Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Usai Audiensi dengan Demonstran, Pimpinan DPR Janjikan Panggil Mendag Lutfi ke Senayan

Kompas.com - 21/04/2022, 17:51 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Sejumlah perwakilan demonstran mengadakan pertemuan dengan dua pimpinan DPR, yakni Wakil Ketua DPR Sufmi Dasco Ahmad dan Wakil Ketua DPR Rachmat Gobel.

Hal ini terjadi saat demonstrasi masih berlangsung di depan gedung DPR, Jalan Gatot Subroto, Jakarta, Kamis (21/4/2022) sore.

Perwakilan demonstran itu diterima masuk ke dalam gedung DPR. Mereka lalu diarahkan ke sebuah ruangan untuk mengadakan audiensi dengan Dasco dan Gobel.

Pertemuan berlangsung lebih kurang 30 menit. Usai audiensi, pimpinan DPR dan perwakilan demonstran menemui awak media untuk memberikan keterangan.

Baca juga: Datang dari Bogor ke Gedung DPR demi Ikut Demo, Emak-emak: Kita yang Waras Harus Terjun Langsung

Lalu apa isi audiensi tersebut?

Dasco mengungkapkan, DPR menerima masukan dari demonstran. Masukan itu juga disebut akan disampaikan kepada pemerintah.

Ia mengatakan, demonstrasi pada hari ini terdiri dari gabungan aliansi buruh bernama Gerakan Buruh Bersama Rakyat (GEBRAK) dan Aliansi Mahasiswa Indonesia (AMI).

"Ada beberapa hal yang kami diskusikan dengan kawan-kawan untuk kemudian (jadi) masukan kami di DPR, untuk nanti kita share ke teman-teman dan juga tentunya kepada pemerintah," kata Dasco di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Kamis.

Sementara itu, Rachmat Gobel mengatakan, gerakan massa ini menuntut sejumlah hal di antaranya soal omnibus law Undang-Undang Cipta Kerja (UU Ciptaker) hingga persoalan kebutuhan bahan pokok yang mengalami kenaikan menjelang Lebaran.

Baca juga: Pakai Baju Adat Layaknya Kartini Saat Demo di Gedung DPR/MPR, Massa Aksi: Perjuangan itu Susah

"Ya yang dituntut seperti yang disampaikan waktu lalu, soal omnibus law, mengenai penurunan harga kebutuhan pokok, apalagi menjelang Lebaran ini. Dan hal-hal lain menyangkut pendidikan juga," tutur Gobel.

Gobel menegaskan bahwa DPR juga akan memanggil Menteri Perdagangan Muhammad Lutfi ke Komisi VI untuk menjelaskan kondisi bahan kebutuhan pokok menjelang lebaran.

Adapun hal tersebut sebagai respons kritik dan masukan dari para demonstran terhadap DPR.

"Iya jadi memang Komisi VI akan mengundang Mendag dalam rapat kerja untuk membahas bagaimana situasi update dari pada pendistribusian dan keberadaan bahan pokok di pasar. Di samping membahas tentu hal-hal yang lain," imbuh politisi Nasdem itu.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Gelar Halalbihalal, MUI Gaungkan Pesan Kemanusiaan untuk Korban Genosida di Gaza

Nasional
Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Perjalanan BIN 6 Kali Berganti Nama, dari Brani hingga Bakin

Nasional
'Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit'

"Prabowo Banyak Dikritik jika Tambah Kementerian, Baiknya Jaga Kebatinan Rakyat yang Sedang Sulit"

Nasional
Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Pengamat Nilai Putusan MK Terkait Sengketa Pilpres Jadi Motivasi Kandidat Pilkada Berbuat Curang

Nasional
PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

PPP Papua Tengah Klaim Pegang Bukti Kehilangan 190.000 Suara pada Pileg 2024

Nasional
Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Koarmada II Kerahkan 9 Kapal Perang untuk Latihan Operasi Laut Gabungan 2024, Termasuk KRI Alugoro

Nasional
Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Kandidat Versus Kotak Kosong pada Pilkada 2024 Diperkirakan Bertambah

Nasional
Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Rencana Prabowo Bentuk 41 Kementerian Dinilai Pemborosan Uang Negara

Nasional
Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Di MIKTA Speakers’ Consultation Ke-10, Puan Suarakan Urgensi Gencatan Senjata di Gaza

Nasional
KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

KPK Sebut Kasus Gus Muhdlor Lambat Karena OTT Tidak Sempurna

Nasional
TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

TNI AL Ketambahan 2 Kapal Patroli Cepat, KRI Butana-878 dan KRI Selar-879

Nasional
Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Sejarah BIN yang Hari Ini Genap Berusia 78 Tahun

Nasional
Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Presiden Jokowi Bakal Resmikan Modeling Budidaya Ikan Nila Salin di Karawang Besok

Nasional
Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Di Forum MIKTA Meksiko, Puan Bahas Tantangan Ekonomi Global hingga Persoalan Migran

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Gibran Ingin Konsultasi Kabinet ke Megawati, Pengamat: Itu Hak Presiden, Wapres Hanya Ban Serep

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com