Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Ini yang Dibahas Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Saat Rapat Tertutup di DPR

Kompas.com - 26/09/2022, 18:45 WIB
Adhyasta Dirgantara,
Dani Prabowo

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Komisi I menggelar rapat tertutup dengan Menteri Pertahanan Prabowo Subianto di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Senin (26/9/2022).

Rapat tersebut turut dihadiri oleh Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa, KSAD Jenderal Dudung Abdurachman, KSAL Laksamana Yudo Margono, KSAU Marsekal Fadjar Prasetyo.

Anggota Komisi I DPR dari Fraksi Gerindra Yan Permenas Mandenas mengungkapkan, rapat hari ini fokus membicarakan persoalan anggaran pertahanan RI.

Baca juga: Prabowo, Panglima TNI, KSAD Dudung Hadiri Rapat di DPR Hari Ini

"Rapat ini fokus pada soal anggaran. Komisi I mendukung peningkatan anggaran terkait dengan kondisi geopolitik global hari ini," ujar Yan saat ditemui di Gedung DPR, Senayan, Senin (26/9/2022).

Ia menjelaskan, pihaknya mendorong pemerintah agar meningkatkan anggaran bagi Kementerian Pertahanan dan TNI.

Pasalnya, alat utama sistem pertahanan (alutsista) yang dimiliki Indonesia pada saat ini  memerlukan peremajaan.

Baca juga: Rapat DPR Bareng Prabowo, Panglima TNI, dan KSAD Dudung Digelar Tertutup

"Kalau dengan dukungan anggaran minim, maka dalam 2-3 tahun ke depan kita enggak bisa penuhi kebutuhan alutsista kita," ujarnya.

"Padahal kita sayangkan prajurit kita di daerah-daerah tidak ditunjang dengan alutsista baik, sehingga melakukan operasi mengandalkan intelijensi mereka dan kemampuan sendiri," imbuh dia.

Selain untuk alutsista, Yan menjelaskan penambahan anggaran diperlukan untuk meningkatkan kesejahteraan prajurit TNI. Hal ini penting dilakukan untuk menghindari munculnya faktor non teknis di internal.

Baca juga: Giliran Effendi Simbolon Absen Saat Panglima TNI dan KSAD Dudung Hadiri Rapat DPR

Sebagai contoh, praktik jual beli senjata ilegal yang dilakukan oknum prajurit ke kelompok kriminal bersenjata (KKB) di Papua.

"Dengan peningkatan kesejahteraan prajurit, kita harapkan seirama dengan dukungan alutsista, kekuatan pertahanan kita, membangun postur pertahanan yang ideal," kata Yan.

Sementara itu, anggota Komisi I DPR Fraksi Nasdem Muhammad Farhan menekankan tidak ada pembahasan di luar anggaran yang dibahas dalam rapat.

Baca juga: Panglima TNI Diharap Tegakkan Hukum Kasus Mutilasi 4 Warga Sipil di Mimika

Dia menggambarkan, Andika dan Dudung yang hadir di rapat juga tampak baik-baik saja.

"Seperti baik-baik saja ya. I feel it's good. Tanya fotografer coba tadi mereka yang foto-foto, dengan salaman-salaman gitu," kata Farhan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Menag Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet di Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Utak-Atik Strategi Jokowi dan Gibran Pilih Partai Politik, PSI Pasti Dicoret

Nasional
Gibran Lebih Punya 'Bargaining' Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Gibran Lebih Punya "Bargaining" Gabung Partai Usai Dilantik Jadi Wapres

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Dianggap Politis dan Boroskan Uang Negara

Nasional
'Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran'

"Golkar Partai Besar, Tidak Bisa Diobok-obok Gibran"

Nasional
Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Prabowo Ingin Tambah Menteri, Wapres Ma'ruf Amin Ingatkan Pilih yang Profesional

Nasional
[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

[POPULER NASIONAL] Jokowi Berkelakar Ditanya soal Pindah Parpol | PDI-P Beri Sinyal di Luar Pemerintahan

Nasional
Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Prabowo Diharap Tetapkan 2 Syarat Utama Sebelum Tambah Kementerian

Nasional
Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Ide Prabowo Tambah Kementerian Sebaiknya Pertimbangkan Urgensi

Nasional
Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Wacana Prabowo Tambah Kementerian Diyakini Bakal Picu Problem

Nasional
Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Tinggalkan KPK, Dirut Nonaktif PT Taspen Irit Bicara Sembari Bawa Sate

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com