Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Percepat Rekonstruksi, PMI Targetkan Korban Gempa Cianjur Kembali ke Rumah Sebelum Puasa

Kompas.com - 19/12/2022, 14:45 WIB
Fika Nurul Ulya,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Palang Merah Indonesia (PMI) menargetkan para korban gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat, bisa kembali ke rumah paling lambat sebelum bulan puasa, atau tepatnya pada Maret 2023.

Ketua Umum PMI, Jusuf Kalla (JK) mengatakan, PMI akan berupaya membantu para pengungsi gempa di Cianjur kembali ke rumah masing-masing sebelum momen puasa dan Idul Fitri tahun depan.

"Target kita adalah agar para pengungsi tidak berpuasa di tenda-tenda pengungsi. Sehingga kita upayakan paling lambat sebelum bulan puasa, mereka sudah bisa tinggal ke rumah masing-masing," kata JK dalam siaran pers, Senin (19/12/2022).

Baca juga: Tim SAR Kembali Temukan Satu Jenazah Korban Gempa Cianjur Tertimbun Longsor

Untuk mencapai target tersebut, JK mengungkapkan, PMI menyiapkan program recovery dan rekonstruksi untuk gempa bumi di Cianjur mulai pekan depan.

PMI menyatakan, akan menyiapkan sejumlah kebutuhan untuk recovery dan rekonstruksi tersebut.

"Selain pemerintah, PMI juga akan menyiapkan bahan dan material seperti kayu, seng, atau semen untuk mewujudkan program tersebut," tambah JK.

Baca juga: Jadi Yatim Piatu Akibat Gempa Cianjur, Puluhan Anak Diberi Bantuan Rp 200.000 per Bulan

PMI Terima Bantuan dari Apparel

Pada kesempatan yang sama, PMI pusat juga kembali menerima donasi dan bantuan untuk korban gempa Cianjur dari karyawan dan management busana Apparel group. Bantuan tersebut senilai Rp 750 juta.

Baca juga: Simpati Pemprov DKI Terhadap Korban Gempa Cianjur Berlanjut, Bantuan Kemanusiaan Kembali Disalurkan

JK menjamin seluruh hasil donasi yang diterima oleh PMI akan disalurkan langsung kepada para korban gempa.

Tak hanya itu, PMI juga selalu menjalani proses audit oleh lembaga audit independen.

"PMI selalu diaudit oleh akuntan publik untuk mengetahui apa yang telah dilakukan oleh PMI dan tentu saja untuk transparansi lembaga sosial ini," jelas JK.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

 Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Saksi Ungkap Direktorat di Kementan Wajib Patungan untuk Kebutuhan SYL

Nasional
Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Pertamina Patra Niaga Akan Tetap Salurkan Pertalite sesuai Penugasan Pemerintah

Nasional
Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Menteri KKP Targetkan Tambak di Karawang Hasilkan 10.000 Ikan Nila Salin Per Tahun

Nasional
KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

KPK Percaya Diri Gugatan Praperadilan Karutan Sendiri Ditolak Hakim

Nasional
Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Soal Kasus Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, KPK Diminta Evaluasi Teknis OTT

Nasional
Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Kaesang Didorong Maju Pilkada Bekasi, Jokowi: Tanyakan PSI, itu Urusan Partai

Nasional
Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Mahfud Khawatir Korupsi Makin Banyak jika Kementerian Bertambah

Nasional
Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Persiapan Operasional Haji 2024, 437 Petugas Diterbangkan ke Arab Saudi

Nasional
Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Jokowi Tegaskan Jadwal Pilkada Tak Dimajukan, Tetap November 2024

Nasional
Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Setelah Geledah Kantornya, KPK Panggil Lagi Sekjen DPR Indra Iskandar

Nasional
Menteri KP: Lahan 'Idle' 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Menteri KP: Lahan "Idle" 78.000 Hektar di Pantura Bisa Produksi 4 Juta Ton Nila Salin Setiap Panen

Nasional
Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Istana Sebut Pansel Capim KPK Diumumkan Mei ini

Nasional
Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Deret 9 Kapal Perang Koarmada II yang Dikerahkan dalam Latihan Operasi Laut Gabungan

Nasional
Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Jumlah Kementerian sejak Era Gus Dur hingga Jokowi, Era Megawati Paling Ramping

Nasional
Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Jokowi Sebut Ada 78.000 Hektar Tambak Udang Tak Terpakai di Pantura, Butuh Rp 13 Triliun untuk Alih Fungsi

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com