“Kalau saya pribadi sebagai sekjen memang tidak mudah untuk bekerja sama dengan Partai Demokrat karena dalam berbagai dinamika politik menunjukkan hal itu," jelasnya.
Pernyataan Hasto ini tak direspons baik oleh Demokrat.
Ketua Badan Pemenangan Pemilu Partai Demokrat Andi Arief mengaku tak menyangka mendengar pernyataan Hasto.
Menurut dia, seharusnya PDI-P tak membeda-bedakan sikapnya dengan parpol lain.
“PDI-P tak mau berkoalisi dengan Demokrat dan PKS tentu bertabrakan dengan apa yang kita bayangkan,” ungkap Andi dalam keterangannya, Kamis (23/6/2022).
Baca juga: Diterpa Isu Keretakan, Pengamat Sebut Jokowi-Megawati-PDIP Saling Membutuhkan
“Terus terang kita sedang membayangkan PDI-P sepenuhnya mempraktikan toleransi, tidak diskriminatif dan gotong royong dalam membangun negeri yang demikian besar,” tutur dia.
Respons serupa juga disampaikan oleh PKS. Juru Bicara PKS Muhammad Kholid menilai bahwa pernyataan Hasto berlebihan.
"Tentunya kami sebagai sesama anak bangsa mengingatkan ada pepatah Jawa yang mengatakan, 'ngono yo ngono, tapi ojo ngono'. Janganlah terlalu berlebihan dalam bersikap," kata Kholid dalam keterangan videonya, Kamis (23/6/2022).
Kholid mengajak PDI-P untuk menunjukkan politik kebangsaan yang damai, sejuk, dan kolaboratif.
"Orang Jawa selalu mengatakan, 'adigang, adigung, adiguno'. Ketika kita memiliki kekuasaan, gunakanlah kekuasan itu dengan bijaksana," tuturnya.
Direktur Eksekutif Indonesia Political Opinion (IPO) Dedi Kurnia Syah menilai, jika Partai Nasdem berkoalisi dengan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat tidak akan menimbulkan perbedaan pandangan politik di partai koalisi pemerintahan.
Bahkan, menurutnya, Nasdem tidak akan lantas dikucilkan oleh partai koalisi meskipun partai itu nantinya jadi berkoalisi dengan dua partai oposisi yaitu PKS dan Demokrat.
"Koalisi yang dibentuk (Nasdem-Demokrat-PKS) tidak lantas Nasdem keluar dari koalisi pemerintah saat ini, tetapi itu untuk 2024. Sehingga tidak miliki pengaruh pada pemerintahan saat ini," kata Dedi dihubungi Kompas.com, Minggu (26/6/2022).
Sebaliknya, Dedi beranggapan justru Koalisi Indonesia Bersatu (KIB) bentukan Golkar-Partai Amanat Nasional (PAN)-Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang bisa mengancam soliditas koalisi pemerintah.