PR Calon Panglima TNI Yudo Margono, dari Konflik Papua hingga Laut China Selatan

Menurut Anton, perubahan kebijakan di Papua penting dilakukan. Sebab, masalah di Papua sejauh ini belum mendapatkan perubahan secara signifikan.

Baca juga: Puan Ungkap Alasan Jokowi Usulkan Yudo Margono Jadi Calon Panglima TNI

Apalagi, kata Anton, situasi di Papua juga masih menjadi masalah keamanan nasional yang signifikan.

"Di sisi lain, kejelasan bagaimana pendekatan non-kekerasan dan reorientasi militer pasca DOB di Papua menjadi penting mengingat sejauh ini yang muncul adalah kabar burung terkait rencana penambahan sejumlah komando teritorial di Bumi Cenderawasih," katanya.

Selain itu, Anton mengatakan, wacana soal reorientasi kebijakan penanganan konflik di Papua sebetulnya sudah diungkapkan Jenderal Andika Perkasa pada awal menjabat sebagai Panglima TNI.

Begitu juga dengan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) Jenderal Dudung Abdurachman yang sempat menyinggung soal pendekatan humanis di Papua.

Oleh karena itu, ia berharap ke depan ada implementasi yang nyata dalam perubahan pendekatan penanganan konflik di Papua.

"Agar pernyataan tersebut tidak hanya berhenti pada pada kata-kata, maka institusionalisasi dari ucapan tersebut menjadi penting," ujar Anton.

Baca juga: Perjalanan Karier Yudo Margono, Anak Petani Jadi Calon Tunggal Panglima TNI

Dinamika Laut China Selatan hingga Asia Timur

Selain permasalahan di dalam negeri, pekerjaan rumah Yudo Margono yang mesti dikerjakan adalah mengantisipasi meluasnya dinamika di Laut China Selatan dan kawasan Asia Timur.

Dalam merespons dinamika geopolitik tersebut, Anton mengatakan, Yudo sebaiknya memaksimalkan keberadaan komando utama operasi (kotamaops) TNI, yakni Komando Gabungan Wilayah Pertahanan (Kogabwilhan).

"Mengingat terus meningkatnya dinamika di kawasan Laut Cina Selatan dan Asia Timur, ada baiknya Yudo untuk memperkuat interoperabilitas Kogabwilhan," ujar Anton.

Sebagai informasi, sebelum menduduki posisi KSAL, Yudo Margono lebih dulu memegang tongkat komando Panglima Kogabwilhan I. Satuan ini berada di bawah komando Panglima TNI.

Secara organisasi, Kogabwilhan terbagi tiga sektor, yakni Kogabwilhan I (barat Indonesia), Kogabwilhan II (tengah Indonesia), dan Kogabwilhan III (timur Indonesia).

Anton mengatakan, sebagai mantan Panglima Kogabwilhan I, Yudo Margono sedikit banyak memahami tantangan yang dihadapi Kogabwilhan.

"Untuk itu, penguatan interoperabilitas dan penggunaan kekuatan gabungan TNI menjadi penting untuk meningkatkan kesiapan angkatan bersenjata menghadapi eskalasi ancaman, dinamika sengketa atau pendadakan strategis maritim," kata Anton.

Baca juga: Perubahan Penanganan Konflik Papua Dinilai Jadi Batu Ujian Yudo Margono