Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Wakapolri: Operasi Ketupat 2022 Libatkan 144.392 Personel

Kompas.com - 14/04/2022, 14:25 WIB
Rahel Narda Chaterine,
Diamanty Meiliana

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) bakal menggelar Operasi Ketupat guna mengantisipasi kemacetan saat masa mudik Lebaran 2022.

Wakil Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Wakapolri) Komjen Pol Gatot Eddy Pramono mengatakan, Operasi Ketupat bakal digelar bersama dengan kementerian/lembaga terkait.

Sebagai informasi, tahun ini merupakan kali pertama pemerintah membolehkan mudik Lebaran setelah dua tahun terakhir dilarang akibat pandemi virus corona.

"Polri melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan Operasi Ketupat tahun 2022," kata Gatot dalam konferensi pers di Mabes Polri, Jakarta, Kamis (14/4/2022).

Baca juga: Kapolri Prediksi Kepadatan Arus Mudik di 23 Gerbang Tol Wilayah Jawa

Gatot juga mengatakan, Operasi Ketupat nanti setidaknya akan melibatkan 144.392 personel.

Kemudian, Polri juga bakal menyiapkan pos pengamanan dan pelayanan terpadu, yang mencakup gerai vaksinasi Covid-19 bagi para calon pemudik.

Menurutnya, pos-pos pengamanan akan ditempatkan di tempat keramaian, seperti tempat wisata, ibadah, rest area, kemudian tempat berpotensi keramaian lainnya.

Selain itu, Gatot juga mengatakan bahwa ada potensi rawan kemacetan arus mudik maupun arus balik mudik Lebaran.

"Potensi-potensi kerawanan yang muncul di antaranya adalah di samping gangguan-gangguan keamanan tentunya kemacetan lalu lintas ya, kemudian juga terjadinya kecelakaan kecelakaan sudah kita antisipasi," ujar Gatot.

Baca juga: Ingat, Ganjil Genap Juga Berlaku Saat Arus Mudik Lebaran

Ia juga menyampaikan, pihaknya telah menyiapkan sejumlah strategi mengantisipasi kemacetan saat Lebaran.

Strategi yang disiapkan di antaranya sistem one way, contraflow, ganjil genap, sistem buka-tutup, serta menyiapkan jalur-jalur alternatif di jalam utama.

Ia menekankan, strategi yang disiapkan akan diberlakukan sesuai diskresi dengan menyesuaikan kondisi di lapangan.

"Nah kalo itu nanti umpamanya contraflow itu tidak bisa mengatasi itu, kita akan melakukan dengan one way. Jadi kalau tidak nanti kita dengan ganjil genap. Tapi ini melalui diskresi kita lihat situasinya," tuturnya.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Cuaca di Arab Sangat Panas, Ma'ruf Amin: Jangan Sampai Jemaah Haji Meninggal Kepanasan

Nasional
Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Prabowo Diminta Hindari Kepentingan Bagi-bagi Kursi, Jika Tambah Jumlah Kementerian

Nasional
Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Ada Wacana Duet dengan Ahok di Pilkada DKI, Anies: Memutuskan Saja Belum

Nasional
Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Anies Ingin Memastikan Pilkada Berjalan Jujur dan Bebas Intervensi Sebelum Tentukan Langkah

Nasional
Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Kegiatan Ibadah Mahasiswa di Tangsel Dibubarkan Warga, Menko Polhukam Minta Saling Menghormati

Nasional
JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang 'Toxic'

JK: Pelanggar UU Lebih Tidak Boleh Masuk Pemerintahan Ketimbang Orang "Toxic"

Nasional
Tanggapi Luhut soal Orang 'Toxic', Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Tanggapi Luhut soal Orang "Toxic", Anies: Saya Hindari Diksi Merendahkan atas Perbedaan Pandangan

Nasional
Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Profil Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor, Dulu Antikorupsi, Kini Ditahan KPK

Nasional
Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim 'Red Notice' ke Interpol

Buru WN Nigeria di Kasus Email Bisnis Palsu, Bareskrim Kirim "Red Notice" ke Interpol

Nasional
Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Sama Seperti Ganjar, Anies Berencana Berada di Luar Pemerintahan

Nasional
Anggap 'Presidential Club' Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Anggap "Presidential Club" Prabowo Positif, Jusuf Kalla: di Seluruh Dunia Ada

Nasional
Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Dituntut 1 Tahun Penjara Kasus Pencemaran Nama Ahmad Sahroni, Adam Deni Ajukan Keberatan

Nasional
Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Anies Mengaku Belum Bicara Lebih Lanjut Terkait Pilkada DKI Jakarta dengan Surya Paloh

Nasional
KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

KPK Tahan Bupati Sidoarjo Gus Muhdlor

Nasional
Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat 'Presidential Club'

Prabowo Tak Perlu Paksakan Semua Presiden Terlibat "Presidential Club"

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com