Soal Pergantian Panglima TNI, Pakar: Tak Ada Aturan Surpres Harus Diterima Langsung Ketua DPR

Kompas.com - 25/11/2022, 06:00 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Pakar Hukum Tata Negara dari Universitas Andalas Feri Amsari mengatakan, tidak ada aturan yang mengharuskan surat presiden (surpres) yang dikirimkan pemerintah ke DPR diterima langsung oleh ketuanya.

Jika Ketua DPR sedang berhalangan atau bepergian, penerimaan surpres bisa diwakilkan oleh pimpinan DPR lainnya.

Pernyataan Feri ini menanggapi kabar penundaan pengiriman surpres pergantian Panglima TNI dari pemerintah ke DPR lantaran Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berada di luar negeri.

"Kalaupun Puan di luar negeri, jabatan Ketua DPR itu kan tidak pergi bersama dia. Secara administratif kan bisa dijalankan oleh Wakil Ketua DPR dan lain-lain," kata Feri kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Setjen DPR Tepis Dugaan Surpres Panglima TNI Dikembalikan ke Istana gara-gara Puan di Luar Negeri

Feri mengatakan, wakil ketua dan perangkat DPR lainnya berfungsi untuk membantu kerja-kerja Ketua DPR, termasuk menggantikan tugasnya jika sedang berhalangan.

Dalam sistem parlemen Tanah Air, ada empat Wakil Ketua DPR dengan bidangnya masing-masing. Dengan jumlah tersebut, menurut Feri, Wakil Ketua DPR seharusnya bisa mewakilkan agenda-agenda ketatanegaraan yang tak bisa ditangani ketua.

"Tidak boleh kemudian hanya karena seorang pejabat keluar negeri, agenda administrasi ketatanegaraan tertunda-tunda," ujarnya.

Feri pun menduga, penundaan pengiriman surpres pergantian Panglima TNI ini sebenarnya bukan karena Ketua DPR sedang berhalangan, tetapi lebih disebabkan oleh alasan politik.

"Jadi ini lebih kepada urusan politik, mengulur-ulur proses yang mestinya harus segera dituntaskan karena panglima kan sebentar lagi pensiun," kata Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) itu.

Baca juga: Menakar Peluang KSAL Yudo Margono Jabat Panglima TNI Berikutnya...

Dihubungi terpisah, Pengamat Militer dari Institute for Security and Strategic Studies (ISESS), Khairul Fahmi, menilai, penundaan pengiriman surpres ini bisa saja karena alasan politik.

Tak menutup kemungkinan Presiden Joko Widodo masih goyah atas usulan calon Panglima TNI. Namun, dugaan ini bersifat spekulatif.

"Memang hal-hal yang bersifat politis bisa saja menjadi alasan, tapi kan belum tentu juga," kata Fahmi kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Terlepas dari itu, kata Fahmi, berbagai spekulasi yang kini berkembang menunjukkan adanya kekhawatiran publik ihwal pergantian Panglima TNI.

"Publik khawatir presiden lebih mempertimbangkan hal-hal politis dalam pengusulan nama calon," katanya.

Sebelumnya, Rabu (23/11/2022) pagi, Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Pratikno mengatakan bahwa pemerintah akan mengirimkan surpres pergantian Panglima TNI pada hari itu juga.

Namun, hingga sore hari, surpres belum juga dikirimkan. Sekretaris Jenderal DPR Indra Iskandar mengatakan bahwa pemerintah batal mengirimkan surpres pada hari itu.

Pengiriman surpres ditunda pada Senin, 28 November 2022 lantaran kini Ketua DPR RI Puan Maharani sedang berada di luar negeri.

"Sekretariat Jenderal DPR sudah berkomunikasi dengan Sekretariat Negara bahwa surat tersebut akan disampaikan oleh Mensesneg kepada Ketua DPR, direncanakan, dijadwalkan pada Senin 28 November," kata Indra kepada Kompas.com, Kamis (24/11/2022).

Baca juga: Anggota DPR Paparkan 5 Persoalan yang Harus Dijawab Calon Panglima TNI

Adapun kursi calon Panglima TNI pengganti Jenderal Andika Perkasa hingga kini masih menjadi teka-teki. Andika bakal meninggalkan jabatannya karena pensiun bulan depan, tepatnya ketika memasuki usia 58 tahun pada 21 Desember 2022.

Tiga nama kepala staf TNI pun digadang-gadang sebagai calon penerus Andika. Mereka yakni KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, dan KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Wanita: Moeldoko Sebut Tak Ada Toleransi, Tersangka Ditahan

Nasional
[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

[POPULER NASIONAL] Komentar Moeldoko soal Kasus Perwira Paspampres Perkosa Prajurit Kostrad | Mayor Paspampres Ditahan di Pomdam Jaya

Nasional
Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Sidang Bharada E, Jaksa Hadirkan Ricky Rizal dan Kuat Ma'ruf Jadi Saksi

Nasional
Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Relawan Jokowi Sodorkan Nama Capres, Immanuel Ebenezer: Ini Relawan atau Calo Ya?

Nasional
Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Pengamat Nilai DPR Buru-buru Sahkan RKUHP demi Cegah Penolakan, Termasuk Demo

Nasional
Pancasila sebagai Identitas Nasional

Pancasila sebagai Identitas Nasional

Nasional
UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

UPDATE 4 Desember 2022: Kasus Covid-19 Bertambah 2.548, Jakarta Sumbang 1.056

Nasional
Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Cak Imin Kenang Doktrin Sang Ayah, agar Selalu Peduli pada Sesama

Nasional
Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Kepulauan Widi Dikabarkan Dilelang, Pemerintah Akan Evaluasi Izin PT LII

Nasional
Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Kritik Pasal Penghinaan Pemerintah di RKUHP, Pakar: Akan Buat Nyaman Presiden dan Semua Lembaga Negara

Nasional
Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Gunung Semeru Erupsi, Megawati Instruksikan Kader PDI-P Tanggap Darurat Bencana dan Bantu Korban Terdampak

Nasional
RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

RKUHP Segera Disahkan, Pakar Hukum Tata Negara: Banyak yang Masih Kacau

Nasional
Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Dukung Anies Capres, Laskar AMAN Bakal Awasi dan Tolak Kampanye Hitam di Pilpres 2024

Nasional
PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

PKB Klaim Tak Tahu Siapa yang Minta Cak Imin Mundur dari Capres 2024

Nasional
Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Laskar AMAN Ungkap Pesan Anies ke Relawan: Jangan Buat Permusuhan, Tetap Satu meski Dihujat

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.