Salin Artikel

Muhaimin Iskandar Harap "Reshuffle" Kabinet Tingkatkan Kinerja Pemerintah, Bukan Hanya Politis

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar berharap, reshuffle atau perombakan kabinet tidak hanya dilakukan karena alasan politis, tapi untuk meningkatkan kinerja pemerintah.

"Reshuffle hendaknya tidak sekadar politis, tapi meningkatkan kinerja pemerintah," kata Muhaimin saat ditemui di Hotel Grand Sahid Jaya, Jakarta, Senin (30/1/2023).

Adapun belakangan ini berembus isu perombakan kabinet. Isu itu makin menguat karena 1 Februari akan jatuh pada Rabu Pon. Adapun Rabu Pon adalah hari istimewa pemerintahan Jokowi, karena reshuffle kabinet biasanya terjadi pada Rabu Pon.

Pria yang akrab disapa Cak Imin itu pun enggan berspekulasi soal kemungkinan akan adanya kader dari partai politik tertentu yang tersingkir dari kabinet dalam reshuffle kali ini.

Cak Imin menegaskan, perombakan kabinet merupakan hak prerogatif Presiden Joko Widodo dan PKB menghormati keputusan Presiden nantinya

Ia pun mengaku belum mendengar kabar mengenai akan adanya reshuffle kabinet dalam waktu dekat.

"Saya belum mendengar sama sekali soal reshuffle, belum diajak bicara, dan prinsipnya sama, reshuffle itu kewenangan presiden dan kita mendukung apapun keputusan presiden," kata Cak Imin.

Cak Imin pun menyatakan bahwa ia tidak akan menyetorkan nama-nama kader PKB untuk diajukan sebagai menteri meski menurutnya banyak kader PKB yang layak jadi menteri.

"PKB enggak perlu mengusulkan siapapun untuk di-reshuffle atau tidak, karena presiden datanya lebih tahu daripada kita," ujar dia.

Jokowi sebelumnya meminta agar semua pihak menunggu saja perihal kemungkinan reshuffle atau perombakan kabinet yang mungkin terjadi pada 1 Februari 2023.

Awalnya, saat ditanya awak media, Jokowi merasa heran jika pada 1 Februari nanti merupakan Rabu Pon. "Hmm? Masa?" tanya Jokowi saat ditemui di Sarinah, Jakarta Pusat, Minggu (29/1/2023).

Jokowi lagi-lagi mengulang 'keheranannya' perihal Rabu Pon yang akan jatuh pada 1 Februari. Lalu, Jokowi terkekeh. Dia meminta agar menunggu saja.

"Rabu Pon? Bener? Ya nanti tunggu saja," ucapnya.

Jokowi sebenarnya telah melempar sejumlah sinyal reshuffle dalam beberapa kesempatan terakhir. Namun, dia selalu meminta agar masyarakat untuk menunggu keputusan tersebut.

https://nasional.kompas.com/read/2023/01/30/12245881/muhaimin-iskandar-harap-reshuffle-kabinet-tingkatkan-kinerja-pemerintah

Terkini Lainnya

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasdem Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran, Nasib Koalisi Perubahan di Ujung Tanduk

Nasional
PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

PKS Undang Prabowo ke Markasnya, Siap Beri Karpet Merah

Nasional
Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Selain Nasdem, PKB Juga Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

BRIN Bahas Pengembangan Satelit untuk Waspadai Permasalahan Keamanan Antariksa

Nasional
Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasdem dukung Prabowo-Gibran, Golkar Tak Khawatir Jatah Menteri Berkurang

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

GASPOL! Hari Ini: Hasto Kristiyanto dan Hadirnya Negara Kekuasaan

Nasional
Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya 'Copy Paste', Harus Bisa Berinovasi

Kumpulkan 777 Komandan Satuan, KSAD: Jangan Hanya "Copy Paste", Harus Bisa Berinovasi

Nasional
Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Bertemu Pratikno, Ketua Komisi II DPR Sempat Bahas Penyempurnaan Sistem Politik

Nasional
Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Waketum Nasdem Mengaku Dapat Respons Positif Prabowo soal Rencana Maju Pilkada Sulteng

Nasional
Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Bertemu Komandan Jenderal Angkatan Darat AS, Panglima TNI Ingin Hindari Ketegangan Kawasan

Nasional
5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

5.791 Personel Polri Dikerahkan Amankan World Water Forum Ke-10 di Bali

Nasional
Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Golkar Buka Suara soal Atalia Praratya Mundur dari Bursa Calon Walkot Bandung

Nasional
Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Komisi II DPR Ungkap Kemungkinan Kaji Pembentukan UU Lembaga Kepresidenan

Nasional
PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin 'Gemoy'

PKB-Nasdem Merapat, Koalisi Prabowo Diprediksi Makin "Gemoy"

Nasional
Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Golkar Sedang Jajaki Nama Baru untuk Gantikan Ridwan Kamil di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke