara internasional di Indonesia juga bertujuan mengurangi WNI yang berlibur ke luar negeri.

"Yang kita tidak mau kan membuka airport sebesar-besarnya lebih banyak orang Indonesia yang ke luar negeri daripada yang di dalam negeri," ungkap Erick.

"Padahal kalau kita lihat pariwisata itu 70 persen lokal, 30 persen asing. Kenapa Pak Sandi (Menparekraf Sandiaga Uno) juga sekarang mendorong percepatan pariwisata bisa mulai recover," lanjutnya.

Baca juga: Kemenhub: Bandara Ngurah Rai Siap Sambut Kedatangan Pesawat Besar Airbus A380

Erick menjelaskan, nantinya BUMN akan mendukung wisata nasional dengan 140 pesawat dari Pelita Air, Citilink dan Garuda Indonesia.

Dia pun menegaskan tak ingin mengulangi kesalahan maskapai Garuda Indonesia yang sebelumnya lebih mementingkan penebangan internasional.

"Kesalahan garuda dulu lebih memikirkan internasional, gaya-gayaan, sewa pesawat mahal, recovery-nya 120 persen masih ada yang duduk di pesawat baru bisa break event," kata Erick.

"Ini tak boleh terjadi lagi. Artinya kita fokus ke domestik Citilink, Pelita, Garuda tetapi yang internasional ada," ujarnya.

Dia menambahkan, untuk bandara yang ada di daerah dan tidak termasuk dalam 15 bandara internasional yang dimaksud pemerintah tetap boleh beroperasi.

"Tapi hanya untuk umrah dan haji," kata Erick.