Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Istilah Cebong dan Kadrun Perlu Diakhiri untuk Kurangi Polarisasi Politik

Kompas.com - 06/06/2022, 10:07 WIB
Mutia Fauzia,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Survei Litbang Kompas menunjukkan, salah satu upaya yang tergolong mudah dilakukan untuk mengurangi polarisasi atau keterbelahan politik yang terjadi sejak Pilpres 2019 adalah berhenti menggunakan istilah cebong dan kampret/kadrun.

Sebanyak 84,6 persen responden yang terlibat di dalam survei menyatakan hal tersebut.

Peneliti Litbang Kompas Gianie mengatakan, istilah tersebut perlu berhenti digunakan, baik untuk percakapan di dunia nyata maupun di dunia maya.

"Saling percaya dan saling menghormati antarsesama akan tumbuh bila siapa pun tidak menghakimi orang lain dengan kedua label tersebut," tulis dia, seperti dikutip Harian Kompas, Senin (6/6/2022).

Baca juga: Litbang Kompas: 79 Persen Responden Menilai Keterbelahan sejak Pilpres 2019 Merusak Demokrasi

Sebagai informasi, berdasarkan hasil survei yang sama terungkap, publik secara umum menilai hubungan antara dua kubu yang berseberangan politik sejak Pilpres 2019 belum membaik hingga saat ini.

Hal tersebut tergambar dari banyaknya responden yang menilai hubungan kedua kubu yang berseberangan pada pilpres yang lalu tersebut justru memburuk, bukannya kian baik.

Sebanyak 40,3 persen responden dalam jajak pendapat Kompas yang dilakukan pada akhir Mei 2022 menyebutkan, hubungan antara kedua kubu semakin buruk. Meski di sisi lain, sebanyak 45 persen responden menilai hubungan antara kedua kubu sudah semakin baik.

"Secara umum, publik menilai saat ini hubungan antara dua kubu yang berseberangan politik sejak Pilpres 2019 belum membaik," tulis Gianie.

Baca juga: Buzzer hingga Hoaks Jadi Penyebab Kian Runcingnya Polarisasi Politik Sejak Pilpres 2019

Sebagian besar responden menilai hal utama yang membuat polarisasi atau keterbelahan antarkubu yang berbeda pilihan politik sejak Pilpres 2019 kian meruncing adalah orang-orang yang secara sadar memperkeruh situasi.

Hal tersebut disampaikan oleh 36,3 persen responden.

Pada hasil survei Litbang Kompas tersebut ditunjukkan, orang-orang yang memperkeruh situasi secara sadar termasuk di dalamnya influencer, buzzer, atau provokator.

"Mereka ada di kedua kubu yang aktif memproduksi konten-konten di media sosial yang memancing respons negatif. Saling klaim prestasi tokoh yang mereka bela sama mudahnya dengan menafikan atau tidak menghargai kerja tokoh dari kubu lawan," jelas Gianie.

Baca juga: Litbang Kompas: Hubungan Kubu yang Berseberangan Politik sejak Pilpres 2019 Belum Membaik

Adapun pengumpulan pendapat oleh Litbang Kompas dilakukan melalui telepon pada 24-29 Mei 2022.

Sebanyak 1.004 responden berusia minimal 17 tahun dari 34 provinsi diwawancarai.

Sampel ditentukan secara acak dari responden panel Litbang Kompas sesuai proporsi jumlah penduduk di tiap provinsi.

Adapun dengan metode ini, tingkat kepercayaan sebesar 95 persen, nirpencuplikan penelitian ± 3,09 persen dalam kondisi penarikan sampel acak sederhana.

Meskipun demikian, kesalahan di luar pencuplikan sampel dimungkinkan terjadi.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Niat Gibran Ingin Konsultasi dengan Megawati soal Kabinet Dimentahkan PDI-P

Nasional
SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

SBY Doakan dan Dukung Prabowo Sukses Jaga Keutuhan NKRI sampai Tegakkan Keadilan

Nasional
'Presidential Club', 'Cancel Culture', dan Pengalaman Global

"Presidential Club", "Cancel Culture", dan Pengalaman Global

Nasional
Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Hari Ini, Hakim Agung Gazalba Saleh Mulai Diadili di Kasus Gratifikasi dan TPPU

Nasional
Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang 'Toxic' ke Dalam Pemerintahan

Respons Partai Pendukung Prabowo Usai Luhut Pesan Tak Bawa Orang "Toxic" ke Dalam Pemerintahan

Nasional
Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Bongkar Dugaan Pemerasan oleh SYL, KPK Hadirkan Pejabat Rumah Tangga Kementan

Nasional
Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Soal Maju Pilkada DKI 2024, Anies: Semua Panggilan Tugas Selalu Dipertimbangkan Serius

Nasional
Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Kloter Pertama Jemaah Haji Indonesia Dijadwalkan Berangkat 12 Mei 2024

Nasional
Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Saat Jokowi Sebut Tak Masalah Minta Saran Terkait Kabinet Prabowo-Gibran...

Nasional
'Presidential Club' Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

"Presidential Club" Ide Prabowo: Dianggap Cemerlang, tapi Diprediksi Sulit Satukan Jokowi-Megawati

Nasional
[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

[POPULER NASIONAL] Masinton Sebut Gibran Gimik | Projo Nilai PDI-P Baperan dan Tak Dewasa Berpolitik

Nasional
Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com