Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mendagri Minta Kepala Daerah Se-Indonesia Beri Dana Hibah ke Korban Gempa Cianjur

Kompas.com - 22/11/2022, 20:55 WIB
Fika Nurul Ulya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian mengimbau bupati, wali kota, dan gubernur di seluruh Indonesia memberikan dana hibah untuk korban terdampak gempa bumi di Cianjur, Jawa Barat.

Bantuan tersebut bisa diberikan melalui Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Cianjur.

Dananya bisa berasal dari belanja tidak terduga (BTT) yang masih tersisa, yakni lebih kurang Rp 9,9 triliun hingga akhir tahun 2022.

"Kepala daerah, terutama bupati, wali kota, inilah waktunya untuk memberikan bantuan, menunjukkan solidaritas kita kepada saudara-saudara kita yang terkena musibah bencana alam ini," kata Tito dalam konferensi pers secara daring, Selasa (22/11/2022).

"Bisa dilakukan melalui mekanisme hibah kepada Pak Bupati melalui BPKAD, badan keuangannya," kata Tito lagi.

Baca juga: BNPB Targetkan Tanggap Darurat Gempa Cianjur Selesai 7 Hari

Tito mengatakan, dana BTT memang dicadangkan untuk bencana, selain digunakan untuk penanganan inflasi.

Adapun bantuan yang diberikan bukan dalam bentuk makanan maupun pakaian, melainkan dalam bentuk uang tunai.

"Saya mencatat dalam catatan Kemendagri dari Rp 12 triliun lebih dana BTT 548 daerah provinsi, kabupaten, kota, itu baru terpakai kurang dari Rp 3 triliun. Artinya masih lebih 9,9 triliun. Sekaranglah saatnya kita bergotong-royong kita bersolidaritas," tutur Tito.

Lebih lanjut Tito mengungkapkan, data BTT dari berbagai daerah perlu diberikan meski pemerintah pusat melalui BNPB dan kementerian terkait sudah mengucurkan sejumlah dana.

Sebab, saat ini BTT Kabupaten Cianjur hanya Rp 5 miliar. Sementara itu, BTT di Provinsi Jawa Barat hanya tersisa Rp 20 miliar.

Dana tersebut, kata Tito, tidak cukup untuk penanganan bencana dengan jumlah korban jiwa ratusan jiwa dan ribuan rumah rusak.

Mengacu pada data BNPB pukul 17.00 WIB, jumlah warga yang mengungsi mencapai 56.362 orang.

Baca juga: Sekjen PAN: Butuh Tenda Darurat untuk Tampung Korban Gempa Cianjur yang Membeludak di RS

 

Dari sisi kerugian materiil, sebanyak 6.570 rumah rusak berat, 2.071 unit rumah rusak sedang, dan 12.641 rumah rusak ringan.

"Saya imbau seluruh kepala daerah, gubernur, bupati, wali kota berikan bantuan hibah Rp 100 juta sudah sangat bermanfaat. Karena ada lima ratus (wilayah yang memberikan bantuan) saja sudah Rp 55 miliar," ujar Tito.

"Alangkah baiknya kalau seluruh daerah Indonesia juga membantu, karena bencana seperti ini bisa terjadi di mana saja," kata dia.

Gempa bumi mengguncang Kabupaten Cianjur pukul 13.21 WIB pada Senin (21/11/2022). Gempa dengan magnitudo 5,6 itu mengakibatkan 268 korban meninggal dunia serta 1.083 lainnya mengalami luka-luka.

Selain itu, gempa berdampak pada ratusan rumah rusak berat serta ribuan orang mengungsi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Sukseskan Perhelatan 10th World Water Forum, BNPT Adakan Asesmen dan Sosialisasi Perlindungan Objek Vital di Bali

Nasional
Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Penyidik KPK Enggan Terima Surat Ketidakhadiran Gus Muhdlor

Nasional
Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Di Puncak Hari Air Dunia Ke-32, Menteri Basuki Ajak Semua Pihak Tingkatkan Kemampuan Pengelolaan Air

Nasional
Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Ketum PGI Tagih Janji SBY dan Jokowi untuk Selesaikan Masalah Papua

Nasional
Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Gus Muhdlor Kirim Surat Absen Pemeriksaan KPK, tetapi Tak Ada Alasan Ketidakhadiran

Nasional
PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

PPP Minta MK Beri Kebijakan Khusus agar Masuk DPR meski Tak Lolos Ambang Batas 4 Persen

Nasional
Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Sidang Sengketa Pileg Kalteng Berlangsung Kilat, Pemohon Dianggap Tak Serius

Nasional
Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Pemerintahan Baru dan Tantangan Transformasi Intelijen Negara

Nasional
Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, 'Push Up'

Tegur Pemohon Telat Datang Sidang, Hakim Saldi: Kalau Terlambat Terus, "Push Up"

Nasional
KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

KPK Sebut Keluarga SYL Sangat Mungkin Jadi Tersangka TPPU Pasif

Nasional
Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Timnas Kalah Lawan Irak, Jokowi: Capaian hingga Semifinal Layak Diapresiasi

Nasional
Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Kunker ke Sumba Timur, Mensos Risma Serahkan Bansos untuk ODGJ hingga Penyandang Disabilitas

Nasional
KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

KPK Kembali Panggil Gus Muhdlor sebagai Tersangka Hari Ini

Nasional
Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Teguran Hakim MK untuk KPU yang Dianggap Tak Serius

Nasional
Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Kuda-kuda Nurul Ghufron Hadapi Sidang Etik Dewas KPK

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com