Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

MKD Verifikasi Laporan terhadap Masinton soal Luhut "Brutus Istana"

Kompas.com - 19/04/2022, 16:09 WIB
Ardito Ramadhan,
Krisiandi

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Mahkamah Kehormatan Dewan (MKD) DPR memverifikasi laporan yang dilayangkan Koordinator Relawan Indonesia Bersatu Risman Hasibuan terhadap anggota DPR Masinton Pasaribu.

Wakil Ketua MKD DPR Habiburokhman mengatakan, verifikasi dilakukan untuk memastikan laporan tersebut telah memenuhi syarat formil atau tidak.

"Laporannya kemarin saya cek sudah masuk, tapi saat ini tim Sekretariat MKD dan tenaga ahli sedang memverifikasi laporan tersebut untuk memastikan apakah menenuhi syarat formil atau tidak," kata Habiburokhman di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (19/4/2022).

Baca juga: Masinton dan Jejak Tuduhan Brutus

Habiburokhman menjelaskan, syarat formil yang harus dipenuhi antara lain identitas pengadu, pasal yang dituduhkan, dan badan hukum yang digunakan jika pengaduan mengatasnamakan badan hukum.

Politikus Partai Gerindra itu menuturkan, jika syarat formil tidak terpenuhi, pengadu memiliki waktu 14 hari untuk melangkapinya.

"Dalam waktu 14 hari kalau tidak dilengkapi ya tidak bisa ditindaklanjuti. Kalau dilengkapi dalam waktu 14 hari syarat formil maka kami akan mengadakan rapat pleno," ujar Habiburokhman.

Ia mengatakan, dalam rapat pleno nanti, MKD akan membahas sejumlah hal. Pertama, apakah pengadu tersebut memiliki kedudukan hukum atau kepentingan dalam menyampaikan aduan.

Kedua, apakah perbuatan yang dituduhkan dilakukan dalam kapasitas sebagai anggota DPR. Ketiga, apakah perbuatan tersebut menimbulkan dampak yang besar seperti kegaduhan atau kericuhan.

"Keempat, apakah sudah ada semacam komunikasi mediasi antara para pihak. Itu yang akan jadi bahan pembicaraan ketika rapat pleno apabila syarat-syarat formilnya terpenuhi," kata Habiburokhman.

Diberitakan sebelumnya, pada Senin (18/4/2022) kemarin, Risman melaporkan Masinton ke MKD DPR karena dinilai melontarkan narasi yang menyerang Luhut.

"Beliau melontarkan bahasa yang tidak beretika, menyerang yang namanya Bapak LBP (Luhut Binsar Pandjaitan) yang kita tahu beliau adalah pembantu presiden," kata Risman, Senin.

Risman menjelaskan, laporan itu didasari oleh pernyataan Masinton yang menyebut Luhut sebagai "Brutus Istana" dalam sebuah wawancara dengan stasiun televisi nasional.

Baca juga: Perkara Brutus Istana yang Buat Masinton Pasaribu Dilaporkan ke MKD

Luhut, kata Risman, disebut Masinton juga sebagai dalang dari wacana presiden tiga periode.

"Apalagi beliau berjasa besar membantu Pak Jokowi. Kalau dalam hal Brutus, Brutus apa, kan dia harus punya bukti juga Brutus yang disampaikan itu apa penafsiran Brutus-nya," kata Risman.

"Apalagi dia (Masinton) menyampaikan dia (LBP) adalah dalang ide Jokowi tiga periode. Padahal, itu kan dia mendengar aspirasi di bawah dan dalam hal ini disampaikan kepada Pak Presiden," sambungnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 8 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
 PAN Nilai 'Presidential Club' Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

PAN Nilai "Presidential Club" Sulit Dihadiri Semua Mantan Presiden: Perlu Usaha

Nasional
Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Gibran Ingin Konsultasi ke Megawati untuk Susun Kabinet, Politikus PDI-P: Itu Hak Prerogatif Pak Prabowo

Nasional
LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir 'Game Online' Bermuatan Kekerasan

LPAI Harap Pemerintah Langsung Blokir "Game Online" Bermuatan Kekerasan

Nasional
MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

MBKM Bantu Satuan Pendidikan Kementerian KP Hasilkan Teknologi Terapan Perikanan

Nasional
PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

PAN Siapkan Eko Patrio Jadi Menteri di Kabinet Prabowo-Gibran

Nasional
Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Usai Dihujat Karena Foto Starbucks, Zita Anjani Kampanye Dukung Palestina di CFD

Nasional
Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Kemenag: Jangan Tertipu Tawaran Berangkat dengan Visa Non Haji

Nasional
'Presidential Club' Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

"Presidential Club" Dinilai Bakal Tumpang Tindih dengan Wantimpres dan KSP

Nasional
Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Soal Presidential Club, Pengamat: Jokowi Masuk Daftar Tokoh yang Mungkin Tidak Akan Disapa Megawati

Nasional
Gaya Politik Baru: 'Presidential Club'

Gaya Politik Baru: "Presidential Club"

Nasional
Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Kemenag Rilis Jadwal Keberangkatan Jemaah Haji, 22 Kloter Terbang 12 Mei 2024

Nasional
Luhut Minta Orang 'Toxic' Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Luhut Minta Orang "Toxic" Tak Masuk Pemerintahan, Zulhas: Prabowo Infonya Lengkap

Nasional
PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat 'Presidential Club'

PDI-P Yakin Komunikasi Prabowo dan Mega Lancar Tanpa Lewat "Presidential Club"

Nasional
Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Zulhas: Semua Mantan Presiden Harus Bersatu, Apalah Artinya Sakit Hati?

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com