Membaca Kecerobohan Komunikasi Politik Megawati dalam Polemik Minyak Goreng

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarnoputri panen kritik usai berkomentar soal minyak goreng.

Di tengah langka dan tingginya harga minyak di Indonesia, Mega mengaku heran melihat ibu-ibu rela mengantre berjam-jam demi membeli minyak.

Ia juga mempertanyakan para ibu yang terlalu banyak menggoreng.

"Saya sampai mengelus dada, bukan urusan masalah nggak ada atau mahalnya minyak goreng, saya sampai mikir, jadi tiap hari ibu-ibu itu apakah hanya menggoreng sampai begitu rebutannya?" kata Megawati dalam webinar "Cegah Stunting untuk Generasi Emas" yang disiarkan Youtube Tribunnews, Jumat (18/3/2022).

Baca juga: Ironi Megawati, Ketum Partai Wong Cilik yang Terheran-heran Lihat Ibu-ibu Antre Minyak Goreng

Padahal, menurut Mega, selain digoreng, ada banyak cara untuk membuat makanan. Bisa dengan direbus, dibakar, atau dikukus.

"Apa tidak ada cara untuk merebus, lalu mengukus, atau seperti rujak, apa tidak ada? Itu menu Indonesia lho. Lha kok njelimet (rumit) gitu," tuturnya.

Mega mengatakan, seandainya almarhum suami menyuruhnya untuk ikut mengantre atau berebut membeli minyak goreng, sudah pasti dia tidak mau.

Ketimbang menggoreng, Mega bilang lebih memilih memasak di rumah dengan cara lainnya.

Selain enggan menghabiskan waktu, kata Mega, terlalu banyak mengonsumsi makanan yang digoreng juga tak baik untuk kesehatan tubuh.

"Saya emoh (tidak mau). Aku lebih baik masak di rumah, direbus kek, dikukus kek," kata dia.

Baca juga: Lihat Ibu-ibu Antre Beli Minyak Goreng, Megawati: Kalau Disuruh Gitu, Emoh Aku

Meski demikian, Mega tak menampik pentingnya minyak goreng dalam urusan rumah tangga. Namun, menurut dia, minyak goreng bukanlah kebutuhan primer.

"Nanti dipikirnya saya tidak membantu rakyat kecil. Lho padahal, ini kebutuhan apa tidak? Sebetulnya ini kan bukan primer sebetulnya, kalau mikirnya kita kreatif," kata Presiden ke-5 RI itu.

Ceroboh

Membaca ini, Direktur Eksekutif Lembaga Survei KedaiKOPI, Kunto Adi Wibowo, menilai bahwa komunikasi politik Megawati kali ini cenderung ceroboh.

Tak heran jika rakyat merasa tersakiti atas pernyataan Mega, sebab masyarakat di berbagai daerah berbulan-bulan dalam kondisi sulit akibat langka dan mahalnya harga minyak.

"Komunikasi politik Bu Mega ini agak ceroboh karena pertama kondisi masyarakat sedang susah," kata Kunto kepada Kompas.com, Minggu (20/3/2022).

Baca juga: Megawati Heran Ibu-ibu Tak Bikin Rebusan saat Minyak Langka, Sekjen PDI-P: Solusi Praktis

Namun, di sisi lain, Kunto memandang bahwa Mega tengah berupaya mengalihkan sejenak perhatian publik dari pokok persoalan minyak goreng yang mahal dan langka.

Megawati, menurut Kunto, sementara menggantikan posisi Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammad Lutfi sebagai sasaran tembak publik ihwal minyak goreng.

Kunto menilai, gaya komunikasi Mega ini menunjukkan adanya diskrepansi atau gap yang besar antara elite politik dengan kalangan akar rumput.

Bahwa rupanya tak seluruh elite politik menganggap kisruh minyak goreng sebagai masalah prioritas, sementara bagi publik persoalan ini sangat mendasar.

"Ini yang harus menurut saya jadi problem. Berarti ada saluran komunikasi, saluran aspirasi dari bawah ke atas yang mandek," ujar Kunto.

Namun demikian, Kunto berpandangan, blunder Megawati ini tidak akan berpengaruh besar pada dukungan PDI-Perjuangan. Sebab, Pemilu 2024 masih cukup lama.

Baca juga: Pengamat Sebut Megawati Blunder Besar Komentari Emak-emak yang Mengantre Minyak Goreng

Selain itu, lanjut Kunto, kecerobohan Mega ini bukan sesuatu yang fatal dan membuat orang sangat marah. Dia memprediksi, setelah ini masyarakat akan lupa pada kontroversi pernyataan Mega soal minyak.

"Kalau dilihat orang kemudian menyindir, membuat ini sebagai humor, membuat ini sebagai bahan bercanda dan menurut saya kerusakannya tidak begitu besar ke PDI-P," tutur pengajar di Fakultas Ilmu Komunikasi Universitas Padjadjaran ini.

Dalih PDI-P

Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI-P Hasto Kristiyanto telah menyampaikan pembelaan terkait pernyataan Megawati ini.

Hasto mengatakan, pernyataan Mega yang mempertanyakan kenapa masyarakat tidak membuat masakan yang direbus dan dikukus merupakan solusi atas kelangkaan minyak goreng. Ia mengeklaim bahwa Mega memahami persoalan dapur rakyat Indonesia.

"Ketika minyak goreng harganya tinggi, Ibu Megawati memberi opsi dan solusi ke rakyat, meminta Ibu-ibu untuk kreatif. Ibu Megawati begitu memahami persoalan dapur rakyat sehingga memberikan solusi praktis," kata Hasto dalam keterangan tertulis, Jumat (18/3/2022).

Hasto pun meminta publik menangkap substansi pernyataan Megawati terkait minyak goreng secara utuh.

Baca juga: Sederet Pernyataan Kontroversial Megawati: dari Minyak Goreng sampai Minta Jatah Menteri Terbanyak ke Jokowi

Menurut dia, Megawati justru ingin mendorong kalangan ibu kreatif dalam mengolah makanan, tidak hanya digoreng tetapi juga dapat dikukus, direbus, atau dibakar.

Hasto mengeklaim, PDI-P telah memerintahkan seluruh kepala daerah, anggota legislatif, dan struktur partai untuk membantu rakyat dan bergotong-royong mengatasi persoalan minyak goreng.

Kisruh minyak goreng

Sebagaimana diketahui, sejak akhir tahun lalu, harga minyak goreng melambung tinggi.

Pemerintah sempat mengeluarkan aturan Harga Eceran Tertinggi (HET). Untuk minyak goreng curah, ditetapkan HET sebesar Rp 11.500 per liter, minyak goreng kemasan sederhana Rp 13.500 per liter, dan minyak goreng kemasan premium Rp 14.000 per liter.

HET yang diterapkan mulai 1 Februari 2022 itu memang sempat membuat harga minyak goreng di pasaran turun. Namun, keberadaannya menjadi langka di pasaran.

Akhirnya, pemerintah mencabut aturan soal HET. Artinya, harga minyak goreng kemasan diserahkan ke mekanisme pasar.

Setelahnya minyak goreng memang muncul kembali di pasaran. Tetapi, masalah yang muncul selanjutnya yakni harganya melonjak tinggi.

Baca juga: Menanti Janji Mendag Menindak Mafia Minyak Goreng

Menteri Perdagangan (Mendag) Muhammaf Lutfi mengungkap, langka dan mahalnya harga minyak goreng disebabkan karena adanya permainan mafia.

"Ada orang-orang yang tidak sepatutnya mendapatkan hasil dari minyak goreng ini. Misalnya minyak goreng yang seharusnya jadi konsumsi masyarakat masuk ke industri atau diselundupkan ke luar negeri," ujarnya dalam rapat kerja bersama Komisi VI DPR RI, Kamis (18/3/2022).

Menurut Lutfi, mafia-mafia tersebut tidak sepatutnya mendapatkan minyak goreng, tetapi kemudian memanfaatkan kesempatan dalam kesempitan.

Lutfi pun mengakui bahwa pihaknya tak kuasa mengontrol keberadaan mafia tersebut. Dia juga menyampaikan permohonan maaf.

"Dengan permohonan maaf, Kemendag tidak dapat mengontrol karena ini sifat manusia yang rakus dan jahat," katanya.