Aturan tentang CSR di Indonesia

Dengan adanya aturan ini, CSR bukan lagi menjadi tanggung jawab moral namun kewajiban hukum dalam penanaman modal. Jika hal ini tidak dilaksanakan, maka akan ada dampak hukum yang diatur dalam Pasal 34 UU Penanaman Modal.

Badan usaha atau usaha perseorangan yang tidak memenuhi kewajiban tersebut dapat dikenai sanksi administratif berupa:

• peringatan tertulis;
• pembatasan kegiatan usaha;
• pembekuan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal; atau
• pencabutan kegiatan usaha dan/atau fasilitas penanaman modal.

Selain dikenai sanksi administratif, badan usaha atau usaha perseorangan juga dapat dikenai sanksi lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Baca juga: Sambut IKN, Peruntukan Dana CSR di Kaltim Diminta untuk Pembangunan SDM

Undang-undang lain yang mengatur CSR adalah UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi.

Pasal 65 Ayat 2 huruf b menyebutkan, dalam pelaksanaan pelenyelenggaraaan panas bumi, masyarakat berhak untuk memperoleh manfaat atas kegiatan pengusahaan panas bumi melalui kewajiban perusahaan untuk memenuhi tanggung jawab sosial perusahaan dan/atau pengembangan masyarakat sekitar.

Referensi:

• Untung, Budi. 2014. CSR dalam Dunia Bisnis. Yogyakarta: Andi.
• UU Nomor 40 Tahun Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas
• UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal
• UU Nomor 21 Tahun 2014 tentang Panas Bumi