Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei Litbang "Kompas": 77,8 Persen Responden Khawatir Tenggang Rasa Memudar pada Pemilu 2024

Kompas.com - 14/11/2022, 08:35 WIB
Syakirun Ni'am,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas mengungkapkan, mayoritas responden khawatir sikap tenggang rasa masyarakat Indonesia akan memudar saat pergelaran Pemilu 2024.

Peneliti Litbang Kompas Rangga Eka Sakti menuturkan, kekhawatiran ini diakui oleh tiga perempat atau 77,8 persen responden.

Kekhawatiran ini tetap terjadi meskipun tiga perempat responden menilai masyarakat Indonesia telah menjunjung tinggi nilai toleransi.

“Hasil jajak pendapat menunjukkan, lebih kurang tiga perempat bagian responden (77,8) persen mengaku khawatir jika sikap tenggang rasa akan memudar di Pemilu nanti,” kata Rangga sebagaimana dikutip dari Harian Kompas, Senin (14/11/2022).

Baca juga: Survei Litbang Kompas: 30,7 Persen Responden Pilih Parpol Parlemen karena Tokohnya

Rangga menyebutkan, publik memiliki pengalaman traumatis akibat Pemilu 2019. Saat itu, masyarakat terbelah dan meruncing menjadi penggolongan ‘cebong’ dan ‘kadrun’.

Pembelahan ini dinilai memancing persepsi intoleran pada kebebasan berpolitik di Indonesia.

Rangga mengungkap, hasil survei Litbang Kompas menemukan 37,6 persen responden menyatakan fenomena keterbelahan pada Pemilu 2019 disebabkan banyaknya hoaks di internet dan media sosial.

Hal ini sejalan dengan temuan Kementerian Komunikasi dan Informatika yang membenarkan adanya ribuan konten hoaks di ruang digital Indonesia selama Pemilu 2019. 

Ruang media sosial yang tidak cenderung terkontrol, terbuka, dan interaktif memengaruhi banjir informasi dan berita bohong.

“Hal ini diperparah oleh kehadiran pendengung (buzzer) politik yang terus memperkeruh hubungan pendukung antar kubu,” ujar Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Keterpilihan Parpol Non-parlemen Terus Meningkat

Lebih lanjut, terkait kekhawatiran Pemilu 2024, masyarakat menilai intoleransi bisa disebabkan salah satunya oleh politisi yang berdebat di media massa ataupun media sosial dengan tidak sehat.

Kekhawatiran mereka diperkuat dengan munculnya gejala yang mirip Pemilu 2019, yaitu maraknya penggunaan buzzer yang diwarnai kentalnya isu identitas.

“Isu identitas yang dijadikan sebagai obyek politik,” kata Rangga.

Baca juga: Survei Litbang Kompas: Elektabilitas PDI-P Tertinggi di Kalangan Gen Z, Perindo Keempat

Adapun survei Litbang Kompas dilakukan dalam kurun waktu 8-10 November 2022. Survei dilakukan dengan mewawancarai 512 responden di 34 provinsi yang ditentukan secara acak.

Tingkat kepercayaan survei ini 95 persen, nirpencuplikan penelitian lebih kurang 4,33 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana. Kendati demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

PDI-P Minta Penetapan Prabowo-Gibran Ditunda, KPU: Pasca-MK Tak Ada Pengadilan Lagi

Nasional
Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Sedang di Yogyakarta, Ganjar Belum Terima Undangan Penetapan Prabowo-Gibran dari KPU

Nasional
Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Pakar Nilai Gugatan PDI-P ke PTUN Sulit Dikabulkan, Ini Alasannya

Nasional
Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Airlangga Klaim Pasar Respons Positif Putusan MK, Investor Dapat Kepastian

Nasional
PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

PDI-P Sebut Proses di PTUN Berjalan, Airlangga Ingatkan Putusan MK Final dan Mengikat

Nasional
Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Golkar Belum Mau Bahas Jatah Menteri, Airlangga: Tunggu Penetapan KPU

Nasional
Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Prabowo: Kami Berhasil di MK, Sekarang Saatnya Kita Bersatu Kembali

Nasional
Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Kepala BNPT: Waspada Perkembangan Ideologi di Bawah Permukaan

Nasional
KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

KPK Dalami 2 LHKPN yang Laporkan Kepemilikan Aset Kripto, Nilainya Miliaran Rupiah

Nasional
Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Pertamina dan Polri Jalin Kerja Sama dalam Publikasi untuk Edukasi Masyarakat

Nasional
Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Satkar Ulama Dukung Airlangga Jadi Ketum Golkar Lagi, Doakan Menang Aklamasi

Nasional
Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Gibran Temui Prabowo di Kertanegara Jelang Penetapan Presiden-Wapres Terpilih

Nasional
KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

KPU Batasi 600 Pemilih Tiap TPS untuk Pilkada 2024

Nasional
Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Dianggap Sudah Bukan Kader PDI-P, Jokowi Disebut Dekat dengan Golkar

Nasional
PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

PDI-P Tak Pecat Jokowi, Komarudin Watubun: Kader yang Jadi Presiden, Kita Jaga Etika dan Kehormatannya

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com