Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Komisi I DPR Mau Cecar Calon Panglima TNI Yudo Margono, Rapat Digelar Tertutup

Kompas.com - 02/12/2022, 15:32 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono telah selesai menyampaikan visi dan misinya sebagai calon Panglima TNI.

Komisi I DPR pun menutup rapat untuk umum.

Ketua Komisi I DPR Meutya Hafid menjelaskan, setelah penyampaian visi misi, kini anggota DPR akan mencecar Yudo dengan pertanyaan-pertanyaan.

"Dengan demikian kita bisa masuk ke sesi berikutnya yaitu sesi pendalaman sebagaimana kami sampaikan tadi bahwa untuk pendalaman kita akan lakukan secara tertutup," ujar Meutya di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Fit and Proper Test Calon Panglima, Yudo Ingin Prajurit TNI Jadi Contoh Hidup Sederhana

Meutya pun meminta kepada awak media yang sedang meliput dari dalam ruangan Komisi I DPR untuk segera keluar.

Dia juga memohon maaf karena rapat dengan Yudo harus digelar tertutup. Pasalnya, rapat akan menyangkut kerahasiaan negara.

"Nanti silakan ditanyakan kepada calon Panglima usai rapat apa-apa saja yang dibahas. Rapat kita skors 30 detik," imbuhnya sambil mengetuk palu.

Sebelumnya, Meutya Hafid mengungkapkan fit and proper test Yudo Margono sebagai calon Panglima TNI dilaksanakan secara terbuka.

Namun, jika Yudo menyampaikan hal yang mengandung kerahasiaan negara, maka rapat akan langsung bersifat tertutup.

Baca juga: Tekankan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

Awalnya, Meutya mengungkapkan kesepakatan itu sudah disepakati oleh internal Komisi I DPR.

Meutya memutuskan agar fit and proper test Yudo digelar terbuka terlebih dahulu. Namun, apabila rapat harus digelar tertutup, maka rapat akan langsung ditutup untuk umum.

"Jadi terbuka. Jika nanti ada hal-hal yang perlu ditutup misalnya dalam pendalaman, maka rapat akan kita ganti dengan sifat tertutup. Sepakat ya. Rapat kita buka dan sifatnya terbuka," imbuh Meutya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

KPK Usut Dugaan Pengadaan Barang dan Jasa Fiktif di PT Telkom Group, Kerugian Capai Ratusan Miliar

Nasional
Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Anggota DPR Sebut Pembubaran People’s Water Forum Coreng Demokrasi Indonesia

Nasional
Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Namanya Disebut Masuk Bursa Pansel Capim KPK, Kepala BPKP: Tunggu SK, Baru Calon

Nasional
Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Tutup Forum Parlemen WWF, Puan Tekankan Pentingnya Ketahanan Air

Nasional
Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Singgung Kenaikan Tukin, Jokowi Minta BPKP Bekerja Lebih Baik

Nasional
Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Kembangkan Energi Terbarukan di RI dan Internasional, Pertamina NRE Gandeng Masdar

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

MK Tolak Gugatan PPP soal Perpindahan 21.000 Suara ke Partai Garuda di 4 Dapil

Nasional
Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Paparkan Hasil Forum Parlemen WWF, Puan Sebut Isu Air Akan Jadi Agenda Prioritas

Nasional
MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

MK Tolak Gugatan PPP Terkait Hasil Pileg Dapil Jabar

Nasional
Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Sidang Asusila Ketua KPU, Anggota Komnas HAM dan Perempuan Jadi Ahli

Nasional
Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Belanja Negara Makin Besar, Jokowi Minta BPKP Inovasi Gunakan Teknologi Digital

Nasional
Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Pegawai Protokol Kementan hingga Pihak Swasta Jadi Saksi Sidang Kasus Korupsi SYL

Nasional
Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Ketua KPK Ogah Tanggapi Masalah Ghufron Laporkan Dewas ke Bareskrim

Nasional
KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

KPU Sebut Upaya PPP Tembus Parlemen Kandas Sebab Gugatan Banyak Ditolak MK

Nasional
Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Dugaan Rayu PPLN, Ketua KPU Hadiri Sidang DKPP Bareng Korban

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com