Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Mustakim
Jurnalis

Eksekutif Produser program talkshow Satu Meja The Forum dan Dua Arah Kompas TV

Manuver "King Maker"

Kompas.com - 22/06/2022, 18:05 WIB
Anda bisa menjadi kolumnis !
Kriteria (salah satu): akademisi, pekerja profesional atau praktisi di bidangnya, pengamat atau pemerhati isu-isu strategis, ahli/pakar di bidang tertentu, budayawan/seniman, aktivis organisasi nonpemerintah, tokoh masyarakat, pekerja di institusi pemerintah maupun swasta, mahasiswa S2 dan S3. Cara daftar baca di sini

Meski sudah bertemu sana sini, Surya Paloh dan Partai NasDem belum memutuskan partai mana yang akan diajak kerja sama.

Partai NasDem terlihat adem dengan berbagai intrik dan manuver politik. Alih-alih sibuk membangun koalisi, NasDem lebih memilih memutuskan dan menetapkan siapa saja sosok yang bakal diusung dan didukung dalam Pilpres yang akan digelar dua tahun mendatang.

Partai ini seolah ingin tes ombak dulu sebelum memutuskan akan bekerja sama dan berkoalisi dengan siapa.

Langkah Partai NasDem yang lebih memprioritaskan untuk menetapkan nama-nama yang akan diusung dalam Pilpres 2024 nanti dibanding membangun koalisi dinilai sebagai sebuah strategi.

Partai ini seolah ingin mengunci dan secara tidak langsung mengorkestrasi peta politik di negeri ini.

Poros baru

Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Amanat Nasional (PAN) dan Partai Golkar sudah membentuk Koalisi Indonesia Bersatu (KIB).

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai Gerindra juga kabarnya akan segera menjalin kerja sama. Namun, hingga saat ini Partai NasDem belum menentukan pilihan.

Meski sudah memutuskan dan menetapkan tiga nama, Partai NasDem tak bisa mengusung mereka sendiri dalam Pilpres 2024 nanti.

Pasalnya, perolehan suara Partai NasDem tak memenuhi ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden atau ‘presidential threshold’.

Pada Pemilu 2019 lalu, Partai NasDem hanya memperoleh 12,66 juta suara atau 9,05 persen total suara sah nasional.

Sementara, merujuk Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20 persen dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25 persen dari suara sah secara nasional pada pemilu anggota DPR sebelumnya.

Dengan perolehan suara kurang dari 20 persen perolehan kursi DPR RI, maka Partai Nasdem harus berkoalisi dengan partai lain agar dapat memenuhi ambang batas pencalonan presiden pada Pemilu 2024.

Kuat dugaan, Partai NasDem tak akan bergabung dengan koalisi yang sudah dibangun. Partai ini lebih memilih membangun poros sendiri.

Tentunya, dengan partai politik yang satu visi dan juga memiliki kesamaan preferensi terkait pasangan capres dan cawapres yang akan diusung dan didukung dalam Pilpres 2024.

Lalu, kira-kira partai mana yang akan diajak jalan bersama? Saksikan pembahasannya dalam talkshow Satu Meja The Forum, Rabu (22/6/2022), yang disiarkan langsung di Kompas TV mulai pukul 20.30 WIB.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Halaman:
Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Bakal Cek Tabung Gas, Zulhas: Benar Enggak Isinya 3 Kilogram?

Nasional
BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena 'Heatwave' Asia

BMKG: Suhu Panas Mendominasi Cuaca Awal Mei, Tak Terkait Fenomena "Heatwave" Asia

Nasional
Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang 'Online' dari Pinggir Jalan

Momen Unik di Sidang MK: Ribut Selisih Satu Suara, Sidang "Online" dari Pinggir Jalan

Nasional
Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk 'Presidential Club'...

Maksud di Balik Keinginan Prabowo Bentuk "Presidential Club"...

Nasional
Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Resistensi MPR Usai PDI-P Harap Gugatan PTUN Bikin Prabowo-Gibran Tak Dilantik

Nasional
“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com