Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Moeldoko: Harga BBM Mau Dinaikkan Masyarakat Lagi Sulit, kalau Tidak Naik, Negara Kesulitan

Kompas.com - 19/07/2022, 06:08 WIB
Dian Erika Nugraheny,
Icha Rastika

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Moeldoko mengatakan, Indonesia sedang menghadapi situasi tidak menguntungkan sebagai imbas dari naiknya harga energi di dunia.

Sebagai dampak lanjutannya, jika harga jual bahan bakar minyak (BBM) di Indonesia tidak dinaikkan, pemerintah yang mengalami kesulitan karena menanggung beban subsidi yang besar.

"Kita sekarang ini menghadapi situasi yang tidak enak, yakni persoalan energi. Mau (harga BBM) dinaikkan masyarakat lagi sulit," ujar Moeldoko dalam acara "Seminar Kebangsaan: Strategi Pemerintahan Jokowi Menjaga Keamanan Nasional" yang ditayangkan YouTube UKSW Salatiga, Senin (18/7/2022).

"Tidak dinaikkan negara kesulitan. Karena untuk subsidinya (ke harga BBM) itu luar biasa," ujar dia.

Baca juga: Cegah Krisis Pangan, Gobel Minta Gandum Diganti Tepung Berbahan Lokal

Moeldoko menyampaikan, kenaikan harga minyak mentah di dunia berpengaruh kepada APBN Indonesia.

Sebab, berdasarkan perhitungan dalam APBN, dampak kenaikan harga minyak dunia diproyeksikan tidak sampai 70 dollar AS per barrel.

Sementara itu, yang terjadi saat ini harga jual minyak mentah per barrel sudah lebih dari 100 dollar AS.

Dengan demikian, menurut Moeldoko, dana dari APBN yang digunakan untuk menyubsidi BBM agar harga jualnya tetap murah sangat besar.

Moeldoko mengungkapkan, apabila dibandingkan dengan negara-negara lain di dunia, harga BBM di Indonesia saat ini yang paling murah.

Selain itu, menurut dia, harga sejumlah bahan bakar seperti tabung elpiji 3 kilogram sudah hampir 12 tahun tidak dinaikkan.

"Bayangkan, pemerintah harus menyubsidi (besarnya luar biasa) dan subsidi itu lari kepada orang-orang yang tidak tepat. Karena subsidinya subsidi (terhadap) barang," ujar Moeldoko.

Baca juga: Kecelakaan Maut Libatkan Truk Pengangkut BBM di Transyogi Cibubur, PT Pertamina Minta Maaf

Oleh karena itu, kata dia, saat ini pemerintah sedang memikirkan untuk mengubah skema pemberian subsidi, yakni tidak lagi memberi subsidi ke barang tetapi subsidi dialihkan untuk orang.

"Agar betul-betul address-nya jelas, mereka yang berhak, itu yang seharusnya mendapatkan (subsidi), tetapi justru sekarang, karena subsidinya dalam bentuk barang, orang menengah ikut menikmati subsidi itu dengan tidak malu-malu," ujar Moeldoko.

"Ini persoalan. Kalau kita lihat, orang kaya yang menikmati. Orang menengah menikmati," kata dia.

Sementara itu, sebelumnya, Presiden Joko Widodo kembali menyinggung soal kemampuan APBN dalam menanggung subsidi BBM di Tanah Air.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 9 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Ganjar Kembali Tegaskan Tak Akan Gabung Pemerintahan Prabowo-Gibran

Nasional
Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Kultur Senioritas Sekolah Kedinasan Patut Disetop Buat Putus Rantai Kekerasan

Nasional
Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Kekerasan Berdalih Disiplin dan Pembinaan Fisik di Sekolah Kedinasan Dianggap Tak Relevan

Nasional
Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Kekerasan di STIP Wujud Transformasi Setengah Hati Sekolah Kedinasan

Nasional
Ganjar Bubarkan TPN

Ganjar Bubarkan TPN

Nasional
BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

BNPB: 13 Orang Meninggal akibat Banjir dan Longsor di Sulsel, 2 dalam Pencarian

Nasional
TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

TNI AU Siagakan Helikopter Caracal Bantu Korban Banjir dan Longsor di Luwu

Nasional
Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong 'Presidential Club'

Prabowo Diharapkan Beri Solusi Kuliah Mahal dan Harga Beras daripada Dorong "Presidential Club"

Nasional
Ide 'Presidential Club' Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Ide "Presidential Club" Dianggap Sulit Satukan Semua Presiden

Nasional
Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Halal Bihalal, Ganjar-Mahfud dan Elite TPN Kumpul di Posko Teuku Umar

Nasional
Pro-Kontra 'Presidential Club', Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Pro-Kontra "Presidential Club", Gagasan Prabowo yang Dinilai Cemerlang, tapi Tumpang Tindih

Nasional
Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Evaluasi Mudik, Pembayaran Tol Nirsentuh Disiapkan untuk Hindari Kemacetan

Nasional
Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Polri: Fredy Pratama Masih Gencar Suplai Bahan Narkoba Karena Kehabisan Modal

Nasional
SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

SYL Ungkit Kementan Dapat Penghargaan dari KPK Empat Kali di Depan Hakim

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com