[POPULER NASIONAL] Sinyal Prabowo Enggan Koalisi dengan AHY | KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta

JAKARTA, KOMPAS.com - Berita tentang perkiraan apakah pernyataan Ketua Umum Partai Gerindra Prabowo Subianto yang berharap calon presiden 2024 harus punya pengalaman menjadi yang terpopuler.

Kemudian Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yang melakukan tangkap tangan terhadap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti menjadi berada di posisi kedua berita terpopuler.

1. Sebut Calon Presiden Harus Berpengalaman, Prabowo Enggan Koalisi dengan AHY?

Direktur Lembaga Kajian Politik Nusakom Pratama Ari Junaedi menilai, kecil kemungkinan Partai Gerindra akan berkoalisi dengan Partai Demokrat di Pemilu 2024. Sebab, Demokrat sejauh ini menjagokan ketua umumnya, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) di bursa pemilu presiden (pilpres).

Sementara, Prabowo tegas mengatakan bahwa calon presiden harus sosok yang berpengalaman.

Baca juga: Bertemu Prabowo, Surya Paloh Sempat Bertanya Niatnya Mau Jadi Capres Lagi

"Pernyataan Prabowo yang menyebut capres mendatang harus berpengalaman dan tidak harus dirinya sebetulnya bisa dimaknai Prabowo dan Gerindra tidak akan berkoalisi dengan Demokrat mengingat AHY adalah capres yang digadang-gadang Demokrat memang belum berkecimpung di birokrasi," kata Ari kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

2. KPK Tangkap Eks Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti

Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melakukan operasi tangkap tangan di wilayah Yogyakarta. Dalam kegiatan itu, KPK menangkap mantan Wali Kota Yogyakarta Haryadi Suyuti.

“Saat ini KPK sedang melakukan tangkap tangan di wilayah Yogyakarta,” ujar Ketua KPK Firli Bahuri kepada Kompas.com, Kamis (2/6/2022).

“(KPK tangkap) saudara HS (Haryadi Suyuti),” ujar dia.

Tribun Jabar/Gani Kurniawan Ilustrasi KPK.

Kendati demikian, Firli belum dapat menyampakan kasus apa yang menjerat eks Wali Kota Yogyakarta itu. Ia meminta masyarakat untuk bersabar menunggu kerja tim penyidik KPK.

“Sampai saat ini rekan-rekan kami masih bekerja dan tolong diberikan waktu untuk menuntaskannya,” papar Firli.

“Pada saatnya nanti KPK akan menyampaikan ke publik dan rekan-rekan media,” ucapnya.

3. Polri Dinilai Nekat jika Tetap Pertahankan AKBP Brotoseno

Keputusan Polri yang mempertahankan Ajun Komisaris Besar Polisi (AKBP) Raden Brotoseno yang merupakan mantan narapidana korupsi tetap berdinas sebagai polisi dinilai langkah nekat.

Menurut ahli psikologi forensik Reza Indragiri Amriel, sebelum Polri memutuskan tetap mempertahankan Brotoseno sebagai anggota, seharusnya terlebih dulu mengambil langkah penilaian risiko (risk assessment). Hal itu dilakukan buat menilai sejauh mana sang polisi bermasalah akan berpotensi kembali mengulangi kejahatannya.

"Kalau hasil risk assessment ternyata menyimpulkan bahwa risiko residivismenya tinggi, maka sungguh pertaruhan yang terlalu mahal bagi Polri untuk mempertahankan personelnya tersebut. Terlebih ketika yang bersangkutan ditempatkan di posisi-posisi strategis yang memungkinkan ia menyalahgunakan lagi kewenangannya," kata Reza dalam keterangan pada Rabu (1/6/2022).

Foto Tribunnews.com AKBP Raden Brotoseno.

"Jadi, pantaslah kita waswas bahwa personel dimaksud akan melakukan rasuah lagi nantinya," ucap Reza.

Secara terpisah, menurut pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fickar Hadjar, jika Polri tetap mempertahankan Brotoseno yang merupakan mantan napi korupsi maka bakal berdampak terhadap kredibilitas lembaga.

"Menurut saya, dengan tidak memberhentikan, maka ini akan menurunkan citra dan kredibilitas kepolisian sebagai lembaga publik atau negara. Saya kira ini harus menjadi perhatian presiden atau pemerintah dalam rangka menjaga kredibilitas pemerintahan," ucap Abdul.