Aksi Mendag Zulkifli Hasan Bagikan Minyak Goreng Sambil Kampanyekan Anaknya yang Berujung Teguran Jokowi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sosok Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan menuai sorotan usai ditegur oleh Presiden Joko Widodo.

Presiden mengingatkan Zulhas, begitu sapaan akrab Zulkifli, agar fokus menurunkan harga minyak goreng curah yang hingga kini masih tinggi di sejumlah daerah.

"Kalau Menteri Perdagangan yang paling penting urus seperti yang saya tugaskan kemarin. Bagaimana menurunkan harga minyak goreng menjadi Rp 14.000 atau di bawah Rp 14.000. Paling penting itu, tugas dari saya itu," kata Jokowi di Pasar Sukamandi, Subang, Jawa Barat, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Jokowi Minta Mendag Zulhas Fokus Bekerja: Urus yang Saya Tugaskan

Jokowi juga mewanti-wanti Mendag untuk rajin turun ke pasar-pasar dan memastikan supaya harga minyak goreng curah tak lebih dari Rp 14.000 per liter.

Presiden mengatakan, harga minyak goreng harus mampu dijangkau oleh masyarakat.

"Yang kita cek adalah minyak goreng curah agar harganya di angka Rp 14.000 di atau di bawahnya," tegasnya.

Lantas, apa yang sebenarnya disampaikan Zulhas hingga dia ditegur Jokowi?

Bagikan minyak goreng

Polemik ini bermula dari acara pasar murah minyak goreng Minyakita yang digelar Partai Amanat Nasional (PAN) di wilayah Kecamatan Teluk Betung Timur, Lampung, Sabtu (9/7/2022).

Zulhas yang merupakan Ketua Umum PAN hadir dalam acara tersebut. Hadir pula putri Zulhas, Futri Zulya Savitri.

Minyakita sendiri merupakan merek minyak goreng yang dimiliki pemerintah, dalam hal ini Kementerian Perdagangan (Kemendag). Pemerintah menetapkan harga Minyakita sebesar Rp 14.000 per liter.

Baca juga: Soal Zulhas bagi Migor Sambil Kampanye hingga Ditegur Jokowi, PAN: Itu Murni Kegiatan Partai

Di hadapan warga yang didominasi oleh ibu-ibu, Zulhas bertanya tujuan mereka datang ke pasar murah. Para ibu pun menjawab mereka ingin membeli Minyakita yang dijual dengan harga Rp 10.000 per 2 liter.

Zulhas lantas meminta para ibu menyimpan kembali uang mereka lantaran minyak tersebut sudah dibayar oleh putrinya, Futri.

Sebagai gantinya, ibu-ibu diminta untuk memilih Futri yang kelak akan mencalonkan diri sebagai anggota legislatif PAN Dapil Lampung 1 di Pemilu 2024.

“Sudah bawa uangnya (untuk beli minyak goreng)? Uangnya enggak usah, dikantongi aja. Rp 10.000 yang nanggung Futri. Kasih uangnya. Tapi nanti pilih Futri ya? Oke?" kata Zulhas dikutip dari Kompas TV.

Baca juga: Soal Zulhas Bagi-bagi Migor Sambil Kampanye hingga Ditegur Jokowi, PAN: Tak Ganggu Tugas Menteri

Zulhas lantas menjanjikan bahwa partainya akan kerap menggelar pasar murah jika warga memilih putrinya.

Sontak, pernyataan mantan Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI itu pun disambut meriah oleh warga yang hadir.

"Kalau pilih Futri nanti tiap 2 bulan ada deh (pasar murah) ginian. Cocok nggak?" ucap Zulhas disambut sorak sorai dan tepuk tangan warga.

Setelah memberikan sambutan, Zulhas bersama putrinya pun tampak membagi-bagikan minyak goreng ke warga yang hadir. 

Penjelasan PAN

Terkait ini, Wakil Ketua Umum PAN Viva Yoga Maula menjelaskan, kedatangan Zulhas ke acara pasar murah sedianya mewakili partai, bukan pemerintah. Sebab acara itu diinisiasi oleh PAN.

"Acara itu hari Sabtu, di mana para pegawai ASN di pemerintahan libur. Acara itu bukan acara pemerintahan, tetapi acara partai. Bang Zulkifli Hasan hadir selaku Ketua Umum PAN meninjau acara PAN, yaitu PANsar Murah," jelas Viva Yoga kepada Kompas.com, Senin (11/7/2022).

Foto tangkapan layar YouTube Kompas TV. Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan dan putrinya, Futri Zulya Savitri di acara pasar murah PAN di Lampung, Sabtu (9/7/2022).

Viva mengakui, Minyakita merupakan program Kementerian Perdagangan yang bertujuan untuk mendorong pengusaha-pengusaha minyak goreng memenuhi permintaan pasar domestik (Domestic Market Obligation/DMO) akan minyak.

Namun, dia membantah bahwa minyak goreng murah itu digunakan partainya untuk kepentingan politik.

Menurut Viva, PAN lebih dulu membeli minyak goreng kemasan Minyakita sebelum dibagikan ke warga Lampung dalam acara pasar murah.

"Minyak curah kemasan itu beli, tidak gratis. Dan dibagikan oleh Futri di daerah pemilihannya. Hal ini tentu sikap yang baik karena dapat memberi manfaat bagi ibu-ibu di dapilnya," tutur Viva.

Dikritik partai lain

Aksi Zulhas mengampanyekan putrinya ini pun menuai kritik dari banyak pihak, termasuk kalangan elite partai politik.

Wakil Ketua Umum (Waketum) Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Jazilul Fawaid misalnya, menilai tindakan Zulhas telah melewati batas, bahkan memalukan.

"Gini, mestinya tidak begitu ya. Mestinya. Kalau bahasa Jawa, ngono yo ngono, tapi ojo ngono. Artinya jangan keterlaluan," ujar Jazilul saat ditemui di Kantor KPU, Jakarta Pusat, Selasa (12/7/2022).

Baca juga: Zulhas Kampanye Pilih Anaknya, Jokowi Minta Fokus Kerja hingga Peringatan soal Etika Politik

Sebagai ketua umum partai politik, menurut Jazilul, Zulhas boleh saja berkampanye. Namun, seharusnya Menteri Perdagangan itu tahu batasan.

"Jangan begitu banget. Itu bisa bikin malu," tuturnya.

Partai Demokrat juga menilai Zulhas telah melakukan tindakan memalukan. Deputi Badan Pemenangan Pemilu (Bappilu) Partai Demokrat Kamhar Lakumani mengatakan, sebagai seorang menteri, tidak sepatutnya Zulhas berkampanye.

"Membagi-bagikan minyak goreng yang saat ini menjadi komoditi sensitif yang tengah ditangani Kemendag disertai ajakan untuk memilih putrinya pada Pilkada mendatang, tentunya hal yang memalukan dan tidak patut bagi seorang pejabat negara apalagi Menteri Perdagangan," kata Kamhar dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).

Menurut Kamhar, langkah Zulkifli itu dapat dianggap sebagai bentuk penyalahgunaan kekuasaan.

"Karena mendahulukan kepentingan pribadi di atas tugas," ujar dia.

Baca juga: PKB soal Zulhas Bagi-bagi Minyak Goreng Sambil Kampanye: Bikin Malu, Jangan Keterlaluan!

Sementara, Wakil Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Mulyanto menilai tindakan Zulhas tidak etis dan berpotensi menyalahgunakan jabatan.

Oleh karena itu, Mulyanto meminta presiden menegur sekaligus mengingatkan mantan Menteri Kehutanan itu tidak mengulangi perbuatannya di kemudian hari.

"Ini contoh yang tidak baik bagi publik dalam kerangka good governance. Dukungan publik kepada pemerintah akan lemah kalau ini terus dilakukan," kata Mulyanto dalam keterangannya, Selasa (12/7/2022).