Untuk Penyangga IKN, KSP Dorong Pengalihan Tiga Jalan Kabupaten Jadi Jalan Nasional

JAKARTA, KOMPAS.com - Kantor Staf Presiden (KSP) mendorong percepatan pembangunan sejumlah infrastruktur penyangga wilayah Ibu Kota Negara (IKN) Nusantara di Kalimantan Timur.

Hal ini disampaikan oleh Deputi I KSP Febry Calvin Tetelepta saat memimpin rapat koorinasi yang diikuti perwakilan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) serta Plt Bupati Penajam Paser Utara Hamdam, Rabu (22/6/2022).

"Ini proses yang panjang dan butuh sinkronisasi dari banyak pihak. Tapi kami dari KSP siap mendorong semua proses itu. Oleh sebab itu rapat koordinasi diharapkan mampu menghasilkan bahan-bahan yang bisa dilaporkan ke para pengambil kebijakan,” kata Febry dalam siaran pers, Rabu.

Baca juga: Kunker ke Kalimantan Timur, Jokowi Akan Tinjau Kembali Titik Nol IKN

Dalam rapat itu, KSP mendorong pengalihan tiga ruas jalan kabupaten untuk menjadi jalan nasional, yakni Jalan Rikok-Marindan dan Jalan Lingkar Temelow di Kecamatan Sepaku, serta Jalan Gunung Mulia-Sebakung Jaya di Kecamatan Babulu.

Harapannya, pengerjaan tiga ruas jalan tersebut dapat dipercepat oleh Direktorat Jenderal Bina Marga Kementerian PUPR.

Selain itu, pemerintah pusat mengusulkan agar pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang tersendat sejak tahun 2018 kembali dilanjutkan oleh Direktorat Jenderal Sumber Daya Air Kementerian PUPR.

Menurut Febry, bendungan itu mesti dilanjutkan meski ketersediaan air baku dari instalasi Kementerian PUPR melalui Bendungan Sepaku Semoi dan intake Sungai Sepaku sudah mencukupi keburuhan di wilayah IKN.

“Maka kenapa tidak disiapkan juga? Sehingga kebutuhan air bagi masyarakat sekitar IKN sudah bisa terjamin terpenuhi,” ujar Febry.

Baca juga: Problematika Ibu Kota Nusantara: Patok Sudah Terpasang, Sosialisasi Tak Kunjung Datang...

Adapun pembangunan Bendungan Lawe-Lawe yang dimulai pada 2014 berhenti pada November 2017 karena keterbatasan fiskal Pemerintah Kabupaten Penajam Paser Utara.

Febry berharap, pembangunan bendungan ini dapat diselesaikan melalui kewenangan pemerintah pusat.