Lamhot Sinaga: DPR Minta Pemerintah Berani Batasi Kuota dan Naikkan Harga BBM Subsidi

Terlebih, perbedaan harga yang terlalu jauh antara BBM subsidi dan nonsubsidi juga menjadi daya tarik masyarakat mampu untuk mengkonsumsi BBM subsidi.

Soroti kenaikan harga minyak mentah

Pada kesempatan tersebut, Lamhot juga menyoroti kenaikan harga minyak mentah Indonesia atau Indonesia Crude Price (ICP).

Menurutnya, harga tahunan minyak dunia dan peningkatan kebutuhan BBM subsidi masyarakat sudah sangat membebani anggaran pemerintah yang saat ini diketahui sudah menyentuh angka Rp 502 triliun.

“Pemerintah memang berada dalam posisi yang sangat sulit saat ini. Pilihannya antara mengalirkan anggaran subsidi BBM yang dampaknya akan menjadi beban berat bagi APBN atau membatasi penggunaan BBM subsidi di tengah masyarakat atau menaikkan harga BBM subsidi untuk mengurangi beban APBN. Setiap pilihan ada risikonya”, ucap Lamhot.

Baca juga: Sudah Mendesak, tapi Duit APBN untuk Kereta Cepat Tak Kunjung Cair

Lebih lanjut, Lamhot menggambarkan postur anggaran pemerintah dalam menanggung subsidi BBM.

Menurutnya setiap kenaikan harga ICP 1 dollar Amerik Serikat (AS) per barrel berdampak pada kenaikan subsidi Liquefied Petroleum Gas (LPG) sekitar Rp 1,47 triliun.

Kenaikan harga ICP itu, juga berpengaruh terhadap subsidi minyak tanah sekitar Rp 49 miliar dan beban kompensasi BBM lebih dari Rp 2,65 triliun.

“Saat ini asumsi harga minyak dunia sebesar 63 dollar AS per barrel berubah menjadi 100 dollar AS per barrel,” tutur Lamhot.

Sementara itu, lanjut dia, kebutuhan BBM Pertalite meningkat 6 juta kiloliter (kl) dari yang telah dibahas dan disepakati antara pemerintah dengan DPR, yakni 23 juta kl. Demikian juga solar sudah naik 2,5 juta kl dari APBN yang berjumlah 14,9 juta kl.

Baca juga: Stok Pertalite Kosong di Beberapa SPBU, Pertamina Sebut Ada Keterlambatan Pengiriman

“Kalau harga minyak di atas 100 dollar AS per barrel, kemudian dengan asumsi rupiah Rp 14.500 per dolar, kuota kami dari 23 juta kl menjadi 29 juta kl. Maka akan terjadi penambahan subsidi sampai Rp 600 triliun. Ini angka yang sangat besar,” ujar Lamhot.