Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Survei LSI: TNI Lembaga Paling Dipercaya Publik, Polri Urutan Ke-11

Kompas.com - 01/09/2022, 09:40 WIB
Achmad Nasrudin Yahya,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Hasil survei Lembaga Survei Indonesia (LSI) menempatkan TNI di urutan pertama sebagai lembaga yang paling dipercaya publik.

Sebanyak 26 persen responden sangat percaya dengan TNI, 67 persen cukup percaya, 6 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, serta 1 persen tidak tahu dan tidak jawab (TT/TJ).

Posisi kedua ditempati lembaga presiden. Sebanyak 18 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 9 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen TT/TJ.

“Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga secara umum, TNI dan presiden masih menduduki puncak, masih nomor satu dan nomor dua,” kata Direktur Eksekutif LSI Djayadi Hanan saat merilis "Survei Nasional Penilaian Publik atas Masalah Hukum Terkini dan Kinerja Lembaga Penegak Hukum", Rabu (31/8/2022).

Baca juga: Mahfud MD Sebut Kasus Penembakan Brigadir J Jadi Pertaruhan Kredibilitas Polri dan Pemerintah

Urutan ketiga diduduki Mahkamah Agung. Sebanyak 9 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 13 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 5 persen TT/TJ.

Lalu, ada Komisi Pemilihan Umum. Sebanyak 8 persen sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 15 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Kelima, Mahkamah Konstitusi (MK). Sebanyak 8 persen responden sangat percaya, 71 persen cukup percaya, 14 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 6 persen TT/TJ.

Keenam, pengadilan. Sebanyak 11 persen sangat percaya, 65 persen cukup percaya, 19 persen kurang percaya, 2 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Ketujuh, Kejaksaan Agung. Sebanyak 10 persen sangat percaya, 65 persen cukup percaya, 18 persen kurang percaya, 1 persen tidak percaya sama sekali, dan 6 persen TT/TJ.

Kedelapan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Sebanyak 9 persen sangat percaya, 64 persen cukup percaya, 21 persen kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen TT/TJ.

Kesembilan, Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 67 persen cukup percaya, 20 persen kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Baca juga: Survei Indikator: Publik Percaya Brigadir J Pernah Dapat Ancaman Pembunuhan

Ke-10, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 64 persen cukup percaya, 23 kurang percaya, 3 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Urutan ke-11 ditempati Polri. Sebanyak 10 persen sangat percaya, 60 persen cukup percaya, 25 persen kurang percaya, 4 persen tidak percaya sama sekali, dan 1 persen TT/TJ.

Posisi ke-12 ditempati Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Sebanyak 6 persen sangat percaya, 58 persen cukup percaya, 28 persen kurang percaya, 5 persen tidak percaya sama sekali, dan 3 persen TT/TJ.

Terakhir, partai politik. Sebanyak 5 persen sangat percaya, 56 persen cukup percaya, 29 persen kurang percaya, 6 persen tidak percaya sama sekali, dan 4 persen TT/TJ.

Adapun survei ini melibatkan 1.220 responden melalui wawancara tatap muka pada 13-21 Agustus 2022.

Margin of error lebih kurang 2,9 persen pada tingkat kepercayaan 95 persen.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Usul Prabowo Tambah Kementerian Diharap Bukan Politik Akomodatif

Nasional
Pakar Ungkap 'Gerilya' Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Pakar Ungkap "Gerilya" Wacana Tambah Kementerian Cukup Gencar

Nasional
Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Daftar Kepala BIN dari Masa ke Masa, Zulkifli Lubis hingga Budi Gunawan

Nasional
Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com