Demonstrasi Mahasiswa di Jakarta Hari Ini, Pertaruhan Polri untuk Kawal Aksi Tanpa Kekerasan

JAKARTA, KOMPAS.com - Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) menegaskan akan menggelar aksi demonstrasi pada hari ini, Senin (11/4/2022), di Jakarta.

Hal ini sekaligus menjadi ajang pertaruhan bagi para aparat keamanan untuk dapat mengamankan jalannya aksi tanpa tindak kekerasan, sebagaimana yang nyaris selalu terjadi dalam gelombang-gelombang demonstrasi sebelumnya.

Dalam aksi Reformasi Dikorupsi yang pecah pada 2019 di sejumlah kota di Indonesia, Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (KontraS) menerima sedikitnya 390 aduan kekerasan aparat.

Baca juga: Perubahan Lokasi Demo BEM SI 11 April, dari Istana ke DPR RI

Dalam gelombang aksi ini, lima demonstran meninggal dunia akibat kekerasan aparat. Mereka adalah Immawan Randi dan Yusuf Kardawimahasiswa Universitas Halu Oleo (UHO), Akbar Alamsyah dan Bagus Putra Mahendra (pelajar), dan Maulana Suryadi pemuda asal Tanah Abang.

Aksi represif aparat kepolisian juga menjadi sorotan ketika gelombang demonstrasi mahasiswa terhadap Omnibus Law, 2020.

Baca juga: Kapolri Minta Jajarannya Kawal Aksi Demonstrasi Mahasiswa Secara Humanis

Berdasarkan pemantauan yang dilakukan oleh Amnesty International Indonesia, setidaknya 402 korban kekerasan polisi di 15 provinsi selama aksi tersebut.

Amnesty juga mencatat sebanyak 6.658 orang ditangkap di 21 provinsi.

Jaminan Mahfud MD dan harapan mahasiswa

BEM SI mengaku akan memegang pernyataan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD terkait rencana aksi unjuk rasa Senin (11/4/2022).

Sebelumnya, Mahfud mengatakan bahwa pihaknya sudah berkoordinasi dengan aparat keamanan dan penegak hukum supaya tidak ada tindakan represif kepada para peserta aksi.

Baca juga: Rencana Demo 11 April di Sekitar DPR, Puan Maharani: Sampaikan Aspirasi Sebaik-baiknya Tanpa Terprovokasi

Mahfud menilai, adanya unjuk rasa tersebut adalah bagian dari demokrasi. Namun demikian, ia meminta agar demonstrasi tidak melanggar hukum.

"Pemerintah mengimbau agar di dalam menyampaikan aspirasi supaya dilakukan dengan tertib, tidak anarkistis, dan tidak melanggar hukum," kata Mahfud.

Mahfud menekankan, unjuk rasa tersebut untuk menyampaikan aspirasi agar bisa didengar pemerintah dan masyarakat.

Secara khusus, ia meminta agar aparat tidak represif terhadap para peserta aksi.

"Tidak boleh ada kekerasan, tidak membawa peluru tajam, juga jangan sampai terpancing oleh provokasi," ujarnya.

BEM SI menganggap aparat tidak punya alasan untuk bertindak represif kepada para peserta aksi, terlebih dengan pernyataan Mahfud seperti itu.

Baca juga: Ada Demo Mahasiswa, Ini Rekayasa Lalu Lintas di Jakarta

"Bila Bapak Mahfud MD juga sudah mengatakan seperti itu, kami harapkan pihak aparatnya pun bisa mengerti. Kita bisa selaras bersama buat kelangsungan hidup ataupun kesejahteraan masyarakat Indonesia," ujar Koordinator Bidang Media BEM SI Luthfi Yufrizal kepada Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

"Kami berharap agar aksinya berjalan dengan lancar dan tidak ada tindakan represif dari pihak aparat," lanjutnya.

Pertaruhan untuk aparat

Penggunaan kekuatan dalam tindakan kepolisian ialah untuk mencegah, menghambat, dan menghentikan tindakan yang diduga melakukan perbuatan melanggar hukum. Hal itu merujuk pada Pasal 5 Perkap Nomor 1 Tahun 2009.

Namun, korban-korban yang berjatuhan dari aksi demonstrasi menunjukkan bahwa anggota Polri menggunakan kekuatan yang dimiliki untuk mencederai atau bahkan melukai massa aksi.

Padahal, penggunaan kekuatan harus seimbang dengan situasi dan sedapat mungkin tidak menggunakan kekerasan.

Ketua Indonesia Police Watch (IPW) Sugeng Teguh Santoso mendesak kepolisian agar dapat menghargai hak warga masyarakat menyuarakan pendapatnya terhadap permasalahan yang sedang dihadapinya, melalui standar operasional prosedur (SOP) pengamanan yang baku.

"Sehingga, tindakan represif saat situasi di lapangan memanas harus dihindari dengan tetap mengedepankan pasukan pengendalian massa (dalmas)," kata Sugeng dalam keterangan tertulis kepada Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

Baca juga: Demo Mahasiswa 11 April 2022, Mahfud MD ke Aparat: Tidak Boleh Ada Kekerasan

Menurutnya, pergeseran dan penarikan pasukan dalmas dengan pasukan huru-hara (PHH) harus dihindari.

Langkah ini dinilai harus jadi upaya terakhir apabila situasi di lapangan sudah sangat tidak terkendali.

"Karena, biasanya pergeseran atau pergantian pasukan tersebut, akan memicu gesekan-gesekan antara pengunjuk rasa dengan aparat pengamanan. Tidak jarang, hal ini menimbulkan kericuhan dan situasi chaos," tutup Sugeng.

Panglima TNI harap aparat tak represif

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa berharap aparat tidak melakukan tindakan represif terhadap mahasiswa yang akan menyampaikan aspirasi.

Hal itu disampaikan Andika ketika berkunjung ke rumah dinas DPD RI La Nyalla Mahmud Mattalitti di Jakarta, Sabtu (9/4/2022).

Pernyataan Andika juga merupakan pendapat La Nyalla agar aparat keamanan tidak represif dalam menghadapi aksi mahasiswa.

"Kami berterima kasih sudah diingatkan oleh Ketua DPD RI. Memang pasukan kami sudah di-BKO (Bantuan Kendali Operasi) ke Polda dan Polres untuk antisipasi aksi. Tetapi kami tegaskan bahwa TNI dan seluruh jajaran tetap disiplin, sesuai tugas pokok dan fungsi serta kewenangannya," kata Andika dalam keterangan tertulis yang diterima Kompas.com, Minggu (10/4/2022).

Adapun pertemuan keduanya membahas dinamika nasional yang terjadi belakangan ini. Khususnya, rencana aksi mahasiswa di beberapa kota, termasuk demonstrasi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia yang digelar Senin (11/4/2022).

Baca juga: Sekjen PDI-P Minta Elite Parpol yang Suarakan Penundaan Pemilu Jelaskan ke Mahasiswa Jelang Demo 11 April

Menurut Andika, demonstrasi merupakan hak politik yakni hak berpendapat yang dijamin Konstitusi dan dilindungi Undang-undang.

"Namun jangan sampai merusak fasilitas umum dan infrastruktur yang ada, karena yang rugi kita semua. Suara rakyat pasti didengar oleh pemerintah. Termasuk suara dari Pak Ketua DPD RI yang merupakan tokoh di negeri ini," katanya.

Kapolri minta jajarannya kawal demo secara humanis

Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia (Kapolri) Jenderal Listyo Sigit Prabowo menginstruksikan seluruh jajarannya untuk mengawal dan mengamankan aksi demonstrasi mahasiswa yang bakal digelar Senin (11/4/2022), secara humanis.

Kapolri menginstruksikan hal ini saat menggelar video conference bersama seluruh jajaran baik dari tingkat Mabes Polri Polda dan Polres jajaran.

"Polri memberikan dan menjamin setiap warga negara untuk untuk menyampaikan aspirasinya atau memberikan ruang demokrasi. Oleh karena itu, pendekatan humanis harus terus dilaksanakan dalam mengawal aksi demonstrasi," kata Sigit dalam keterangan tertulisnya, Minggu (10/4/2022) malam.

Baca juga: Amankan Demo 11 April, Polisi Tak Bawa Senjata Api dan Akan Bersikap Humanis

Polri, kata Sigit, memiliki komitmen dalam rangka menjunjung tinggi hak asasi manusia (HAM) dan nilai-nilai demokrasi di Indonesia seperti tertuang dalam Undang-Undang Dasar (UUD) 1945, khususnya poin soal kebebasan berpendapat dan berekspresi.

Menurutnya, kebebasan berpendapat dan berekspresi merupakan bagian dari hak asasi manusia sehingga diberikan perlindungan secara universal.

Sigit juga menegaskan, aparat kepolisian akan menjalankan tugasnya dalam memberikan jaminan keamanan dan ketertiban masyarakat (kamtibmas).

Baca juga: BEM SI Rencanakan Aksi Massa 11 April, Wiranto: Untuk Apa? Ini Bulan Suci Ramadhan

Mantan Kapolda Banten itu pun berharap semua pihak mampu menghormati dan menjaga kesucian serta kekhusyukan umat Islam yang sedang menjalani Ibadah Puasa Ramadhan.

"Sebab itu, humanis harus terus dilaksanakan. Apalagi, karena saat ini bulan Ramadhan, kesucian dan kekhusyukan bagi umat muslim yang sedang menjalani puasa tetap harus kita perhatikan," ujar Sigit.

Sigit juga mengimbau, pihak kepolisian maupun peserta aksi bersama-sama mengantisipasi adanya penumpang gelap atau oknum yang berusaha menunggangi demonstrasi tersebut.