Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Prajurit TNI Gugur akibat Komandan Lalai, Anggota DPR Minta Prosedur Ditaati

Kompas.com - 21/03/2022, 13:38 WIB
Ardito Ramadhan,
Bagus Santosa

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Anggora Komisi I DPR Dave Laksono mengingatkan agar seluruh komandan satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) mematuhi prosedur yang telah ditetapkan demi menjamin keselamatan personel TNI yang bertugas.

Hal ini disampaikan Dave merespons kelalaian komandan kompi di Pos Ramil Gome, Papua, yang tidak mempertimbangkan gangguan keamanan hingga menyebabkan tiga prajurit TNI gugur diserang kelompok kriminal bersenjata (KKB).

"Kita minta agar semua kepala satker (satuan kerja), satker itu berarti ya dandim (komandan distrik militer), danrem (komandan resort militer), pangdam (panglima daerah militer), semuanya, terus juga panglima-panglima, komandan di masing-masing markas itu memastikan seluruh anak buahnya dalam melaksanakan tugas ataupun operasi itu sesuai dengan prosedur yang ditentukan," kata Dave di Kompleks Parlemen, Jakarta, Senin (21/3/2022).

Baca juga: Duduk Perkara Kebohongan Danki atas Gugurnya 3 Prajurit di Papua yang Bikin Panglima TNI Geram

Dave mengatakan, salah satu tujuan adanya prosedur adalah memastikan keselamatan prajurit dan warga sipil, di samping untuk mencapai objektif yang diberikan.

Politikus Partai Golkar itu pun berharap agar kasus kelalaian komandan yang mengorbankan nyawa anak buah tidak terjadi lagi di masa yang akan datang.

"Kesalahan itu terjadi berakibat kehilangan nyawa tiga prajurit. Kita berharap ini bisa diperbaiki hingga tidak ada lagi kesalahan yang serupa terulang di kemudian hari," kata Dave.

Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa merasa geram karena telah dibohongi anak buahnya terkait penyerangan kelompok kriminal bersenjata (KKB) terhadap Pos Ramil Gome, Kabupaten Puncak, Papua, Kamis (27/1/2022).

Baca juga: Kala Panglima TNI Geram Dibohongi Anak Buah Ihwal Gugurnya 3 Prajurit di Papua...

Kebohongan itu diketahui ketika ditemukan adanya kejanggalan mengenai kronologi penyerangan yang menewaskan tiga prajurit TNI tersebut.

“Ternyata hasilnya berbohong. Yang terjadi bukan yang dilaporkan, yang terjadi sebenarnya disembunyikan oleh si danki (komandan kompi) dari komandan batalion,” kata Andika, dikutip Kompas.com dari kanal Youtube Jenderal TNI Andika Perkasa, Minggu (20/3/2022).

Andika menyebutkan bahwa komandan kompi telah menyepelekan potensi gangguan keamanan.

Baca juga: Panglima TNI Minta Danki Gome Papua Diproses Hukum karena Dugaan Berbohong soal Gugurnya 3 Prajurit

Menurut dia, meski prajurit meninggal karena penyerangan yang dilakukan KKB, kelalaian komandan kompi tetap ikut andil dalam peristiwa tersebut.

“Ya betul, yang melakukan tindakan pidana pembunuhan adalah kelompok bersenjata, tapi juga ada peran ini, peran penggelaran dari komandan kompi dalam hal ini komandan pos di tempat yang tidak diperhitungkan dan disepelekan,” ujar Andika

Mantan Kepala Staf Angkatan Darat (KSAD) tersebut tak menyangka bahwa komandan kompi begitu pendek dalam mempertimbangkan aspek keamanan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Jokowi Bakal Bisiki Prabowo Anggarkan Program Budi Daya Nila Salin Jika Menjanjikan

Nasional
Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Ma'ruf Amin: 34 Kementerian Sudah Cukup, tetapi Bisa Lebih kalau Perlu

Nasional
Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Ada Gugatan Perdata dan Pidana, KPK Mengaku Harus Benar-benar Kaji Perkara Eddy Hiariej

Nasional
Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Jokowi Resmikan Modeling Budi Daya Ikan Nila Salin di Karawang

Nasional
Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Jokowi Naik Heli ke Karawang, Resmikan Tambak Ikan Nila dan Cek Harga Pangan

Nasional
Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Sidang SYL, KPK Hadirkan Direktur Pembenihan Perkebunan Jadi Saksi

Nasional
Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Proyek Jet Tempur KF-21 Boramae dengan Korsel yang Belum Capai Titik Temu…

Nasional
Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Indonesia Kecam Serangan Israel ke Rafah, Minta PBB Bertindak

Nasional
Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Ganjar dan Anies Pilih Oposisi, Akankah PDI-P Menyusul?

Nasional
Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Kata Gibran soal Urgensi Adanya Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis

Nasional
Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Riwayat Gus Muhdlor: Hilang Saat OTT, Beralih Dukung Prabowo, Akhirnya Tetap Ditahan KPK

Nasional
Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Cek Hotel dan Bus Jemaah Haji, Menag: Semua Baik

Nasional
Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Menerka Peluang Anies dan Ahok Berduet pada Pilkada DKI Jakarta

Nasional
Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Gibran Sebut Ada Pembahasan soal Kementerian Khusus Program Makan Siang Gratis, tapi Belum Final

Nasional
Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Pengamat: Jangankan 41, Jadi 100 Kementerian Pun Tak Masalah asal Sesuai Kebutuhan

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Bagikan artikel ini melalui
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com