Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

PKB Tampik Ikut Campur Soal Usulan Masa Jabatan Kepala Desa

Kompas.com - 26/01/2023, 23:25 WIB
Tatang Guritno,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Syaiful Huda mengaku pihaknya tak ikut campur soal wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa menjadi 9 tahun.

Ia mengungkapkan aspirasi itu justru muncul dari internal Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi).

“Saya tidak setuju kalau ada cara pandang, seolah-olah ini inisiatif fraksi tertentu atau menteri tertentu,” ujar Huda ditemui di Sekretariat Bersama (Sekber) Gerindra-PKB, Menteng, Jakarta, Kamis (26/1/2023).

“Yang terjadi adalah ada dinamika internal di dalam asosiasi kepala desa, yang satu menginginkan, dan yang satu tidak ingin,” sambungnya.

Baca juga: Usulan Kades 9 Tahun Diduga Dampak dari Wacana Presiden 3 Periode

Ia mengatakan wacana perpanjangan masa kepala desa bukan menjadi satu-satunya alasan untuk merevisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

Anggota DPR sekaligus Ketua Komisi X itu memaparkan setidaknya ada tiga wacana lain yang diperjuangkan untuk merevisi UU tersebut.

“Termasuk impelementasi 10 persen dari APBN, substansi menyangkut perlunya penanganan khusus yang tidak dipecah-pecah kewenangan kementerian yang mengurusi desa. Kalau sekarang kan masih diurusi beberapa kementerian,” tutur dia.

Ia memandang tidak adil jika upaya untuk merevisi UU Desa dianggap hanya terkait wacana perpanjangan masa jabatan kepala desa.

Baca juga: Mendes Bantah Rayu Kades dengan Perpanjangan Masa Jabatan: Enggak Mungkin Mereka Bisa Digoda

Namun di sisi lain, Huda mengakui bahwa PKB mendukung aspirasi untuk menambah masa jabatan itu.

Tetapi, PKB mendukung masa jabatan kepala desa boleh 9 tahun, dan hanya berlaku dua periode.

Ia pun mengklaim wacana revisi UU Desa sudah muncul satu setengah tahun lalu. Oleh karena itu, wacana ini tak ada kaitannya dengan pergerakan politik dari kelompok tertentu.

“Enggak ada, ini wacana betul-betul di dalam tubuh asosiasi kepala desa. Kami menangkap resonansinya, dan merespons aspirasi mereka,” imbuhnya.

Adapun, Apdesi meminta agar masa jabatan kepala desa diubah dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Tetapi, masa jabatan itu juga bisa berlaku selama tiga periode.

Wakil Ketua Umum Apdesi Sunan Bukhari mengaku tak sependapat dengan pernyataan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi (Mendes PDTT) Abdul Halim Iskandar.

Abdul pernah mengungkapkan jika wacana diterima, masa jabatan kepala desa 9 tahun dibatasi selama 2 periode.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Soal Kemungkinan Gabung ke Pemerintahan Selanjutnya, Nasdem: Itu Bukan Prioritas Sekarang

Nasional
Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Plt Ketum PPP Datangi Halal Bihalal Golkar, Diundang Airlangga

Nasional
Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Luhut, Kaesang, hingga Budi Arie Datangi Halal Bihalal Partai Golkar, Kompak Pakai Batik Emas

Nasional
Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasdem Telah Bicara dengan Anies soal Kemungkinan Maju di Pilkada DKI

Nasional
Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Ini Alasan Jasa Raharja Tetap Berikan Santunan Keluarga Korban Kecelakaan KM 58 Meski Terindikasi Travel Gelap

Nasional
Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Tambah Alat Bukti ke MK, KPU Tegaskan agar Hakim Tolak Gugatan Anies-Muhaimin dan Ganjar-Mahfud

Nasional
Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Imbas Kecelakaan Gran Max di KM 58, Polisi Susun Regulasi untuk Tilang Travel Gelap

Nasional
Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Tim Anies-Muhaimin Akan Ajukan Bukti Tambahan ke MK

Nasional
Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol 'Stuck' saat Puncak Arus Balik

Kapolri Buat Opsi Alternatif jika Jalan Tol "Stuck" saat Puncak Arus Balik

Nasional
Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasdem Tak Tutup Pintu Ikut Usung Bobby Nasution di Pilkada Sumut

Nasional
Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Doakan Kedamaian di Timur Tengah, JK: Jangan Berbuat yang Timbulkan Perang

Nasional
Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasdem Diskusikan Tiga Nama untuk Pilkada Jakarta, Siapa Saja?

Nasional
Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Bentrokan TNI dan Brimob di Sorong, Panglima dan Kapolri Tegaskan Sudah Selesai

Nasional
Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Kapolri Prediksi Puncak Arus Balik Nanti Malam, Minta Pemudik Tunda Kepulangan

Nasional
Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Soal Pertemuan Megawati dan Jokowi, JK: Tunggu Saja...

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com