Profil Lengkap Penjabat Gubernur Banten, Sulbar, dan Papua Barat yang Baru Dilantik

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari ini, Kamis (12/5/2022), Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian melantik lima penjabat (Pj) gubernur untuk 5 provinsi.

Mereka akan menggantikan lima gubernur yang masa jabatannya berakhir pada hari ini.

Mereka yang dilantik adalah Komjen (Purn) Paulus Waterpauw sebagai Penjabat Gubernur Papua Barat, Sekretaris Daerah Banten Al Muktabar sebagai Penjabat Gubernur Banten, Direktur Jenderal Mineral dan Batubara Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Ridwan Jamaludin sebagai Penjabat Gubernur Bangka Belitung.

Kemudian, Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kemendagri Akmal Malik sebagai Penjabat Gubernur Sulawesi Barat serta Staf Ahli Bidang Budaya Sportivitas Menteri Pemuda dan Olahraga (Menpora) Hamka Hendra Noer sebagai Penjabat Gubernur Gorontalo.

Baca juga: Dilantik, Lima Penjabat Gubernur Resmi Bertugas

Berikut ini adalah profil dari Pj Gubernur Banten, Sulawesi Barat, dan Papua Barat.

1. Paulus Waterpauw

Paulus Waterpauw akan menggantikan posisi Dominggus Mandacan yang masa jabatannya habis pada 12 Mei 2022.

Paulur adalah seorang purnawirawan perwira tinggi Polri yang dilantik menjadi Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan (BNPP) Kementerian Dalam Negeri oleh Tito pada 22 Oktober 2021 lalu.

Sebelum menduduki jabatan di Kemendagri, Paulus pernah menduduki posisi Kepala Badan Intelijen dan Keamanan (Kabaintelkam) Polri. Saat menjabat Kabaintelkam dia diberi kenaikan pangkat menjadi Komisaris Jenderal (Komjen) atau perwira bintang tiga Polri.

Dokumen Divisi Humas Polri Pelantikan Komjen Paulus Waterpauw sebagai Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan di Badan Nasional Pengelolaan Perbatasan Kementerian Dalam Negeri, Kamis (21/10/2021).

Sebelum menjadi Kabaintelkam, Paulus pernah menjabat sebagai Kapolda Papua dengan pangkat Inspektur Jenderal. Paulus lahir pada 25 Oktober 1963 di Fakfak, Papua Barat.

Saat berusia 10 tahun, Paulus pindah ke Surabaya, Jawa Timur. Dia menyelesaikan pendidikan di Akademi Kepolisian Republik Indonesia (Akpol) pada 1987.

Saat lulus dari Akpol, Paulus mengawali karier di Polresta Surabaya Timur. Pada 2 Desember 1992, Paulus lantas diberi jabatan sebagai Kasat Intelpam Polres Mojokerto.

Dia juga pernah berdinas sebagai Kasat Ops Puskodalops Polda Kalimantan Tengah pada 27 Desember 1997.

Sebelum ditugaskan ke tanah kelahirannya, Paulus pernah ditugaskan berdinas di DKI Jakarta. Pada 2000, Paulus pernah menjadi Kapolsek Menteng, Jakarta Pusat. Karena piawai dalam bidang intelijen, Paulus ditugaskan ke tanah kelahirannya Papua.

Baca juga: Perjalanan Al Muktabar Sebelum Dipilih Jadi Penjabat Gubernur Banten: Pernah Diberhentikan Lalu Dimaafkan Wahidin

Dia kemudian menjabat sebagai Kapolres Mimika (2002), dan tiga tahun kemudian menjadi Kapolres Jayapura (2005).

Karier Paulus moncer hingga dilantik menjadi Kapolda Papua Barat pada 2014. Lantas pada 2017, Paulus dilantik menjadi Kapolda Sumatera Utara (Sumut).

Setahun setelah menjadi Kapolda Sumut, Paulus ditarik menjadi Analis Kebijakan Utama bidang Sespimti Sespim Lemdiklat Polri. Pada September 2019, Paulus kembali dilantik sebagai Kapolda Papua Barat menggantikan Irjen Rudolf Albert Rodja.

2. Al Muktabar

Sebelum dilantik menjadi Pj Gubernur Banten menggantikan Wahidin Halim, Al Muktabar menjabat sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Provinsi Banten.

Menurut laman Pemerintah Provinsi Banten, Al Muktabar menempuh pendidikan S1 di Jurusan Ilmu Sosial dan Politik Universitas Bengkulu dan lulus pada 1989.

Dia kemudian lantas melanjutkan studi S2 di Jurusan Ketahanan Nasional Universitas Gadjah Mada (UGM) dan meraih gelar magister pada 1996.

Gelar magister juga diraih Muktabar dari Polytechnic Institute of New York tahun 1998. Adapun gelar master diperolehnya tahun 2004 dari Program Studi Administrasi Negara Universitas Padjadjaran, dan tahun 2006 dari The Florida State University.

Dokumentasi Pemprov Banten Sekertaris Daerah Provinsi Banten Al Muktabar mengundurkan diri dari jabatannya

Sebelum menjadi Sekda Provinsi Banten, Muktabar lebih dulu menjadi pejabat di Kemendagri.

Muktabar resmi menjabat sebagai Sekda Banten pada 27 Mei 2019 setelah dilantik oleh Gubernur Banten Wahidin Halim berdasarkan Surat Keputusan Presiden RI Nomor 52/TPA tahun 2019.

Perjalanan Muktabar sebagai Sekda Provinsi Banten terbilang tidak mulus. Pada 22 Agustus 2021, Muktabar tiba-tiba dikabarkan mengundurkan diri dari jabatannya.

Kepala BKD Provinsi Banten Komarudin kala itu menampik bahwa pengunduran diri Muktabar karena adanya perselisihan dengan Wahidin Halim.

"Jadi beliau secara tertulis mengajukan permohonan pindah ke Kemendagri, kembali ke instansi asal. Melalui surat tanggal 22 Agustus 2021," kata Komarudin.

Baca juga: Jelang Pelantikan Penjabat Gubernur Papua Barat, Ini Pesan Kapolda pada Warga

Sebelum surat permohonan diteken oleh Presiden Jokowi, Muktabar untuk sementara ditempatkan sebagai staf biasa di Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Provinsi Banten. Namun, pada 16 Februari 2022, Muktabar secara mengejutkan menggugat Gubernur Banten Wahidin Halim ke Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Serang.

Gugatan itu dilayangkan karena Muktabar merasa tidak pernah mengajukan surat pengunduran diri sebagai Sekda Banten.

Singkat cerita, Wahidin Halim memutuskan akan menarik surat pemberhentian Sekda Provinsi Banten Muktabar ke Kemendagri. Muktabar pun menjabat kembali sebagai Sekda Banten definitif sejak 23 Februari 2022.

3. Akmal Malik

Akmal dilantik menjadi Pj Gubernur Sulawesi Barat menggantikan Muhammad Ali Baal Masdar yang masa jabatannya habis.

Akmal sebelumnya menjabat sebagai Direktur Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.

Sebagaimana diberitakan Tribunnews.com, Akmal lahir di Pulau Punjung, Dharmasraya, Sumatera Barat, 16 Maret 1970.

Dok Puspen Kemendagri Dirjen Otda Kemendagri Akmal Malik dalam peluncuran aplikasi e-Perda, Rabu (9/3/2022).

Akmal kemudian menempuh pendidikan di Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN).

Dia lalu melanjutkan studi dengan meraih gelar magister dari Universitas Indonesia (UI).

Akmal bergabung dengan Kemendagri khususnya Ditjen Otonomi Daerah sejak tahun 2014 di Subbag Kepegawaian pada Bagian Perundang-Undangan dan Kepegawaian Sekretaris Ditjen Otonomi Daerah.

Dia sempat menjadi sekretaris Ditjen Otonomi Daerah selama 2018-2019. Akmal juga pernah menjabat sebagai Pelaksana tugas (Plt) Dirjen Otonomi Daerah hingga akhirnya menjadi direktur jenderal.

(Editor : Fitria Chusna Farisa)