Digitalisasi Pengembangan Mutu SDM Aparatur

PRESIDEN ke-3 RI B.J. Habibie pernah menyatakan kualitas sumber daya manusia (SDM) merupakan kunci keberhasilan bangsa. SDM unggul dan berdaya saing mengantar Indonesia maju, sejajar, dan disegani bangsa lain.

Namun, daya saing SDM Indonesia tertinggal dibanding dengan negara lain. Berdasarkan Global Competitiveness Report 2019 yang dirilis World Economic Forum menunjukkan dari 141 negara, Indonesia di posisi 50 alias turun 5 peringkat daripada tahun sebelumnya. Posisi di bawah Malaysia, Thailand, dan Singapura.

Pada tahun ini peringkat daya saing Indonesia terus melorot. Merujuk laporan Institute for Management Development (IMD) World Competitive Year 2022, daya saing Indonesia di posisi ke-44, padahal tahun 2021 berada di peringkat 37.

Posisi ini adalah terendah dalam kurun lima tahun terakhir. Faktor utama penyebab penurunan peringkat adalah kualitas SDM.

Karena itu, Presiden Joko Widodo berkomitmen membangun SDM sebagai prioritas pada periode jabatannya yang kedua.

Komitmen tersebut tak sekadar menyentuh SDM secara umum, namun juga menyasar khusus bagi aparatur pemerintah sebagai garda depan pelayanan publik.

Kualitas rendah aparatur melayani masyarakat tampak dari penurunan indeks pelayanan publik secara nasional.

Hasil evaluasi terhadap pelayanan publik tahun 2021 menunjukkan angka 3.79 alias turun dari tahun 2020, yakni 3.84.

Selain faktor pandemi Covid-19, penurunan indeks juga disebabkan faktor SDM birokrasi yang lelet melayani masyarakat.

Pengembangan kualitas SDM aparatur membutuhkan program pendidikan dan pelatihan (diklat) yang dirancang sesuai perkembangan teknologi. Diklat berbasis teknologi digital diyakini lebih efektif dalam mengembangkan SDM aparatur.

Diklat berbasis digital

Diklat merupakan wahana pemerintah meningkatkan berbagai kompetensi, yakni teknis, manajerial, dan sosial sesuai Undang-undang Nomor 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara.

Secara operasional, program diklat dilaksanakan Badan Pendidikan Diklat (Bandiklat) yang kini berubah nomenklatur menjadi Badan Pengembangan SDM (BPSDM).

BPSDM harus mampu merancang sistem diklat lebih adaptif memanfaatkan teknologi digital. Penggunaan teknologi digital diidealkan mampu mempermudah pegawai mengakses program pelatihan lebih efektif.

Digitalisasi diklat sebagai instrumen bagi pemerintah memperoleh manfaat pembelajaran secara lebih efektif.

Selain itu, digitalisasi pelatihan merupakan sebuah tanda bagi kemampuan pemerintah dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan sehingga hasil pembelajaran lebih optimal.

Namun, digitalisasi diklat membutuhkan langkah-langkah yang harus dilakukan secara disiplin menghindari berbagai kesalahan.

Jika salah langkah, maka bisa berakibat fatal. Misalnya, biaya tinggi alias high cost atau target diklat meleset dari tujuan semula.

Langkah-langkah digitalisasi

Digitalisasi pelatihan membutuhkan pemahaman jernih terhadap berbagai langkah agar tak salah dalam merancang dan mengimpelementasikannya.

Langkah tepat dalam digitalisasi diklat memengaruhi kemampuan dalam mengidentifikasi kebutuhan pelatihan bagi aparat, perancangan dan pengembangan program, implementasi, dan evaluasi diklat.

Terdapat lima langkah dalam digitalisasi program diklat. Langkah pertama, mengidentifikasi tujuan dan target manajerial yang harus dicapai melalui digitalisasi diklat.

Dalam langkah awal ini dikaji permasalahan organisasi untuk memastikan bahwa digitalisasi diklat merupakan kebutuhan yang urgen alias sangat mendesak.

Pada langkah awal tersebut, semua unsur dari setiap lembaga mulai dari pimpinan hingga level terbawah harus terlibat aktif (full engagement).

Keterlibatan aktif semua pihak memungkinkan terjadinya sharing knowledge and experience sehingga diperoleh informasi utuh. Pengabaian salah satu unsur menyebabkan rencana digitalisasi tak dapat disepakati secara bulat.

Selanjutnya, langkah kedua adalah menemukan partner alias mitra kerja yang tepat sebagai vendor.

Selain bertujuan efisiensi, fungsi mitra untuk memastikan agar digitalisasi berada di jalur yang benar. Jangan sampai digitalisasi diklat menyisakan berbagai masalah lebih rumit dan beban akibat kesalahan yang lebih berat.

Mitra yang tepat akan dapat mengarahkan organisasi merumuskan platform digital yang tepat pula. Di samping itu, organisasi juga dapat merumuskan model dan sistem pembelajaran lebih efektif sesuai kondisi internal dan rekomendasi yang dirumuskan oleh vendor.

Langkah ketiga dalam digitalisasi diklat adalah menyusun perencanaan secara rinci sesuai tujuan dan target yang telah ditetapkan. Perencanaan menggunakan perhitungan berbasis data kuantitatif berbentuk angka sehingga dapat diukur (measurable).

Perencanaan berbasis data kuantitatif dapat berupa, misalnya, perhitungan return on investment (ROI) dari biaya yang dikeluarkan untuk digitalisasi.

Hasil perhitungan ROI akan menunjukkan secara konkret untung-rugi (costs-benefit) yang diperoleh. Rencana matang dapat menghindarkan kerugian material maupun non-material akibat timbulnya risiko digitalisasi.

Sedangkan langkah keempat adalah meyakinkan semua stakeholders menyetujui gagasan digitalisasi. Langkah ini perlu dilakukan karena digitalisasi diklat membutuhkan anggaran sangat besar.

Manajer SDM menyiapkan konsep sematang mungkin untuk dipresentasikan di depan pengambil keputusan alias pimpinan.

Metode terbaik guna meyakinkan pimpinan adalah dialog terbuka dan menunjukkan kepada setiap pihak bahwa rencana digitalisasi dapat mendorong kesuksesan sekaligus solusi bagi masalah pengembangan SDM.

Adapun langkah kelima, yakni memastikan organisasi siap mulai menerapkan digitalisasi. Kesiapan berupa adanya sistem dan prosedur pengaturan platform digital.

Juga dipastikan siap anggaran, action plan, dan key performance indicators serta instrumen lain sesuai kebutuhan.

Digitalisasi diklat menghasilkan aparat berkualitas dan berdaya saing, mendapat respek negara lain sebagaimana asa Habibie yang dikutip di awal tulisan ini.