Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Indonesia Berpotensi Terdampak Resesi Global, Anggota DPR Minta KSSK Antisipasi Dampak Terburuk

Kompas.com - 01/08/2022, 19:48 WIB
Inang Sh ,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com – Anggota Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Kamrussamad meminta Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) memperkuat sinergi guna mengantisipasi dampak terburuk dari potensi munculnya resesi global.

Resesi tersebut diakibatkan resesi yang kini dihadapi Amerika Serikat (AS) dan China, serta perang berkepanjangan antara Ukraina-Rusia. Kondisi ini disebut akan berdampak terhadap perekonomian global.

"Menghadapi situasi yang semakin tidak pasti ini, KSSK harus perkuat sinergi dan ada roadmap yang jelas untuk antisipasi dampak-dampak terburuk,” katanya dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Senin (1/8/2022).

Politisi Partai Gerindra itu menjelaskan, pendapatan domestik bruto (PDB) AS pada kuartal II-2022 negatif 0,9 persen setelah pada kuartal I-2022 negatif 1,6 persen.

Kamrussamad mengatakan, kondisi tersebut membuat AS dipastikan mengalami resesi.

Baca juga: Pengamat: Resesi Global Bisa Jadi Ancaman Pertumbuhan Ekonomi RI

“Resesi di AS akan berdampak setidaknya pada dua hal bagi Indonesia. Pertama, tekanan ekspor karena AS akan berhemat dan mengurangi impor,” ungkapnya.

Kedua, lanjutnya, resesi akan direspons The Fed dengan kembali menaikkan suku bunga. Jika hal ini terjadi, potensi capital outflow akan semakin tinggi.

Selain resesi AS, ancaman krisis lainnya adalah pertumbuhan ekonomi China yang negatif. Hal ini diperparah dengan konflik geopolitik antara Rusia-Ukraina yang belum reda.

Kamrussamad menilai, hal tersebut akan berdampak pada performa ekspor Indonesia.

“Ini krusial, terutama bagi kinerja ekspor kita. AS, China, dan Eropa adalah negara-negara tujuan ekspor Indonesia. Jadi, kalau mereka melemah, permintaan ekspor turun dan harga komoditas turun," terangnya.

Kondisi tersebut, menurutnya, diperparah dengan kenaikan suku bunga The Fed. Kenaikan suku bunga ini akan direspons dengan investor beramai-ramai menarik dananya dalam jumlah besar.

Baca juga: AS Masuk Jurang Resesi, The Fed Tak Peduli

“Ini terjadi sejak Mei 2022. Investasi sebanyak Rp 32,12 triliun pada Mei, lalu turun menjadi Rp 15,51 triliun pada Juni 2022, dan kembali naik menjadi Rp 29,15 triliun pada Juli 2022,” urainya.

Dia mengatakan, meskipun Menteri Keuangan Sri Mulyani menilai kondisi tersebut tidak membuat rupiah melemah secara signifikan, tetapi ancaman krisis yang datang dari tiga penjuru akan membuat dampak lebih besar dari sebelumnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Partai Buruh Berniat Gugat Aturan Usung Calon Kepala Daerah ke MK

Nasional
Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Cerita Sulitnya Jadi Ketua KPK, Agus Rahardjo: Penyidik Tunduk ke Kapolri, Kejaksaan, Sampai BIN

Nasional
Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Jemaah Haji Mulai Diberangkatkan, Fahira Idris: Semoga Sehat, Selamat, dan Mabrur

Nasional
Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Jemaah Haji Gelombang Pertama Tiba di Madinah, Disambut Meriah

Nasional
Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Jokowi Diminta Tak Cawe-cawe Pemilihan Capim KPK

Nasional
PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

PBNU: Pratik Haji Ilegal Rampas Hak Kenyamanan Jemaah

Nasional
Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Prabowo Disebut Bisa Kena Getah jika Pansel Capim KPK Bentukan Jokowi Buruk

Nasional
Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Gerindra Dorong Penyederhanaan Demokrasi Indonesia: Rakyat Tak Harus Berhadapan dengan TPS

Nasional
Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Sekjen Gerindra Sebut Revisi UU Kementerian Negara Dimungkinkan Tuntas Sebelum Pelantikan Prabowo

Nasional
Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Pimpinan Komisi X Bantah Pernyataan Stafsus Jokowi soal Banyak Keluarga dan Orang Dekat DPR Menerima KIP Kuliah

Nasional
Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Gerindra Siapkan 4 Kader Maju Pilkada DKI, Ada Riza Patria, Budi Satrio, dan Sara

Nasional
Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Partai Negoro Resmi Diluncurkan, Diinisiasi Faizal Assegaf

Nasional
Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Tinjau TKP Kecelakaan Maut Bus di Subang, Kakorlantas: Tak Ditemukan Jejak Rem

Nasional
Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Kunker ke Sultra, Presiden Jokowi Tiba di Pangkalan TNI AU Haluoleo

Nasional
ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

ICW Kritik Komposisi Pansel Capim KPK: Rentan Disusupi Konflik Kepentingan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com