Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Panasnya Demokrat dan PDI-P, Dua Poros Magnet yang Hampir Mustahil Bersatu

Kompas.com - 01/10/2022, 18:18 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

AHY pun menolak berbagai upaya yang dilakukan pihak tersebut guna mengisi jabatan Wakil Gubernur Papua.

Peluang koalisi

Di tengah dinamika tersebut, muncul ragam pertanyaan apakah kedua partai yang kerap berseberangan ini bisa bersatu. Apalagi, PDI-P dan Partai Demokrat sama-sama belum bergabung dalam poros koalisi manapun jelang Pemilu 2024.

Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menjelaskan, dalam politik, semua akan berjalan dinamis.

Begitu juga kemungkinan Demokrat dan PDI-P bersatu, hal itu tetap bisa terjadi.

Apabila kedua partai kini bersitegang, hal itu lumrah lantaran keduanya berada di gerbong berbeda.

"Tetapi politik tetap saja dinamis, meskipun seolah bersitegang tetapi momentum tertentu keduanya akan bertemu juga," kata Dedi saat dihubungi Kompas.com, Sabtu (1/10/2022).

Ia menyoroti situasi internal PDI-P yang dinilai riuh akibat manuver Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo sebagai calon presiden (capres).

"Mungkin saja (koalisi PDI-P Demokrat). PDI-P, dalam situasi memerlukan koalisi. Meskipun ia mampu mengusung sendiri, keriuhan yang terjadi di PDI-P karena manuver Ganjar Pranowo yang disinyalir tidak patuh, ini bisa merugikan PDI-P," kata Dedi.

Dedi menjelaskan, jika Demokrat berhasil diundang berkoalisi, maka bisa membantu PDI-P untuk menghilangkan potensi lawan berat yang bisa dimunculkan partai berlambang bintang mercy itu.

Artinya, lanjut Dedi, ada dua hal yang diharapkan PDI-P pada Demokrat.

"Meredam Demokrat agar tidak usung calon sendiri, dan memperkuat mesin partai jikalau terjadi pengkhianat kader PDI-P yaitu Ganjar Pranowo," pungkasnya.

Meski demikian, Dedi lebih melihat konflik antara kedua partai ini lebih merupakan sebua propaganda yang tengah dilakukan Partai Demokrat.

Demokrat dinilai menyasar PDI-P karena faktor partai utama penguasa dan memiliki cukup banyak pihak penolak.

"Sehingga Demokrat berpeluang mendapat simpati oposan itu," nilai Dedi.

Sebaliknya, lanjut Dedi, PDI-P juga dalam rangka memperkuat konsolidasi dengan menempatkan Demokrat sebagai lawan.

Oleh karena itu, Dedi beranggapan bahwa konflik opini yang belakangan terjadi antara Demokrat dan PDI-P adalah murni propaganda.

"Menempatkan Demokrat sebagai lawan, PDI-P bisa saja solid mengingat Demokrat adalah partai penguasa sebelumnya. Jadi, ini murni propaganda," pungkasnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Baca tentang


Terkini Lainnya

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Pakar Hukum Sebut Kecil Kemungkinan Gugatan PDI-P ke KPU Dikabulkan PTUN

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Gratifikasi Rp 650 Juta Bersama Pengacara

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang 'Toxic', Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang "Toxic", Pengamat: Siapa Pun yang Jadi Benalu Presiden

Nasional
Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Syarat Usia Masuk TK, SD, SMP, dan SMA di PPDB 2024

Nasional
Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Jokowi Sebut Semua Negara Takuti 3 Hal, Salah Satunya Harga Minyak

Nasional
Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Demokrat Anggap SBY dan Jokowi Dukung “Presidential Club”, tetapi Megawati Butuh Pendekatan

Nasional
Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Demokrat Bilang SBY Sambut Baik Ide “Presidential Club” Prabowo

Nasional
Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Jokowi Kembali Ingatkan agar Anggaran Tidak Habis Dipakai Rapat dan Studi Banding

Nasional
Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Jaksa Ungkap Ayah Gus Muhdlor Hubungkan Terdakwa dengan Hakim Agung Gazalba lewat Pengacara

Nasional
Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Disebut PAN Calon Menteri Prabowo, Eko Patrio Miliki Harta Kekayaan Rp 131 Miliar

Nasional
Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Termohon Salah Baca Jawaban Perkara, Hakim MK: Kemarin Kalah Badminton Ada Pengaruhnya

Nasional
Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak 'Heatwave'

Suhu Udara Panas, BMKG: Indonesia Tak Terdampak "Heatwave"

Nasional
Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Jumlah Dokter Spesialis Indonesia Kecil Dibanding Negara ASEAN, Jokowi: Masuk 3 Besar, tapi dari Bawah

Nasional
Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Jokowi Sebut Minimnya Dokter Spesialis Kerap Jadi Keluhan Warga

Nasional
Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Bappenas Integrasikan Rencana Pemerintah dengan Program Kerja Prabowo

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com