Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 77,8 Persen Responden Khawatir Tenggang Rasa Memudar pada Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2022, 08:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden khawatir sikap tenggang rasa masyarakat Indonesia akan memudar saat pergelaran Pemilu 2024.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menuturkan, kekhawatiran ini diakui oleh tiga perempat atau 77,8 persen responden.

Kekhawatiran ini tetap terjadi meskipun tiga perempat responden menilai masyarakat Indonesia telah menjunjung tinggi nilai toleransi.

“Hasil jajak pendapat menunjukkan, lebih kurang tiga perempat bagian responden (77,8) persen mengaku khawatir jika sikap tenggang rasa akan memudar di Pemilu nanti,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 30,7 Persen Responden Pilih Parpol Parlemen karena Tokohnya

Rangga menyebutkan, publik memiliki pengalaman traumatis akibat Pemilu 2019. Saat itu, masyarakat terbelah dan meruncing menjadi penggolongan ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

Pembelahan ini dinilai memancing persepsi intoleran pada kebebasan berpolitik di Indonesia.

Rangga mengungkap, hasil survei Litbang Kompas menemukan 37,6 persen responden menyatakan fenomena keterbelahan pada Pemilu 2019 disebabkan banyaknya hoaks di internet dan media sosial.

Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membenarkan adanya ribuan konten hoaks di ruang digital Indonesia selama Pemilu 2019. 

Ruang media sosial yang tidak cenderung terkontrol, terbuka, dan interaktif memengaruhi banjir informasi dan berita bohong.

“Hal ini diperparah oleh kehadiran pendengung (buzzer) politik yang terus memperkeruh hubungan pendukung antar kubu,” ujar Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Keterpilihan Parpol Non-parlemen Terus Meningkat

Lebih lanjut, terkait kekhawatiran Pemilu 2024, masyarakat menilai intoleransi bisa disebabkan salah satunya oleh politisi yang berdebat di media massa ataupun media sosial dengan tidak sehat.

Kekhawatiran mereka diperkuat dengan munculnya gejala yang mirip Pemilu 2019, yaitu maraknya penggunaan buzzer yang diwarnai kentalnya isu identitas.

“Isu identitas yang dijadikan sebagai obyek politik,” kata Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan dalam kurun waktu 8-10 November 2022. Survei dilakukan dengan mewawancarai 512 responden di 34 provinsi yang ditentukan secara acak.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Golkar Sebut Pembicaraan Komposisi Menteri Akan Kian Intensif Pasca-putusan MK

Nasional
KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

KPU: Sirekap Dipakai Lagi di Pilkada Serentak 2024

Nasional
Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Pasca-Putusan MK, Zulhas Ajak Semua Pihak Bersatu Wujudkan Indonesia jadi Negara Maju

Nasional
Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Temui Prabowo di Kertanegara, Waketum Nasdem: Silaturahmi, Tak Ada Pembicaraan Politik

Nasional
Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Momen Lebaran, Dompet Dhuafa dan Duha Muslimwear Bagikan Kado untuk Anak Yatim dan Duafa

Nasional
Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk 'Distabilo' seperti Era Awal Jokowi

Deputi KPK Minta Prabowo-Gibran Tak Berikan Nama Calon Menteri untuk "Distabilo" seperti Era Awal Jokowi

Nasional
Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Usul Revisi UU Pemilu, Anggota DPR: Selama Ini Pejabat Pengaruhi Pilihan Warga Pakai Fasilitas Negara

Nasional
KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

KPU Mulai Rancang Aturan Pemutakhiran Daftar Pemilih Pilkada 2024

Nasional
Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Waketum Nasdem Ahmad Ali Datangi Rumah Prabowo di Kertanegara

Nasional
Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Sebut Hak Angket Masih Relevan Pasca-Putusan MK, PDI-P: DPR Jangan Cuci Tangan

Nasional
Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Bicara Posisi Politik PDI-P, Komarudin Watubun: Tak Harus dalam Satu Gerbong, Harus Ada Teman yang Mengingatkan

Nasional
Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Anggota Komisi II DPR Nilai Perlu Ada Revisi UU Pemilu Terkait Aturan Cuti Kampanye Pejabat Negara

Nasional
Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Proses di PTUN Masih Berjalan, PDI-P Minta KPU Tunda Penetapan Prabowo-Gibran

Nasional
DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

DKPP Verifikasi Aduan Dugaan Ketua KPU Goda Anggota PPLN

Nasional
Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Kasus Eddy Hiariej Dinilai Mandek, ICW Minta Pimpinan KPK Panggil Jajaran Kedeputian Penindakan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com