Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Kompas.com - 03/10/2022, 05:01 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan, pemerintah akan menggencarkan penyelesaian Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset Tindak Pidana serta Revisi UU Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang.

Menurut Mahfud, RUU Perampasan Aset Tindak Pidana merupakan rancangan aturan yang paling ditakuti koruptor.

“Karena koruptor begitu tersangka, asetnya bisa dirampas dulu, meskipun vonisnya belum. Rampas dulu, nanti urusan belakangan. Kalau Anda korupsi, rampas gitu asetnya,” ujar Mahfud dalam acara survei nasional Indikator Politik Indonesia, Minggu (2/10/2022).

Baca juga: Anggota DPR Tegaskan RUU Perampasan Aset Tak Hanya Jerat Pelaku Tipikor

Mahfud mengatakan bahwa koruptor pada dasarnya menginginkan dirinya kaya, tetapi ia takut miskin.

Untuk itu, ke depan para tersangka korupsi akan dimiskinkan lebih dulu walaupun belum ada vonis di pengadilan.

“Kalau Anda melakukan itu (korupsi), kami rampas hartanya, itu Undang-Undang Perampasan Aset yang sekarang sudah masuk ke DPR,” ungkap Mahfud.

Terkait UU Kepailitan, Mahfud menuturkan, saat ini banyak koperasi dipailitkan oleh Mahkamah Agung (MA).

Baca juga: RUU Perampasan Aset Mendesak untuk Segera Disahkan, Ini Alasannya...

Ia mencontohkan kasus pemailitan oleh MA yang dialami Koperasi Simpan Pinjam Intidana asal Semarang, Jawa Tengah.

Menurut dia, Intidana merupakan koperasi sehat yang mempunyai aset mencapai Rp 950 miliar.

Intidana kemudian digugat oleh 10 dari 3.800 karyawannya dengan tudingan pengurus koperasi melakukan kecurangan.

Dalam perjalanannya, Intidana akhirnya dipailitkan oleh Mahkamah Agung setelah gugatan sebelumnya selalu kandas di tingkat Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

“Delapan kali digugat ke pengadilan kalah terus, lalu yang terakhir tiba-tiba sudah kalah di negeri, tinggi, di Mahkamah Agung (gugatan) dimenangkan,” ungkap Mahfud.

“Koperasinya dinyatakan pailit, hartanya dirampas. Semuanya diserahkan ke kurator, koperasi dimacetkan,” kata dia.

Baca juga: Kasus Suap KSP Intidana di Mahkamah Agung, Ini Kata KemenkopUKM

Menurut Mahfud, keputusan MA memailitkan Intidana tak lepas karena ada dugaan faktor suap terhadap hakim yang menangani kasus ini.

Hakim tersebut sudah ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK beserta 10 orang lainnya.

“Mungkin sebentar lagi akan ada tambahan,” kata dia.

Berkaca dari kasus tersebut, Mahfud menambahkan, UU Kepailitan akan direvisi demi menyelamatkan kegiatan usaha dan ekonomi masyarakat.

“Nah ini dulu sudah pernah dibahas Undang-Undang Kepailitan ini, tapi terhenti karena ada kesibukan, Covid-19 dan sebagainya,” kata dia.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.

Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Video rekomendasi
Video lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+


Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Kapolri Sebut Tidak Ada Orang yang Disandera di Kasus Pesawat Susi Air

Nasional
Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Anggota DPR Minta Kemenkes dan BPOM Kompak Selesaikan Kasus Gagal Ginjal

Nasional
Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Durasi Ibadah Haji Dipangkas Jadi 30 Hari

Nasional
KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

KPK Periksa Dirut PT SMS, Dalami Pengeluaran Uang Tanpa LPJ

Nasional
Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Meski GP Mania Tarik Dukungan, Ganjar Dinilai Tetap Punya Kans Jadi Capres PDI-P

Nasional
GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

GASPOL! Hari Ini: Tuntutan 12 Tahun Guncang Psikis Richard Eliezer

Nasional
Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Komisi II DPR Usul Makan Pagi Jemaah Haji 2023 Ditiadakan

Nasional
Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Puan Maharani Capres atau Caleg 2024, PDI-P Tunggu Keputusan Megawati

Nasional
Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Dicecar soal Anggaran Kemiskinan Rp 500 Triliun yang Habis untuk Rapat, Risma Jelaskan Program Perlindungan Sosial

Nasional
Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar 'Dimasukkan ke Rumah Sakit' Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Sidang DKPP, Idham Holik Sebut Kelakar "Dimasukkan ke Rumah Sakit" Bikin Ribuan Anggota KPU Tertawa

Nasional
Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Koalisi Gerindra-PKB Tak Tentukan Capres-Cawapres Tanpa Persetujuan Prabowo-Muhaimin

Nasional
Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Respons Kasus Gagal Ginjal, BPOM Revisi Regulasi Pemasukan Obat dan Bahan Baku

Nasional
Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Ketika Mensos Risma Curhat pada DPR soal Dana Rp 412 Miliar yang Diblokir Kemenkeu...

Nasional
Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Pengacara Chuck Putranto Tuding JPU Potong Fakta Terkait Pengamanan CCTV

Nasional
Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Wapres Minta Empat Hal Ini Dilakukan untuk Tingkatkan Pemanfaatan Migas

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Bagikan artikel ini melalui
Oke
Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.