Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Diplomasi Ekonomi Indonesia Konsisten Perangi Diskriminasi Perdagangan Internasional

Kompas.com - 11/01/2023, 17:36 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Menteri Luar Negeri (Menlu) Retno Marsudi mengatakan bahwa diplomasi ekonomi Indonesia akan difokuskan pada penguatan ekonomi hijau dan konsisten memerangi diskriminasi perdagangan internasional.

“Diplomasi juga akan bekerja mempertahankan kedaulatan ekonomi Indonesia dalam mengelola sumber daya alam (SDA) demi kesejahteraan rakyat,” ujarnya dalam Pernyataan Pers Tahunan Menlu (PPTM) di Jakarta, Rabu (11/1/2022).

Ia mengungkapkan, sebagai langkah lebih lanjut, Indonesia akan melanjutkan upaya penguatan industri hilir.

Baca juga: Jokowi Resmikan SPAM Rokan Hilir, yang Telan Anggaran hingga Rp 396,6 Miliar

Tanpa pembangunan industri hilir, menurut Retno, negara berkembang seperti Indonesia tidak akan dapat melakukan lompatan pembangunan.

“Kesejahteraan merupakan hak semua negara,” jelasnya.

Diplomasi ekonomi, lanjut dia, juga berkontribusi memperkuat akses pasar melalui finalisasi perjanjian perdagangan bilateral dengan sejumlah negara.

Sepanjang 2022, Indonesia diketahui telah mempercepat finalisasi perjanjian dagang bilateral dengan lima negara, yakni Chile, Uni Emirat Arab (UEA), Korea Selatan (Korsel), Jepang, dan Mauritius.

Baca juga: Terima Dana Hibah dari UEA, Gibran Optimis Bisa Mengentas Kawasan Kumuh 2 Tahun Lebih Cepat dari Target

Sementara itu, Indonesia pada tingkat regional telah meratifikasi Regional Comprehensive Economic Partnership (RCEP) serta melakukan pembaharuan perjanjian ASEAN-Australia-New Zealand Free Trade Agreement (FTA) dan ASEAN-Hong Kong FTA.

 
Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Soal 'Presidential Club' Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Soal "Presidential Club" Prabowo, Bamsoet Sebut Dewan Pertimbangan Agung Bisa Dihidupkan Kembali

Nasional
KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com