Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi: 28 Negara Sudah Antre Jadi "Pasien" IMF

Kompas.com - 11/10/2022, 11:24 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Presiden Joko Widodo mengungkapkan, sebanyak 28 negara sudah mengantre untuk meminjam dana dari lembaga moneter internasional (IMF).

Menurut Presiden, kondisi tersebut merupakan dampak dari situasi global yang yang semakin tidak pasti.

"Pagi tadi saya dapat informasi dari pertemuan di Washington DC, 28 negara sudah antre di markasnya IMF, menjadi pasien," ujar Jokowi saat membuka Investor Daily Summit 2022 yang disiarkan secara daring, Selasa (11/10/2022).

Baca juga: Jawaban Gibran soal Polemik Ijazah Jokowi: Masak Daftar Presiden Bohong?

"Ini yang sekali lagi kita tetap harus menjaga optimisme tapi yang lebih penting hati-hati dan waspada, eling lan waspodo," tegasnya.

Jokowi lantas menjelaskan bahwa hampir semua negara di dunia saat ini mengalami inflasi.

Belum lagi ada dampak dari perubahan iklim dan situasi geopolitik yang memperparah krisis ekonomi dan energi.

Menurut Jokowi, dengan situasi yang ada sekarang ini, negara manapun dapat terlempar dengan cepat.

Baca juga: Jokowi: Pertumbuhan Ekonomi RI Kuartal Kedua Termasuk yang Terbaik di Dunia

"Apabila tidak hati-hati dan tidak waspada, baik dalam pengelolaan moneter dan pengelolaan fiskal, apalagi setelah perang Rusia dan Ukraina, kita tahu, pertumbuhan ekonomi di tahun 2023 yang sebelumnya diperkirakan 3 persen, terakhir sudah diperkirakan jatuh di angka 2,2 persen," jelas Jokowi.

"Inilah yang sering disampaikan membayar harga dari sebuah perang. Yang harganya sangat mahal sekali, tetapi dengan ketidakpastian yang tadi saya sampaikan kita harus tetap optimis," tegasnya.

Jokowi mengungkapkan, pertumbuhan ekonomi Indonesia pada kuartal kedua 2022 ini sebesar 5,44 persen.

Baca juga: Soal Isu Ijazah Palsu Jokowi, Gibran: Dibantah 100 Kali Percuma Kalau Ngomong Sama Orang Enggak Waras

Dia menyebutkan, pertumbuhan tersebut menjadi salah satu yang terbaik di dunia.

Sementara itu, lanjut Jokowi, inflasi di Indonesia masih terkendali setelah adanya kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi beberapa waktu lalu.

Menurut kepala negara, inflasi saat ini masih berada di bawah 5,9 persen.

"Ini juga kita tetap syukuri karena kalau kita bandingkan dengan negara-negara lain, sekarang ini di Argentina (inflasi) sudah 83,5 persen, dengan kenaikan suku bunga sudah 3.700 basis poin. Kita inflasi 5,9 dengan perubahan suku bunga di 75 basis poin," jelasnya.

Baca juga: Pekerjaan Rumah Menanti bagi Heru Budi, Ini Pesan Jokowi...

Merujuk kepada kondisi tersebut, Jokowi menyebutkan kondisi moneter Indonesia masih pada posisi yang bisa dikendalikan.

Jokowi mengatakan, kondisi tersebut juga didukung keseharian antara Bank Indonesia selaku bank sentral dan Kementerian Keuangan berjalan beriringan dan tidak saling tumpang tindih.

"Ini yang saya lihat komunikasi baik sehingga fiskal dan moneter bisa berjalan bersama-sama," tambah Jokowi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

KPK Periksa Dirut Nonaktif PT Taspen Antonius Kosasih

Nasional
KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

KPU Ungkap 13 Panitia Pemilihan di Papua Tengah yang Tahan Rekapitulasi Suara Berujung Dipecat

Nasional
Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Ekonomi Tumbuh 5,11 Persen, Jokowi: Negara Lain Masuk Jurang, Kita Naik

Nasional
Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com