Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Litbang "Kompas": Masyarakat Harap Elite Tak Gunakan Politik Identitas pada Kampanye Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2022, 09:22 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan, masyarakat berharap elite politik tidak menggunakan isu politik identitas sebagai bahan kampanye politik pada Pemilu 2024 mendatang.

Peneliti Litbang Kompas, Rangga Eka Sakti mengatakan, harapan ini muncul seiring rasa pesimistis terhadap sikap toleransi politik pada Pemilu mendatang.

Hal itu ditunjukkan dari 77,8 persen atau tiga perempat responden yang khawatir sikap tenggang rasa akan memudar dalam Pemilu 2024.

“Bagi para elite politik, publik menitipkan harapan agar tidak menggunakan isu politik identitas sebagai bahan kampanye politik,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 15,1 Persen Warga Pilih Capres yang Di-Endorse Jokowi

Publik juga meletakkan harapan kepada pemerintah. Sepertiga responden meminta pemerintah menindak tegas dan keras pihak-pihak yang memancing perselisihan dan intoleransi.

Rangga menuturkan, kecemasan publik dipicu beberapa hal. Sebanyak 22 persen responden menilai intoleransi bisa ditimbulkan oleh para politisi yang kerap berdebat dengan tidak sehat baik di media massa maupun media sosial.

Kecemasan mereka diperkuat oleh gejala yang mirip Pemilu 2019, yakni maraknya  penggunaan buzzer. Para pendengung itu menggunakan isu identitas sebagai obyek politik.

“Tingginya kekhawatiran publik ini harus dijadikan lonceng peringatan,” ujar Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 77,8 Persen Responden Khawatir Tenggang Rasa Memudar di Pemilu 2024

Menurutnya, dibutuhkan upaya keras dan serius dari semua kalangan untuk bisa terus menjaga toleransi, termasuk saat menghadapi Pemilu.

Rasa pesimistis itu mendominasi masyarakat meskipun tiga perempat responden menilai masyarakat Indonesia sudah menjunjung tinggi nilai toleransi.

“Sebagai langkah mitigasi, bagian terbesar respons mengungkapkan perlunya terus mengingatkan masyarakat untuk berpolitik secara sehat,” tutur Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas Demokrat Meningkat di Kalangan Gen Z, Siap Mengejar PDI-P

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan dalam kurun waktu 8-10 November 2022. Survei dilakukan dengan mewawancarai 512 responden di 34 provinsi yang ditentukan secara acak.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, nirpencuplikan penelitian kurang lebih 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com