Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Menko PMK: 5 Juta Orang Ikut Program Bapak Asuh, Selesai Stunting Kita

Kompas.com - 04/08/2022, 15:40 WIB
Ardito Ramadhan,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengajak masyarakat untuk mengikuti program Bapak Asuh Anak Stunting (BAAS) yang digulirkan Badan Nasional Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional (BKKN).

Muhadjir yakin, masalah stunting di Indonesia akan selesai jika program ini diikuti oleh setidaknya 5 juta masyarakat Indonesia dengan mengeluarkan dana Rp 450.000 setiap bulan.

"Kalau ini setiap orang bisa menangani satu anak yang punya potensi stunting, yang itu tiap bulan anggaran Rp 450.000 saja selama 6 bulan, kalau itu ada 5 juta saja yang ikut berkontribusi, selesai itu stunting kita," kata Muhadjir di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Kamis (4/8/2022).

Baca juga: Lewat Bedah Rumah dan Intervensi Gizi, Pertamina Jalankan Program Bapak Asuh Anak Stunting di Medan dan Deli Serdang

Muhadjir menyebutkan, ada 12 provinsi di Indonesia yang menjadi prioritas untuk penurunan angka stunting.

Ke-12 provinsi itu terdiri dari 7 provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi dan 5 provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak.

Lima provinsi dengan jumlah balita stunting terbanyak yakni Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, dan Sumatera Utara.

Sementara itu, tujuh provinsi dengan prevalensi stunting tertinggi, yaitu Nusa Tenggara Timur, Sulawesi Barat, Aceh, Nusa Tenggara Barat, Kalimantan Barat, Kalimantan Selatan, dan Sulawesi Tenggara.

Menurut Muhadjir, provinsi dengan prevalensi stunting tinggi ini mesti disorot karena persentase jumlah penduduk yang terkena stunting cukup tinggi dibandingkan jumlah penduduk keseluruhan.

"Justru wilayah-wilayah yang persentase tinggi dengan penduduk tidak banyak ini daya ungkitnya perlu lebih besar. Jadi istilahnya capital output ratio untuk menyelesaikan stunting perlu biaya yang sangat besar," kata Muhadjir.

Baca juga: Pemerintah Minta Perusahaan Sisihkan CSR untuk Penanganan Stunting

Dikutip dari Antara, konsep dari program tersebut adalah para Bapak Asuh berperan sebagai donatur yang membantu target sasaran melalui dana rutin yang disumbangkan setiap bulan untuk diolah menjadi makanan sehat dan bergizi oleh Tim Pendamping Keluarga (TPK).

Target sasarannya berasal dari keluarga berisiko stunting yakni calon pengantin, ibu hamil, dan anak-anak bayi umur dua tahun yang berasal dari keluarga tidak mampu.

Fokus pengasuhan yang akan diberikan oleh para donatur dibagi menjadi dua, yaitu kepada asuhan prioritas dan asuhan pendamping pada keluarga berisiko stunting.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

RHL – Surati Kabareskrim, FKMS Minta Kasus Dugaan Ijazah Palsu Bupati Ponorogo Dituntaskan

Nasional
PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

PN Jakarta Pusat Nyatakan Tak Berwenang Adili Perbuatan Melawan Hukum Terkait Pencalonan Gibran

Nasional
Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Tak Sejalan dengan Reformasi, Revisi UU TNI Sebaiknya Dihentikan

Nasional
Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Demokrat Tak Persoalkan Anggota Tim Transisi Pemerintahan Diisi Kader Gerindra

Nasional
Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Menteri PUPR Jadi Plt Kepala Otorita IKN, PKB: Mudah-mudahan Tidak Gemetar

Nasional
Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Istana Cari Kandidat Kepala dan Wakil Kepala Otorita IKN Definitif

Nasional
Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Soal Pimpinan Otorita IKN Mundur, Hasto PDI-P: Bagian dari Perencanaan yang Tak Matang

Nasional
Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Pendukung Diprediksi Terbelah Jika PDI-P Usung Anies di Pilkada Jakarta

Nasional
Indonesia Akan Bentuk 'Coast Guard', Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Indonesia Akan Bentuk "Coast Guard", Kedudukan Langsung di Bawah Presiden

Nasional
Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Bareskrim Kirim Tim ke Thailand Buru Gembong Narkoba Fredy Pratama

Nasional
MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

MA Ubah Syarat Usia Calon Kepala Daerah, PDI-P: Ujung-ujungnya Tetap Nepotisme

Nasional
Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio 'Coast Guard' RI

Dualisme Pengamanan Laut, Bakamla Disiapkan Jadi Embrio "Coast Guard" RI

Nasional
Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Istri SYL Dapat Uang Operasional Bulanan Rp 30 Juta dari Kementan

Nasional
Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Soal Revisi UU TNI-Polri, Mensesneg: Presiden Belum Baca

Nasional
SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

SYL Begal Uang Perjalanan Dinas Pegawai Kementan Selama 4 Tahun, Total Rp 6,8 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com