Jelang Idul Adha, Sekjen Gerindra Usul Pemerintah Tetapkan PMK Sebagai Pandemi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sekretaris Jenderal Partai Gerindra Ahmad Muzani mengusulkan agar penyakit mulut dan kuku (PMK) yang menyerang sapi-sapi milik peternak di Tanah Air ditetapkan pemerintah sebagai pandemi.

Sebab, penyakit itu dinilai semakin meresahkan dan membutuhkan respons cepat pemerintah dalam menanganinya.

"Kami berharap pemerintah bisa memberi perhatian dalam penanganan masalah ini secara serius. Misalnya dengan membentuk satgas penanganan PMK dan memberi bantuan bagi mereka untuk memperkecil beban kerugian akibat wabah PMK," kata Muzani dalam keterangannya, Rabu (8/6/2022).

"Karena itu menetapkan ini sebagai sebuah pandemi adalah cara yang dimungkinkan agar konsentrasi penangan lebih fokus," lanjutnya.

Baca juga: Antisipasi Stok Sapi Kurang karena PMK, Balikpapan Datangkan 5.600 Ekor Kambing

Ia mengatakan, penyakit ini telah tersebar di 18 provinsi dan 127 kabupaten/kota berdasarkan data Kementerian Pertanian per 2 Juni 2022.

Fakta itu, lanjut Muzani, harus dijadikan pertimbangan pemerintah agar lebih serius menangani masalah PMK.

Di sisi lain, PMK juga telah merugikan para peternak karena ratusan sapi mereka mati. Selain itu masih banyak lagi terjangkit PMK, namun tidak tertangani.

"Para peternak rakyat kita sedang terpuruk. Mereka harus menanggung kerugian karena sapi yang mati dan terpapar PMK," jelasnya.

Ketua Fraksi Gerindra DPR itu mengatakan, tindakan penanganan PMK harus segera dilakukan mengingat tak lama lagi masyarakat akan merayakan Idul Adha.

Menurutnya, jumlah hewan ternak yang diperlukan untuk memenuhi ibadah kurban sangat besar.

Baca juga: Kasus PMK Merebak, Pedagang Resah, Pasar Sapi Terbesar di Madura Sepi Pembeli

"Dan harus dipastikan bahwa hewan kurban seperti sapi, kerbau, dan kambing harus sehat dan bebas PMK. Sebab, daging kurban setelah disembelih akan dikonsumsi oleh masyarakat," ujarnya.

Oleh karena itu, semua pihak diminta memastikan bahwa daging kurban yang akan dikonsumsi benar-benar steril.

"Sapi-sapi yang teridentifikasi PMK harus dipastikan tidak dijadikan sebagai hewan kurban. Karena itu Fraksi Gerindra mengusulkan agar pemerintah mengganti kerugian petani yang sapi-sapinya terjangkit PMK," terangnya.

Lebih lanjut, Muzani menilai harus ada pengobatan masif agar sapi-sapi aman dari PMK.

Termasuk, kata dia, penyemprotan kandang secara masal harus dilakukan.