Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Pimpinan Komisi VIII: Negara Wajib Memerhatikan Guru Mengaji

Kompas.com - 14/04/2022, 19:36 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Wakil Ketua Komisi VIII DPR Ace Hasan Syadzily menilai, negara melalui pemerintah mesti memerhatikan nasib para guru mengaji yang memiliki peran sangat penting dalam masyarakat, terutama di pelosok daerah.

"Walaupun saya yakin bahwa mereka menjalankan perannya tersebut dengan ikhlas dan tanpa pamrih, namun tentu negara memiliki kewajiban untuk memerhatikan mereka," kata Ace saat dihubungi Kompas.com, Kamis (14/4/2022).

Ace menuturkan, guru mengaji memiliki peran strategis di tengah masyarakat dengan mengajarkan baca tulis Al Quran, memberi siraman rohani, dan meningkatkan spiritualitas masyarakat.

Baca juga: Kisah Guru Ngaji Iskandarsyah, Bangun Tempat Mengajar dengan Berutang, Kini Punya 90 Murid

Guru mengaji juga menjadi tempat bagi masyarakat untuk bertanya mengenai berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat.

"Tekad yang dimiliki mereka adalah mengajar dan memanfaatkan ilmu keagamaan di masyarakat," ujar politikus Partai Golkar itu.

Namun, Ace mengatakan, sebagian guru mengaji masih harus mengajar di pengajian-pengajian dengan insentif dari masyarakat itu sendiri.

Baca juga: Tekad Yahya Edward Jadi Guru Mengaji, Ingin Hidup Bermanfaat bagi Orang Lain

Sementara, sampai saat ini belum ada standar baku terkait insentif yang diberikan masyarakat kepada guru mengaji. Dampaknya, tidak sedikit guru ngaji yang kesejahteraannya tidak terperhatikan.

Beberapa pemeirntah daerah memang telah memberikan insentif bagi untuk menyejahterakan para guru mengaji, tetapi menurut Ace jumlahnya masih sangat terbatas.

"Tidak semua guru ngaji mendapatkan insentif dari Pemda karena keterbatasan anggaran pemda," kata Ace.

Baca juga: KSAD: Hens Songjanan Dilantik Jadi Prajurit TNI AD Minggu Depan

Ia menyebutkan, pemda pun sulit mencari landasan regulasi sebagai payung hukum untuk memberikan insentif bagi para guru mengaji.

"Kementerian Agama sendiri telah memberikan perhatian terhadap penyuluh agama non-PNS. Ini pun jumlahnya masih sangat terbatas. Saya sepakat bahwa guru ngaji ini memerlukan perhatian dari pemerintah," ujar Ace.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

“Presidential Club” Butuh Kedewasaan Para Mantan Presiden

Nasional
Prabowo Dinilai Bisa Bentuk 'Presidential Club', Tantangannya Ada di Megawati

Prabowo Dinilai Bisa Bentuk "Presidential Club", Tantangannya Ada di Megawati

Nasional
Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Bantah Bikin Partai Perubahan, Anies: Tidak Ada Rencana Bikin Ormas, apalagi Partai

Nasional
Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Luhut Minta Prabowo Tak Bawa Orang “Toxic” ke Pemerintahan, Cak Imin: Saya Enggak Paham Maksudnya

Nasional
Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Jawaban Cak Imin soal Dukungan PKB untuk Anies Maju Pilkada

Nasional
[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk 'Presidential Club' | PDI-P Sebut Jokowi Kader 'Mbalelo'

[POPULER NASIONAL] Prabowo Ingin Bentuk "Presidential Club" | PDI-P Sebut Jokowi Kader "Mbalelo"

Nasional
Kualitas Menteri Syahrul...

Kualitas Menteri Syahrul...

Nasional
Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Tanggal 6 Mei 2024 Memperingati Hari Apa?

Nasional
Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang 'Toxic' ke Pemerintahan

Prabowo Pertimbangkan Saran Luhut Jangan Bawa Orang "Toxic" ke Pemerintahan

Nasional
Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Berkunjung ke Aceh, Anies Sampaikan Salam dari Pimpinan Koalisi Perubahan

Nasional
Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Komnas KIPI: Kalau Saat Ini Ada Kasus TTS, Bukan karena Vaksin Covid-19

Nasional
Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Jika Diduetkan, Anies-Ahok Diprediksi Bakal Menang Pilkada DKI Jakarta 2024

Nasional
Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Jokowi Perlu Kendaraan Politik Lain Usai Tak Dianggap PDI-P

Nasional
Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Kaesang dan Gibran Dianggap Tak Selamanya Bisa Mengekor Jokowi

Nasional
Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Hasil Rekapitulasi di Papua Berubah-ubah, KPU Minta MK Hadirkan Ahli Noken

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com