Kompas.com - 15/07/2022, 16:23 WIB

JAKARTA, KOMPAS.com – Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) RI berharap pemerintah dan DPR segera membuat keputusan politik terkait penyelenggaraan pemilu di tiga provinsi baru di Papua, yakni Papua Selatan, Papua Tengah, dan Papua Pegunungan.

Tiga undang-undang terkait 3 provinsi itu mengamanatkan digelarnya pemilu di sana. Namun, untuk melakukannya, Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu harus lebih dulu direvisi. Revisi aturan ini belum terlihat tanda-tandanya sampai sekarang.

Baca juga: Bawaslu Optimistis Data Ganda Pemilu 2024 Dapat Ditekan Semaksimal Mungkin

Keadaan ini menjadi dilema bagi Bawaslu, sebab persiapan pemilu harus dilakukan sedini mungkin dan perubahan ini bakal berdampak pada penyesuaian anggaran mereka pula.

“Jadi memang kami sedang menunggu keputusan politik dari teman-teman, dalam konteks ini legislatif dan pemerintah, menempatkannya seperti apa. Bagi Bawaslu, kami ya harus siap,” kata Koordinator Divisi Pencegahan, Partisipasi Masyarakat, dan Humas Bawaslu, Lolly Suhenty, Jumat (15/7/2022).

“Kalau kemudian dinyatakan DOB (daerah otonomi baru) akan diikutsertakan pada Pemilu 2024, maka pertama kami tentu harus menyiapkan jajaran pengawas di sana. Kedua, menyiapkan infrastruktur, kantornya ada, tenaga sekretariat pendukungnya ada, otomatis ini berdampak pada anggaran,” jelasnya.

Baca juga: Bawaslu: KPU Tak Perbarui Data Pemilih Penghuni Lapas di 14 Provinsi

Lolly menegaskan bahwa apa pun keputusan politik itu, Bawaslu bakal siap. Sementara ini, sejumlah pemerhati menganggap bahwa revisi UU Pemilu sebaiknya dilakukan melalui peraturan pengganti perundang-undangan (perppu) yang diterbitkan Presiden.

Penerbitan perppu dianggap lebih masuk akal di tengah waktu yang mepet, di mana penyelenggaraan tahapan pemilu sudah dimulai sejak 14 Juni 2022 lalu, untuk melakukan revisi terbatas UU Pemilu.

Baca juga: Polda Metro Gelar Rapat dengan KPU dan Bawaslu, Bahas Pencegahan Pelanggaran Pemilu

“Mungkin kalau secara kantor enggak butuh biaya tinggi karena kita bisa pinjam hak guna pakai dari pemerintah daerah, bisa saja begitu. Tapi, kan kami tetap ada pengeluaran, minimal buat gaji pengawas harus keluar,” jelas Lolly.

“Tapi sekali lagi kami menunggu arah kebijakannya seperti apa,” imbuhnya.

Dapatkan update berita pilihan dan breaking news setiap hari dari Kompas.com. Mari bergabung di Grup Telegram "Kompas.com News Update", caranya klik link https://t.me/kompascomupdate, kemudian join. Anda harus install aplikasi Telegram terlebih dulu di ponsel.



Rekomendasi untuk anda
27th

Tulis komentarmu dengan tagar #JernihBerkomentar dan menangkan e-voucher untuk 90 pemenang!

Syarat & Ketentuan
Berkomentarlah secara bijaksana dan bertanggung jawab. Komentar sepenuhnya menjadi tanggung jawab komentator seperti diatur dalam UU ITE
Laporkan Komentar
Terima kasih. Kami sudah menerima laporan Anda. Kami akan menghapus komentar yang bertentangan dengan Panduan Komunitas dan UU ITE.

Terkini Lainnya

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Tanggal 11 Desember Hari Memperingati Apa?

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Bupati Bangkalan Abdul Latif Diborgol dan Kenakan Rompi Oranye KPK

Nasional
Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Bupati Bangkalan Abdul Latif Tiba di KPK, Bawa Koper dan Belum Diborgol

Nasional
Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Richard Eliezer Sebut Kesaksian Sambo Banyak yang Salah, Ini Rinciannya

Nasional
Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Terpidana Bom Bali 1 Umar Patek Bebas Bersyarat

Nasional
Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Sambo Ngaku Tak Ikut Tembak Brigadir J, Hakim: 5 Tembakan Bharada E, yang 2 Siapa?

Nasional
Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Periksa Anggota DPRD PPU, KPK Dalami Audit Penyertaan Modal ke Perusahaan Daerah

Nasional
Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Kutuk Bom Bunuh Diri Astanaanyar, Menag: Agama Bukan Dalih Melakukan Kekerasan

Nasional
KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

KUHP Baru: Aniaya Hewan Dipidana Penjara 1 Tahun atau Denda Maksimal Rp 10 Juta

Nasional
BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

BNPT Sebut Agus Sujatno adalah Napiter yang Tolak Program Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Ferdy Sambo Enggan Dianggap Tak Jujur dari Poligraf, Hakim: Biar Majelis yang Menilai

Nasional
Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Eks Napi Teroris jadi Pelaku Bom Bunuh Diri, BNPT Diminta Perkuat Deradikalisasi

Nasional
Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Ferdy Sambo Mengaku Dimarahi Putri Setelah Ceritakan Skenario Kematian Yosua

Nasional
Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Aktivis HAM Sebut Penjelasan KUHP soal Beda Penghinaan dan Kritik Tidak Jelas

Nasional
Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Wapres: Bom Bunuh Diri di Bandung Cederai Nilai Kemanusiaan dan Agama

Nasional
komentar di artikel lainnya
Close Ads
Verifikasi akun KG Media ID
Verifikasi akun KG Media ID

Periksa kembali dan lengkapi data dirimu.

Data dirimu akan digunakan untuk verifikasi akun ketika kamu membutuhkan bantuan atau ketika ditemukan aktivitas tidak biasa pada akunmu.

Lengkapi Profil
Lengkapi Profil

Segera lengkapi data dirimu untuk ikutan program #JernihBerkomentar.