Tekankan Pentingnya Sinergitas TNI-Polri, Yudo Margono: Istri Saya Saja Polri

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Angkatan Laut (KSAL) Laksamana Yudo Margono menekankan pentingnya sinergitas antar TNI-Polri agar terus dilakukan.

Ia pun mengeklaim, sinergitas tersebut sudah dilakukannya. Hal ini bisa dilihat dari kebersaman Yudo dengan sang istri, Veronica Yulis Prihayati yang merupakan anggota Polri yang berpangkat AKBP.

"Loh, kenapa Pak Yudo bilang solid? Istri saya saja Polri, Pak," kata Yudo dalam fit and proper test calon Panglima TNI di Komisi I DPR, Jakarta, Jumat (2/12/2022).

Baca juga: Mengenal AKBP Veronica Yulis, Perwira Polri Istri Yudo Margono Calon Panglima TNI

Saat memberikan paparan itu, Yudo juga menunjukan foto bersama Veronica sebagai contoh sinergitas TNI-Polri.

"Mohon izin ibu bapak, ini ada foto sinergitas TNI dan Polri, saya kira tidak perlu diragukan lagi, pak," ujar Yudo.

Yudo melanjutkan, sinergitas tersebut sudah dijalaninya bersama istri sejak menikah pada 1991.

Berkaca dari hal itu, Yudo pun percaya diri dan mengaku sinergitas TNI-Polri justru sudah ditunjukkannya lebih lama, dibandingkan dengan sinergitas TNI-Polri sesungguhnya.

"Jadi, sinergitas TNI-Polri baru didengungkan 2012-an, waktu itu (menikah) saya sudah solid (antara TNI-Polri)," kata Yudo diiringi tawa seisi ruang rapat Komisi I.

Baca juga: Yudo Margono Ungkap 3 Elemen Kunci Bangun Kekuatan TNI

Sebagai informasi, KSAL Yudo Margono menjadi calon tunggal panglima TNI menggantikan Jenderal Andika Perkasa yang akan memasuki masa pensiun pada 21 Desember 2022.

Nama Yudo Margono diumumkan langsung oleh Ketua DPR Puan Maharani setelah menerima surat presiden (surpres) dari Presiden Joko Widodo (Jokowi) yang diantarkan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno di Gedung DPR, Jakarta, Senin (28/11/2022).

Puan Maharani meyakini bahwa Presiden mempunyai banyak pertimbangan dalam menunjuk Yudo Margono untuk memegang tongkat komando Panglima TNI. Salah satunya ihwal nasionalisme yang ada pada diri abituren Akademi Angkatan Laut (AAL) 1988 itu.

"Tentu saja banyak hal yang menjadi pertimbangan kinerja, kemudian nasionalisme, rasa cinta Tanah Air, dan lain sebagainya, dan itu saya rasa sudah memenuhi syarat yang ada," ujar Puan di Gedung DPR, Senin sore.