Muliakan Orang Susah, Jangan Sakiti Mereka

Tidak mudah mencari pekerjaan di Yogyakarta dalam waktu yang singkat dan tidak besar pula pesangon yang diterima para eks karyawan Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro.

Dalam sembilan bulan terakhir, saya kerap mukim di Yogyakarta untuk mengajar, menjadi pembicara di forum diskusi dan menulis dengan tinggal di Kawasan Prawirotaman dan Malioboro.

Kehidupan warga Yogyakarta istilahnya baru “tertatih-tatih” menghadapi pancaroba kehidupan pascapageblug. Keramaian pariwisata di Yogyakarta baru saja bangkit di awal tahun ini.

Bantuan langsung tandas sesaat

Harus diakui pemerintah memang tidak abai melihat dampak kenaikan BBM bagi masyarakat kecil. Pascakenaikan harga BBM, harga BBM terkini memang masih di bawah harga keekonomian di mana selisihnya ditanggung Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Misal harga keekonomian terkini berdasarkan Harga Indeks Pasar (HIP) periode 25 Juli – 24 Agustus 2022 dan rata-rata kurs beli Bank Indonesia di periode yang sama (Rp 14.809,- untuk 1 Dolar AS) maka dari harga per liter pertalite yang Rp 10.000, selisihnya masih Rp 3.150,- yang harus ditanggung APBN.

Demikian juga dengan harga solar yang Rp 6.800,- per liternya, pemerintah masih memberi subsidi sebanyak Rp Rp 7.950,-. (Djpb.kemenkeu.go.id)

Untuk mengurangi dampak negatif bagi masyarakat menengah ke bawah atau mencakup 40 persen dari total rumah tangga yang ada, pemerintah telah menyiapkan bantalan berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT), Bantuan Subsidi Upah (BSU) dan dukungan Pemda melaui 2 persen dari Dana Transfer Umum (DTU).

DTU adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk digunakan sesuai dengan kewenangan daerah guna mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri dari Dana Bagi Hasil (DBH) dan Dana Alokasi Umum (DAU).

DTU bisa digunakan daerah untuk perlindungan sosial, penciptaan lapangan kerja dan subsidi sektor transportasi seperti pengemudi ojek, angkutan umum, nelayan dan sektor usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM).

Dengan kemampuan negara yang terbatas, besaran BSU senilai Rp 600.000 untuk pekerja dengan upah maksimal Rp 3,5 juta per bulan dan enam skema bantalan lain seperti BLT BBM tentu DTU dari pemda masing-masing sangat membantu warga yang terdampak.

Melihat penghasilan para pengemudi angkutan berbasis online seperi sahabat saya Erwin Bendesmaky yang tidak menentu dan tinggal di Jakarta atau kehidupan ratusan bekas karyawan Malioboro Mall dan Hotel Ibis Malioboro di Yogyakarta, akankah pemerintah daerah DKI Jakarta dan DIY masih memiliki kepedulian terhadap warganya?

Harusnya, Pemda DKI Jakarta dan DIY “gercep” alias gerak cepat untuk mengantisipasi bertambahnya kesulitan kehidupan warganya.

Konon banyak daerah “gamang” dengan alokasi DTU mengingat alokasi penggunaannya sudah terkapling-kapling dalam APBD yang telah berjalan.

Tahun politik yang sedang menghangat jelang perhelatan akbar berupa pemilu serentak di 2024, rentan penggunaan dan penyaluran DTU “ditunggangi” dengan syahwat politik kepala daerah yang akan “running” lagi di 2024.

Kita begitu mudah menyalahkan rezim yang lama dan memuja-muji rezim baru, sementara rezim yang lama membanggakan prestasinya yang tidak ada buktinya.

Kita semua merasa siap menjadi calon presiden tanpa ada yang siap memikirkan nasib rakyat yang dipimpinnya. Saatnya kita muliakan orang-orang susah dan jangan sakiti mereka!

"Apa karena hidup orang kecil patut menderita, dan orang miskin pantas terhina? Sebagai tumbal mereka tersisa jadi catatan kaki." – Najwa Shihab.