Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
KILAS

Harga Pangan Melambung, Anggota Komisi IV DPR Minta Pemerintah Beri Perhatian Serius

Kompas.com - 08/07/2022, 18:30 WIB
Dwi NH,
A P Sari

Tim Redaksi

KOMPAS.com - Anggota Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia (RI) Andi Akmal Pasluddin mengatakan, melambungnya harga pangan di seluruh pelosok wilayah Indonesia bukan hanya menjadi persoalan Kementerian Pertanian (Kementan) semata.

Oleh karenanya, ia mengisyaratkan agar semua pihak dari berbagai elemen pemerintah untuk segera memberi perhatian serius.

“Persoalan harga pangan ini sudah menjadi persoalan multidimensi yang mesti melibatkan seluruh elemen pemerintah dalam menyelesaikannya,” ujar Akmal dalam keterangan tertulis yang Kompas.com terima, Jumat (8/7/2022).

Sebab, lanjut dia, kenaikan harga pangan tidak terjadi hanya karena persoalan produksi. Akan tetapi, faktor eksternal dan internal di Indonesia juga telah memberi kontribusi terhadap kenaikan harga pangan.

Menurut Akmal, apabila kenaikan harga pangan dibiarkan berlarut-larut maka akan mengguncang kondisi ekonomi masyarakat karena daya beli mereka semakin menurun.

Baca juga: Mengenal Sistem Ekonomi dan Jenis-Jenisnya

Tak hanya itu, legislator asal daerah pemilihan (dapil) Sulawesi Selatan (Sulsel) II itu menyebutkan bahwa harga pangan yang tinggi juga akan berdampak terhadap efek domino beruntut sehingga mempengaruhi sektor lain.

“Bahkan, Kementerian Keuangan (Kemenkeu) pun sudah memahami bahwa ada ancaman inflasi akibat meningkatnya harga pangan,” ucap Akmal.

Untuk mengelola manajemen krisis, lanjut dia, stok cadangan pangan harus menjadi kebijakan pemerintah.

Pemerintah diminta lebih teliti dan tidak salah langkah dalam mengelola stok. Sebab, negara sendiri masih kewalahan mengelola produksi.

“Oleh karena itu, manajemen stok mesti baik. Begitu pula dengan meningkatkan jumlah produksi beberapa komoditas bahan pangan yang potensial, seperti beras, cabai, bawang merah, telur, daging ayam, dan ikan, serta minyak goreng,” imbuh Akmal.

Baca juga: Harga Komoditas Tinggi, Penerimaan Pajak Tembus Rp 705,8 Triliun pada Mei 2022

Politisi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) itu mengungkapkan, selama tiga tahun terakhir produksi beras telah sesuai harapan.

Meskipun Indonesia memiliki pasokan pangan yang relatif aman, kata Akmal, hal itu tidak menjamin harga komoditas stabil.

Kenaikan harga pangan tersebut dibuktikan dengan kenaikan harga sebagian besar komoditas, terutama sembilan bahan pokok (sembako), seperti daging sapi, cabai, bawang merah, telur dan daging ayam, ikan, serta minyak goreng.

“Pada masa yang akan datang, pemerintah mesti dapat meningkatkan kemampuan petani Indonesia dengan alat, modal, hingga produk bibit. Dengan begitu, produk yang dihasilkan dapat bersaing, baik secara harga maupun kualitas,” jelas Akmal.

Peningkatan produksi pangan tersebut, lanjut dia, termasuk pada sektor pertanian, perikanan, dan peternakan.

Baca juga: Kunjungi Peternakan di Lombok yang Semua Sapinya Sembuh dari PMK, Wapres: Berkat Kegigihan Para Peternak

Ketiga hal tersebut harus menjadi leading sektor terhadap pengendalian pangan termasuk dalam tata niaga.

“Selama ini dalam menangani persoalan pangan antara kementerian teknis dan regulator sering bertabrakan sehingga tidak ada titik temu pangan,” ucap Akmal.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Baca tentang


Terkini Lainnya

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Eks Anak Buah SYL Beri Tip untuk Paspampres, Gratifikasi Disebut Jadi Kebiasaan

Nasional
TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

TPN Resmi Dibubarkan, Hasto Tegaskan Perjuangan Tetap Dilanjutkan

Nasional
Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Kelakar Jokowi soal Kemungkinan Pindah Parpol Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
 Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Gerindra Sebut Indonesia Negara Besar, Wajar Kementerian Diperbanyak

Nasional
Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Satu Pejabat Pemprov Malut Jadi Tersangka Baru Kasus Gubernur Abdul Ghani Kasuba

Nasional
RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

RI Ajukan Penyesuaian Pembayaran Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae ke Korsel, Kemenhan Jelaskan Alasannya

Nasional
 Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Prabowo Disebut Ingin Tambah Jumlah Kementerian, Jokowi Klaim Tak Beri Masukan

Nasional
Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Menag Bertolak ke Arab Saudi Cek Persiapan Ibadah Haji untuk Jemaah Indonesia

Nasional
Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang 'Toxic', Jokowi: Benar Dong

Luhut Ingatkan Prabowo Jangan Bawa Orang "Toxic", Jokowi: Benar Dong

Nasional
Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Ganjar Harap Buruknya Pilpres 2024 Tak Dikloning ke Pilkada

Nasional
Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Bea Cukai Jadi Sorotan Publik, Pengamat Intelijen: Masyarakat Harus Beri Dukungan untuk Perbaikan

Nasional
Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Hakim Agung Gazalba Saleh Didakwa Terima Rp 37 Miliar karena Kabulkan PK Eks Terpidana Megapungli di Pelabuhan Samarinda

Nasional
Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Ditanya soal Ikut Dorong Pertemuan Megawati-Prabowo, Jokowi Tersenyum lalu Tertawa

Nasional
Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Berhaji Tanpa Visa Haji, Risikonya Dilarang Masuk Arab Saudi Selama 10 Tahun

Nasional
Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Kuota Haji Terpenuhi, Kemenag Minta Masyarakat Tak Tertipu Tawaran Visa Non-haji

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com