[POPULER NASIONAL] Reaksi Hasto saat Kasus Harun Masiku Diungkit | PDI-P Paksakan Diri

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Hasto Kristiyanto meminta Partai Demokrat memaparkan data tentang dugaan pengaturan menjelang Pemilu 2024, dan tidak mengungkit tersangka kasus korupsi yang merupakan kader PDI-P, Harun Masiku.

Berita itu menjadi yang terpopuler pada Kamis (22/9/2022).

Baca juga: Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Selain itu, persaingan di internal PDI-P antara para pendukung Puan Maharani dan Ganjar Pranowo untuk memperebutkan restu sang Ketua Umum Megawati Soekarnoputri menjelang Pilpres 2024 semakin ketat.

1. Demokrat Singgung Kasus Harun Masiku, Ini Respons Hasto Kristiyanto

Sekretaris Jenderal DPP PDI-P Hasto Kristiyanto mengajak Partai Demokrat untuk menyampaikan data penelitian guna mengungkap adanya dugaan pengaturan Pemilu 2024 serta penjegalan pasangan tertentu.

Hasto mengatakan, hal tersebut lebih baik ketimbang mengungkit masalah lain yang tidak ada hubungannya, misalnya soal kasus Harun Masiku.

"Di situ kami sampaikan fakta-fakta termasuk penelitian dari Marcus Mietzner. Jadi jawabannya (Demokrat seharusnya) adalah bagaimana meng-counter fakta-fakta itu. Bukan dengan Harun Masiku,” kata Hasto di Sekolah Partai, Lenteng Agung, Jakarta, Rabu (21/9/2022).

Baca juga: Nasdem-Demokrat-PKS Tak Kunjung Umumkan Koalisi, Diprediksi karena Kedekatan Surya Paloh-Jokowi

Lebih jauh, Hasto menyinggung soal proses rekrutmen Anas Urbaningrum sebagai mantan Komisioner KPU yang menjadi kader Partai Demokrat.

Menurut Hasto, perekrutan Anas tersebut menimbulkan berbagai spekulasi publik.

“Karena ketika merekrut anggota KPU, dan kemudian dijanjikan di dalam kepengurusan suatu partai politik, ini suapnya jauh lebih dahsyat dari apa yang terjadi pada Harun Masiku, berbeda kualitasnya," tutur Hasto.

Hasto mengatakan, jika benar Demokrat menjanjikan sesuatu agar Anas menjadi kadernya, maka hal itu adalah suatu tradisi demokrasi yang sangat tidak sehat.

"Ini suap politik yang betul-betul sangat berbahaya di dalam kualitas demokrasi kita," imbuh dia.

Sebelumnya, Herzaky menyinggung soal kasus korupsi yang melibatkan salah satu Komisioner KPU Wahyu Setiawan pada 2019.

Baca juga: Tanggapi Pernyataan Hasto, Demokrat: Tak Perlu Reaktif, kecuali Merasa Skenario Jahatnya Ketahuan

“Kan salah satu pelakunya kader partainya Bang Hasto, Harun Masiku, yang sudah buron 1.000 hari lebih. Tidak ada cerita seperti itu di Pemilu 2009,” kata Herzaky dalam keterangannya, Minggu (18/9/2022).

Komentar itu disampaikan Herzaky di tengah isu dugaan kecurangan Pemilu 2024 yang dilontarkan Ketua Majelis Tinggi Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dalam Rapat Pimpinan Nasional (Rapimnas) Partai Demokrat yang berlangsung di Jakarta Convention Center (JCC), Kamis (15/9/2022).

Pidato SBY dalam forum tertutup itu tersebar di media sosial. Dia mengatakan bakal turun gunung dalam mengawal kontestasi elektoral mendatang.

Alasannya, SBY menerima informasi bakal ada upaya kecurangan pada gelaran Pemilu 2024. Hasto menanggapi pernyataan SBY dengan mengungkapkan bahwa kecurangan justru terjadi pada Pemilu 2019.

Salah satu kecurangan yang terjadi adalah manipulasi daftar pemilih tetap (DPT) di Pacitan, Jawa Timur.

Baca juga: Aksi Saling Sindir dalam Perseteruan Rutin Partai Demokrat dan PDI-P

"Ada yang bisa menunjukkan berbagai skema kecurangan pada saat Pemilu 2009 kalau memang mau didalami lagi," ungkap Hasto.

2. Karpet Merah Pencapresan Puan Maharani dan Risiko PDI-P Paksakan Diri...

Sinyal restu PDI Perjuangan untuk pencapresan Pemilu 2024 tampak kian condong ke Puan Maharani. Sebaliknya, Ganjar Pranowo, kader PDI-P lain yang selama ini juga digadang-gadang sebagai capres, seolah semakin terpinggirkan.

Terbaru, terungkap bahwa ada sejumlah kader PDI-P yang mengupayakan pencapresan Puan dengan membentuk kelompok bernama Dewan Kolonel.

Kelompok itu diinisiasi oleh kader PDI-P Johan Budi sekitar 2-3 bulan lalu. Anggotanya, kader PDI-P lainnya seperti Utut Adianto, Bambang Wuryanto, Hendrawan Supratikno, hingga Masinton Pasaribu.

Pembentukan Dewan Kolonel ini telah direstui oleh Puan sendiri. Dewan ini membawa misi meningkatkan elektabilitas Puan di seluruh daerah pemilihan hingga mengantarkan Ketua DPR RI itu ke gerbang pencapresan.

Baca juga: Soal Pembentukan Dewan Kolonel, Puan: Sah-sah Saja jika Didasari Gotong Royong

"Kalau bahasanya Pacul (Bambang Wuryanto) kan bagaimana mewangikan Mbak Puan di dapil kita masing-masing," kata anggota Fraksi PDI-P Trimedya Panjaitan di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (20/9/2022).

Terkait pencapresan, sejak lama PDI-P diterpa isu persaingan antara Puan dengan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo.

Ganjar, sebagaimana survei berbagai lembaga, disebut memiliki elektabilitas besar. Elektabilitasnya bersaing dengan Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, berkejaran di urutan puncak.

Namun begitu, PDI-P tampak keberatan. Berkali-kali dia disindir oleh elite partainya sendiri. Bambang Pacul pernah menyebut Ganjar keterlaluan karena berambisi maju sebagai capres.

Baca juga: Respons Soal Dewan Kopral Bentukan Relawan Ganjar, Ketua Fraksi PDI-P: Boleh-boleh Saja

"(Ganjar) wis kemajon (kelewatan). Yen kowe pinter, ojo keminter (Kalau kamu pintar, jangan sok merasa pintar)," kata Bambang, 22 Mei 2021.

Pengamat politik dari UIN Syarif Hidayatullah Adi Prayitno berpandangan cukup berisiko bagi PDI-P mengusung Puan sebagai capres lantaran elektabilitasnya tak seberapa.

Dalam survei berbagai lembaga, elektabilitas Puan hanya berada di kisaran satu persen.

"Cukup berisiko bagi PDI-P kalau memang memaksakan Puan maju di tengah elektabilitasnya yang tidak naik secara signifikan," kata Adi kepada Kompas.com, Senin (19/9/2022).

Menurut Adi, waktu yang tersisa selama beberapa bulan ke depan sebelum pendaftaran capres akan dimanfaatkan PDI-P untuk mati-matian meningkatkan elektabilitas Puan.

Baca juga: Di Sekolah Partai, Ganjar Pranowo dan Kepala Daerah Lain Diminta Buat Terobosan Kebijakan Atasi Persoalan Rakyat

"Kalau elektabilitas Puan naik, PDI-P pasti akan memaksakan Puan sebagai kandidat capres," ujarnya.