Berupaya Hubungi Lukas Enembe, Demokrat: Kami Ingin Penegakan Hukum Bebas Politik

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Sekretaris Jenderal (Wasekjen) Partai Demokrat Didik Mukrianto menyampaikan tengah berupaya menghubungi Gubernur Papua Lukas Enembe.

Adapun Enembe ditetapkan oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) sebagai tersangka kasus dugaan penerimaan gratifikasi.

Namun ia tak kunjung memenuhi panggilan pemeriksaan KPK karena alasan kesehatan.

“Demokrat selama ini juga tengah berupaya untuk melakukan komunikasi dengan pihak Pak Lukas untuk mencari tahu duduk persoalannya dan mencari solusi terbaik,” tutur Didik dalam keterangannya, Rabu (28/9/2022).

Baca juga: Pengacara Lukas Minta KPK Lihat Tambang Emas, ICW: Ini Proses Hukum, Bukan Studi Banding!

Ia merasa komunikasi perlu dibangun untuk mengetahui seluk beluk perkara dari sisi Lukas.

Didik merasa hal itu penting untuk menjamin agar proses hukum bebas dari kepentingan politik.

“Isu apapun menyangkut Papua selalu menjadi isu sensitif, kami ingin memilah agar penegakan hukum ini bebas dari nuansa politik,” katanya.

Di sisi lain, ia mengklaim Partai Demokrat terus mendukung upaya penegakan hukum terutama terkait persoalan korupsi.

Baca juga: Lukas Enembe Judi di Singapura meski Sedang Sakit, Kuasa Hukum: Dia Cari Refreshing

“Demokrat mempersilakan KPK menangani dugaan korupsinya, seturut aturan hukum yang berlaku,” kata Didik.

DOK. dpr.go.id Anggota Komisi III DPR RI Didik Mukrianto.

“Pemberantasan korupsi tunduk pada yuridiksi hukum negara, bukan hukum partai politik,” imbuhnya.

Diketahui Enembe diduga mengerahkan sejumlah massa untuk berjaga di Koya Tengah, Distrik Muara Tami, Kota Jayapura, Papua.

Baca juga: Pengacara Akan Buktikan Lukas Enembe Punya Tambang Emas

Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD menyatakan bakal mengajak TNI dan Polri untuk membantu KPK melakukan penegakan hukum pada Enembe.

Isu berkembang ke arah politis, ketika Ketua Bappilu Partai Demokrat Andi Arief menyatakan ada ancaman yang diterima DPP Partai Demokrat dan Enembe dari pihak yang mengaku utusan Presiden Joko Widodo.

Ancaman itu terkait penjegalan kasus hukum pada Enembe karena tak mengakomodir permintaan pihak tersebut.

Andi mengungkapkan pihak tersebut meminta jabatan Wakil Gubernur Papua diisi oleh orang dekat Istana.

Ia tak menyampaikan secara pasti kapan permintaan dan ancaman disampaikan. Tetapi, Andi menegaskan hal itu terjadi sebelum Enembe ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK.